TRIBUNTRENDS.COM - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) angkat bicara terkait penolakan mereka terhadap ajakan dialog dengan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko, yang sempat menjadi sorotan publik.
Melalui konferensi pers yang digelar di Gedung Pusat UGM pada Rabu (17/6/2026) sore, mereka menegaskan bahwa sikap tersebut tidak dapat diartikan sebagai bentuk penolakan terhadap dialog.
Menurut mahasiswa, keputusan itu justru lahir dari hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah.
Mereka menilai pemerintah semakin menunjukkan sikap yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Konferensi pers bertajuk “Jangan Omong Kosong Demokrasi: Penjelasan Mengenai Aksi 15 Juni di GIK UGM” digelar untuk menjelaskan posisi mahasiswa sekaligus meluruskan berbagai narasi yang berkembang.
Salah satunya adalah tudingan bahwa insiden di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM pada Selasa (16/6/2026) malam mencerminkan sikap anti-dialog.
Mahasiswa membantah anggapan tersebut dan menegaskan bahwa kritik yang mereka sampaikan merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi.
Mereka juga menilai dialog tidak akan bermakna jika tidak disertai komitmen nyata dari pemerintah untuk mendengarkan aspirasi publik.
Dalam pernyataan sikapnya, mahasiswa menyebut penolakan terhadap Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono didasarkan pada krisis kepercayaan yang terus membesar.
Karena itu, mereka memilih menyampaikan sikap politik secara terbuka sebagai bentuk kritik terhadap pemerintah.
Baca juga: Ricuh Diskusi Sudaryono-Budiman, Mahasiswa UGM Muak: Ketidakpercayaan Kami Terhadap Pemerintah
Perwakilan mahasiswa UGM, Mesa, menegaskan bahwa respons Nusron Wahid dan Sudaryono saat duduk bersama dengan massa pada malam sebelumnya justru semakin menunjukkan sikap pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
“Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja," tegas Mesa.
"Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia," lanjutnya.
Di akhir pembacaan pernyataan sikap, mahasiswa UGM menyampaikan empat tuntutan kepada pemerintah:
1. Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada kawan-kawan yang dikriminalisasi.
2. Tak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di Bundaran HI.
3. Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU Polri
4. Menghentikan kriminalisasi aktivis
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Bocorkan Perintah Prabowo Sebelum Tiyo UGM Curhat Mobilnya Disusupi Alat Pelacak
Sebelumnya, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko tak terima dicap sebagai pengkhianat reformasi oleh mahasiswa.
Menurut budiman, dirinya tidak bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin oleh diktator, melainkan hasil pemilu.
Apalagi kata Budiman, hidupnya juga tak banyak berubah secara materi sejak jadi menteri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada, Senin (15/6/2026), Budiman dihampiri oleh sejumlah mahasiswa ke atas panggung.
Saat itu Budiman sedang menjadi pembicara diskusi bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Namun diskusi itu berlangsung ricuh setelah ada mahasiswa yang naik ke atas panggung.
Dalam waktu sekejap saja, panggung yang awalnya diduduki tiga pejabat tersebut mendadak penuh dengan mahasiswa.
Mereka berteriak, membentangkan spanduk.
Bahkan Sudaryono mengaku mengalami pemukulan dan penyiraman air.
"Budiman Sudjatmiko adalah pengkhianat reformasi, semua di sini membicarakan pancasila," kata mahasiswa.
Menanggapi hal itu, Budiman pun mempertanyakan apa ukuran dirinya dikatakan sebagai pengkhianat reformasi.
Baca juga: Hadapi Amukan Mahasiswa Tanpa Pengawalan, Budiman Sudjatmiko Ungkap Kondisinya Usai Diusir dari UGM
Budiman Sudjatmiko Tantang Mahasiswa Diskusi
Bahkan ia menantang mahasiswa untuk berdiskusi soal ini, dan ia akan jelaskan secara rinci.
Sebab menurut Budiman, kepemimpinan Prabowo-Gibran saat ini adalah hasil pemilu.
"Saya tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktatorial, saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang sampai Februari tahun 2024, gak jelas menang atau nggak. Pak Prabowo ini," kata Budiman dikutip dari Kompas TV, Selasa (16/6/2026).
"Artinya saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang bukan hasil bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu," jelasnya.
Menurut budiman, pemilu ini adalah hasil dari reformasi yang ia lakukan dulu saat jadi aktivis tahun 1998.
"Pemilu dan demokrasi adalah hasil dari reformasi. Kebetulan menang. Pertanyaannya di mana pengkhianatannya? Karena saya masuk di sebuah pemerintahan hasil demokrasi, pemilu," jelas Budiman lagi.
(TribunTrends/TribunnewsBogor.com)
