SRIPOKU.COM, PALEMBANG– Di tengah berbagai polemik yang mengiringi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan menegaskan dukungannya agar program tersebut tetap dilanjutkan.
Namun, Muhammadiyah meminta pemerintah memperkuat pengawasan dan memperbaiki tata kelola agar MBG tidak menjadi celah praktik korupsi.
Wakil Ketua PWM Sumsel, Mukhtarudin Muchsiri, mengatakan program MBG memiliki tujuan strategis untuk menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui pemenuhan gizi anak-anak.
"Pandangan kami mengedepankan MBG sebagai sarana untuk meminimalisasi bahkan menghapus stunting. MBG juga menjadi sarana meningkatkan asupan gizi generasi bangsa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kecerdasan anak-anak Indonesia," kata Mukhtarudin, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG saat ini tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program tersebut. Ia menilai yang perlu dibenahi adalah sistem pengelolaannya agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
"Kami sangat mendukung program MBG untuk terus dilaksanakan dan dilanjutkan. Tetapi kami juga tidak setuju, bahkan menentang, apabila program MBG dijadikan sarana korupsi dan menjadi tunggangan para koruptor beserta kroni-kroninya," tegasnya.
Sebagai bentuk perbaikan, PWM Sumsel mengusulkan agar pemerintah membuat aturan yang melarang anggota TNI dan Polri aktif, pejabat negara, maupun pejabat publik terlibat dalam penyelenggaraan MBG. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari konflik kepentingan dan menjaga profesionalitas pelaksanaan program.
Selain itu, kapasitas penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga diusulkan dibatasi maksimal 2.000 porsi guna menjaga kualitas makanan, keamanan pangan, serta efektivitas distribusi.
Mukhtarudin juga mengusulkan agar dana operasional MBG disalurkan langsung kepada sekolah. Dengan pola tersebut, sekolah dapat menjadi pelaksana utama program, sementara TNI, Polri, pemerintah, dinas terkait, dan lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai pengawas.
Menurutnya, pemerintah juga perlu membantu pembangunan dapur sekolah untuk mendukung operasional MBG.
Sekolah pun dapat diberi kewenangan merekrut tenaga pelaksana dari kalangan orang tua siswa kurang mampu sehingga program tersebut tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi anak, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Ia menilai pengelolaan MBG berbasis sekolah akan membuat jumlah porsi makanan yang disiapkan lebih sesuai dengan kebutuhan riil karena menyesuaikan jumlah siswa di masing-masing sekolah.
Mukhtarudin berharap berbagai masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menyempurnakan pelaksanaan MBG ke depan.
"Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Programnya tetap harus berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masa depan generasi bangsa. Jangan sampai tujuan mulia MBG rusak karena ulah segelintir pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi," pungkasnya.
