TRIBUNSUMSEL.COM -- Pengamat politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menilai maraknya aksi demonstrasi mahasiswa dan masyarakat di berbagai daerah belakangan ini harus menjadi catatan penting bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Fernando, berbagai aspirasi yang muncul perlu direspons secara bijaksana oleh pihak pemerintah.
Ia menekankan bahwa banyaknya gelombang protes di awal masa jabatan ini memerlukan perhatian khusus agar jalannya roda pemerintahan tetap stabil hingga akhir periode.
"Jadi, kalau kita lihat adanya aspirasi yang disampaikan mahasiswa, baik yang hadir di jakarta dan daerah tentu ini harus disikapi secara bijak oleh pemerintahan Pak Prabowo Subianto,"
"Karena kalau kita lihat belum genap 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, masih 18 bulan pemerintahan ini, sudah terlalu banyak aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa atau masyarakat terkait kebijakan pemerintahan Pak Prabowo," ujar Fernando dalam program wawancara Overview: Ruang Kritik di Rezim Prabowo-Gibran di kanal YouTube Tribunnews, Rabu malam (17/6/2026).
Baca juga: Insentif Rp6 Juta untuk SPPG Dihapus, BGN Evaluasi Total Program Makanan Gratis
Fernando menambahkan, eskalasi unjuk rasa yang terus meluas ini mengindikasikan adanya celah antara kebijakan yang diambil dengan ekspektasi publik di lapangan.
Perbaikan secara menyeluruh dinilai menjadi langkah yang mendesak untuk dilakukan.
"Tentu ini harus menjadi evaluasi serius bagi pemerintahan ini, supaya pemerintahan ini bisa menuntaskan sampai 2029 mendatang," lanjutnya.
"Karena kalau kita lihat, respons atau aspirasi gelombang masyarakat dan terus bertambah, tentu ini harus menjadi warning bagi pemerintahan ini, bagaimana pelaksanaan pemerintahan saat ini tidak sesuai dengan harapan masyarakat," ungkap Fernando.
Dalam catatan sepekan terakhir, rangkaian unjuk rasa dari elemen mahasiswa dan masyarakat memang terus bergulir di tengah fase 19 bulan pertama masa pemerintahan berjalan.
Pada Senin (15/6/2026), konsentrasi massa di ibu kota terpantau memenuhi sejumlah titik strategis seperti kawasan Monas, Patung Kuda, hingga depan Gedung DPR/MPR RI.
Di luar Jakarta, pergerakan massa dengan agenda serupa juga dilaporkan terjadi di Tasikmalaya (Jawa Barat) dan Lampung.
Secara umum, para demonstran menyuarakan kritik terkait tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta kebijakan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax.
Aksi penyampaian pendapat di muka umum tersebut terus berlanjut hingga Rabu (17/6/2026).
Gelombang protes dilaporkan kembali disuarakan oleh kelompok mahasiswa di beberapa kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Malang, hingga Surabaya.
Dalam kesempatan berbeda, pihak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, sebelumnya sudah menanggapi tuntutan mahasiswa yang disuarakan dalam aksi demonstrasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, beberapa hari lalu.
Qodari menyebut, Presiden Prabowo Subianto kini justru tengah memimpin reformasi jilid dua.
Karena menurut Qodari, kebijakan yang dilakukan Prabowo merupakan bagian dari pembenahan struktur ekonomi dan tata kelola negara, yang selama ini dinilai hanya menguntungkan elite tertentu.
"Pak Prabowo itu adalah pemimpin reformasi jilid dua, karena yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang, beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia."
"Struktur yang selama ini menguntungkan elite saja, struktur yang selama ini memungkinkan elite-elite tertentu itu untuk membawa lari uang negara. Itu dikoreksi oleh Pak Prabowo," kata Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).
Lantas, Qodari menilai, kritik yang disampaikan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta itu sejatinya telah dijawab oleh pemerintah melalui kebijakan yang tengah dijalankan.
Pertama, soal pemborosan APBN.
Qodari menegaskan bahwa sejak awal pemerintahan, Prabowo telah melakukan efisiensi anggaran belanja negara.
"Mengenai tuntutan pertama, misalnya terkait pemborosan APBN, yang dilakukan oleh Pak Prabowo justru selama ini adalah menghentikan pemborosan di berbagai sektor," jelas Qodari.
Bahkan Qodari mengatakan, efisiensi yang dilakukan Prabowo ini berhasil menghemat anggaran negara hingga Rp 300 triliun.
Kemudian, soal tata kelola aset dan kekayaan negara, Prabowo membentuk Danantara.
Kedua, kenaikan harga BBM Non Subsidi.
Qodari menyinggung soal kebijakan pemerintahan Prabowo dalam membangun kemandirian energi, sebagai respons terkait protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Qodari juga menyebut, kenaikan harga BBM non subsidi di Indonesia dikarenakan kondisi global.
Pemerintah kini, menurutnya, sudah menjalankan berbagai strategi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Seperti melakukan pengembangan biodiesel B50 dan campuran etanol E20 untuk bensin.
Di sisi lain, dia memastikan, perubahan harga minyak dunia tidak memengaruhi BBM bersubsidi.
Baca juga: Profil Rahmat Djimbula, Jubir BEM Bersatu yang Dikritik Usai Soroti Mobil Fortuner Tiyo Ardianto
Ketiga, terkait program makan bergizi gratis (MBG).
Dalam keterangannya, Qodari menyadari dalam pelaksanaannya program MBG masih banyak yang harus dievaluasi. Namun, menurutnya, bukan berarti MBG akan langsung dihentikan.
"Tetapi masalah itu bukan berarti membuat kita berhenti. Bukan membuat kita mundur. Kita evaluasi," tegas Qodari, dilansir Kompas.com.
Qodari menjelaskan, evaluasi MBG ini akan dilakukan pada berbagai aspek. Mulai dari sisi penerima manfaat, kondisi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga pelibatan vendor lokal.
Qodari juga menekankan, persoalan teknis MBG tidak bisa jadi alasan untuk menghentikan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo tersebut.
Sebab, menurutnya, hingga kini manfaat MBG masih dirasakan oleh masyarakat.
Seperti diketahui, paska kenaikan BBM pada 10 Juni 2026, aksi demo terjadi dalam 7 hari terakhir.
Terbaru, mahasiswa menggelar demo di Jakarta, Bandung Jawa Barat hingga Kota Malang dan Surabaya Jawa Timur, Rabu (17/6/2026). Massa mendesak pemerintah menurunkan harga BBM hingga soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di Bandung, aksi Mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI Jawa Barat dimulai pada Rabu siang pukul 14.00 WIB.
Demo diawali dengan longmarch dari Monumen Perjuangan menuju Gedung DPRD Jabar, di Jalan Diponegoro Nomor 27, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan.
Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) berlokasi di Jalan Dipati Ukur Nomor 48, Kota Bandung. Kurang lebih berjarak 1 Km dengan area DPRD Jabar yang berada di Jalan Diponegoro.
Dalam aksinya, mahasiswa dari BEM SI Jawa Barat menyuarakan sejumlah tuntutan.
Mulai dari turunkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan stabilkan nilai rupiah, selamatkan APBN dari pemborosan anggaran, benahi komunikasi kepresidenan, evaluasi program MBG dan KB/KMP, cabut UU TNI dan UU Polri, Evaluasi Kabinet Merah Putih yang inkompeten dan tegakkan HAM.
Sementara di Malang, massa juga masih memadati depan gedung DPRD Kota Malang.
Massa mengenakan pakaian serba hitam. Sejumlah massa membawa spanduk, seperti bertuliskan Menjerit Indonesiaku.
Mahasiswa yang unjuk rasa di Depan DPRD Kota Malang menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya menurunkan kebutuhan pokok, singgung program MBG dan Koperasi Merah Putih yang dinilai tidak efektif.
Selain itu, massa menagih hasil dari tuntutan mahasiswa yang disampaikan pada Senin (15/6/2026).
(*)
Ikuti dan Bergabung di Saluran Whatsapp Tribunsumsel.com
