TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG -- Di tengah polemik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai kritik terkait transparansi dan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Selatan menegaskan dukungannya terhadap program tersebut.
Namun, Muhammadiyah mengingatkan agar program yang bertujuan meningkatkan gizi anak bangsa itu tidak disalahgunakan menjadi ladang korupsi oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan pribadi.
Wakil Ketua PWM Sumsel, Mukhtarudin Muchsiri, menilai MBG merupakan program strategis yang penting untuk menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Karena itu, program tersebut harus tetap dilanjutkan dengan pengawasan yang ketat serta perbaikan tata kelola agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
"Pandangan kami mengedepankan MBG sebagai sarana untuk meminimalisasi bahkan menghapus stunting. MBG juga menjadi sarana meningkatkan asupan gizi generasi bangsa, sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas kecerdasan anak-anak Indonesia," kata Mukhtarudin saat dikonfirmasi Tribunsumsel.com, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Sosok Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas, Sebut Program MBG Banyak Mudarat
Menurutnya, PWM Sumsel tidak ingin terjebak hanya pada berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan MBG saat ini.
Meski terdapat sejumlah dugaan penyelewengan dan praktik korupsi yang mencuat, hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan program yang memiliki tujuan mulia tersebut.
"Kami sangat mendukung program MBG untuk terus dilaksanakan dan dilanjutkan. Tetapi kami juga tidak setuju, bahkan menentang, apabila program MBG dijadikan sarana korupsi dan menjadi tunggangan para koruptor beserta kroni-kroninya," tegasnya.
Mukhtarudin mengatakan, solusi yang diperlukan bukan menghentikan program, melainkan memperbaiki sistem penyelenggaraan agar lebih transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Ia pun mengusulkan sejumlah langkah perbaikan. Pertama, pemerintah perlu membuat aturan yang melarang anggota TNI dan Polri aktif, pejabat negara, maupun pejabat publik untuk terlibat dalam penyelenggaraan MBG, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Menurutnya, pembatasan tersebut penting untuk menghindari konflik kepentingan serta memastikan pengelolaan program berjalan profesional.
Selain itu, kapasitas penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga perlu dibatasi maksimal 2.000 porsi.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kualitas makanan, keamanan pangan, dan efektivitas distribusi kepada para penerima manfaat.
Mukhtarudin juga mengusulkan agar dana operasional MBG disalurkan langsung kepada sekolah. Dengan skema tersebut, sekolah dapat menjadi pusat pelaksanaan program sekaligus memastikan kebutuhan gizi siswa terpenuhi secara optimal.
"Biarlah TNI, Polri, pemerintah, dinas terkait, maupun lembaga swadaya masyarakat berperan sebagai pengawas. Sementara sekolah menjadi pelaksana utama dengan target pemenuhan gizi anak didiknya," ujarnya.
Tak hanya itu, pemerintah juga diharapkan membantu pembangunan dan penyediaan dapur yang digunakan untuk operasional MBG di sekolah-sekolah.
Menurut Mukhtarudin, sekolah juga dapat diberikan kewenangan merekrut tenaga kerja dan staf pelaksana SPPG dari kalangan orang tua siswa yang kurang mampu.
Selain mendukung keberhasilan program, langkah ini dinilai mampu memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar sekolah.
"Program ini bukan hanya soal pemenuhan gizi anak, tetapi juga bisa menjadi sarana pemberdayaan masyarakat jika dikelola dengan baik," katanya.
Ia menambahkan, pengelolaan MBG yang berbasis sekolah akan membuat jumlah porsi makanan yang disiapkan lebih sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan karena disesuaikan dengan jumlah siswa di masing-masing sekolah.
Karena itu, Mukhtarudin berharap pemerintah dapat mempertimbangkan berbagai masukan tersebut dalam evaluasi pelaksanaan MBG ke depan.
"Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya. Programnya tetap harus berjalan karena manfaatnya sangat besar bagi masa depan generasi bangsa. Jangan sampai tujuan mulia MBG rusak karena ulah segelintir pihak yang memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi," katanya.
Ikuti dan bergabung di saluran WhatsApp TribunSumsel.com
