TRIBUNNEWSMAKER.COM - Gelombang kritik mahasiswa terhadap pemerintah kembali menguat setelah sejumlah mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar konferensi pers di Gedung Pusat UGM, Rabu (17/6/2026) sore.
Konferensi pers tersebut digelar sebagai respons atas berbagai tudingan yang menyebut aksi penolakan dialog dengan sejumlah pejabat pemerintah sebagai bentuk sikap anti-dialog.
Melalui forum bertajuk “Jangan Omong Kosong Demokrasi: Penjelasan Mengenai Aksi 15 Juni di GIK UGM”, mahasiswa berusaha meluruskan pandangan yang berkembang di tengah masyarakat.
Mereka menegaskan bahwa sikap yang diambil bukanlah bentuk penolakan terhadap ruang diskusi ataupun dialog demokratis.
Sebaliknya, tindakan tersebut disebut lahir dari krisis kepercayaan yang semakin mendalam terhadap pemerintah.
Menurut mahasiswa, berbagai kebijakan dan respons pemerintah belakangan ini dinilai semakin menunjukkan jarak dengan aspirasi rakyat.
Dalam pernyataan sikap yang disampaikan, mahasiswa menegaskan bahwa penolakan terhadap dialog bersama Budiman Sudjatmiko, Nusron Wahid, dan Sudaryono memiliki alasan yang mendasar.
Mereka menilai kehadiran para pejabat tersebut tidak menjawab substansi persoalan yang selama ini menjadi kegelisahan masyarakat.
Mahasiswa juga menyoroti peristiwa yang terjadi saat dialog berlangsung sehari sebelumnya di kawasan GIK UGM.
Perwakilan mahasiswa UGM, Mesa, menilai respons yang diberikan oleh pemerintah justru semakin memperkuat anggapan bahwa suara rakyat belum benar-benar didengar.
“Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu massa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kami tidak menginginkan kondisi di Papua hanya dilihat oleh segelintir orang dari kami saja," tegas Mesa.
Menurutnya, persoalan yang terjadi di Papua merupakan isu nasional yang seharusnya dapat disaksikan dan dinilai secara terbuka oleh seluruh masyarakat Indonesia.
"Jika memang benar tidak ada penindasan dan kekerasan terhadap rakyat di Papua, maka tunjukkanlah kepada seluruh masyarakat Indonesia," lanjutnya. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan dialog semata, melainkan juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, dan keberpihakan pemerintah terhadap berbagai persoalan yang dihadapi rakyat.
Baca juga: Tiyo Ardianto Diteror, Budiman Sudjatmiko Sebut Prabowo Minta Semua Hormati Masukan: Jangan Celakai
1. Membebaskan seluruh tahanan politik dan memberikan amnesti pada kawan-kawan yang dikriminalisasi.
2. Tak lagi membatasi demonstrasi seperti yang terjadi dengan mahasiswa UI di Bundaran HI.
3. Menarik militer dari ruang sipil dan mencabut UU TNI dan UU Polri
4. Menghentikan kriminalisasi aktivis
Sebelumnya, Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko tak terima dicap sebagai pengkhianat reformasi oleh mahasiswa.
Menurut budiman, dirinya tidak bergabung dalam pemerintahan yang dipimpin oleh diktator, melainkan hasil pemilu.
Apalagi kata Budiman, hidupnya juga tak banyak berubah secara materi sejak jadi menteri Presiden Prabowo Subianto.
Dalam diskusi di Universitas Gadjah Mada, Senin (15/6/2026), Budiman dihampiri oleh sejumlah mahasiswa ke atas panggung.
Saat itu Budiman sedang menjadi pembicara diskusi bersama dengan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.
Namun diskusi itu berlangsung ricuh setelah ada mahasiswa yang naik ke atas panggung.
Baca juga: Budiman Sudjatmiko Ungkap Detik-detik saat Diskusi di UGM Berakhir Ricuh: Ada yang Teriak-teriak
Dalam waktu sekejap saja, panggung yang awalnya diduduki tiga pejabat tersebut mendadak penuh dengan mahasiswa.
Mereka berteriak, membentangkan spanduk.
Bahkan Sudaryono mengaku mengalami pemukulan dan penyiraman air.
"Budiman Sudjatmiko adalah pengkhianat reformasi, semua di sini membicarakan pancasila," kata mahasiswa.
Menanggapi hal itu, Budiman pun mempertanyakan apa ukuran dirinya dikatakan sebagai pengkhianat reformasi.
Bahkan ia menantang mahasiswa untuk berdiskusi soal ini, dan ia akan jelaskan secara rinci.
Sebab menurut Budiman, kepemimpinan Prabowo-Gibran saat ini adalah hasil pemilu.
:Saya tidak bergabung pada sebuah pemerintahan diktatorial, saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang sampai Februari tahun 2024, gak jelas menang atau nggak. Pak Prabowo ini," kata Budiman dikutip dari Kompas TV, Selasa (16/6/2026).
"Artinya saya bergabung pada sebuah pemerintahan yang bukan hasil bentuk kudeta atau apa, tapi hasil pemilu," jelasnya.
Menurut budiman, pemilu ini adalah hasil dari reformasi yang ia lakukan dulu saat jadi aktivis tahun 1998.
"Pemilu dan demokrasi adalah hasil dari reformasi. Kebetulan menang. Pertanyaannya di mana pengkhianatannya? Karena saya masuk di sebuah pemerintahan hasil demokrasi, pemilu," jelas Budiman lagi.
(Tribunnewsmaker.com/ TribunnewsBogor/ Vivi Febrianti)
