TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Aliansi Masyarakat Riau Gerah (AMARAH) menyampaikan kritik terhadap kondisi demokrasi dan kebijakan pemerintah melalui cara yang unik dalam aksi unjuk rasa yang digelar di Pekanbaru.

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga menyerahkan dua sertifikat satir yang ditujukan kepada DPR RI dan Presiden Republik Indonesia.

Penyerahan sertifikat tersebut dilakukan di sela-sela aksi sebagai bentuk ekspresi kritik simbolik terhadap lembaga negara dan pemegang kekuasaan yang dinilai belum sepenuhnya menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

Sertifikat pertama diberikan kepada DPR RI dengan predikat "Atas Konsistensinya Mendengar Suara Rakyat sebagai Formalitas, Bukan Prioritas." Predikat tersebut menjadi simbol kritik mahasiswa terhadap fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif yang dianggap belum berjalan maksimal.

Massa aksi menilai berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat selama ini kerap hanya berhenti pada forum dengar pendapat maupun seremoni politik. Sementara berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dinilai belum mendapatkan tindak lanjut yang konkret dan berdampak langsung.

Selain itu, mahasiswa juga menyerahkan sertifikat satir kepada Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan predikat "Atas Prestasinya sebagai Presiden Ter-Pelengser dalam Bersikap dan Menentukan Kebijakan Negara."

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.

Menurut massa aksi, berbagai persoalan seperti kenaikan harga bahan bakar minyak, meningkatnya harga kebutuhan pokok, pengelolaan anggaran negara, hingga kebijakan publik lainnya masih menjadi keluhan yang dirasakan masyarakat.

Mereka menilai pemerintah perlu lebih serius menghadirkan solusi yang menyentuh kebutuhan rakyat.

Baca juga: Jelang Kesaksian Ustadz Abdul Somad, Ruang Sidang PN Pekanbaru Membludak Oleh Pengunjung

Baca juga: Pakar Singgung Revisi UU Polri, MK Tegaskan Polisi Aktif Tak Boleh Rangkap Jabatan

Tidak hanya menyampaikan kritik melalui simbol sertifikat satir, AMARAH juga menyerahkan dokumen kajian bertajuk "Seruan Aksi" kepada pihak terkait. Kajian tersebut berisi berbagai gagasan, refleksi, serta pandangan mahasiswa terhadap isu-isu kebangsaan yang sedang berkembang.

Presiden Mahasiswa Universitas Riau, Muhammad Azhari, mengatakan penyerahan sertifikat dan kajian tersebut merupakan bagian dari upaya mahasiswa menjalankan fungsi kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi.

Menurutnya, gerakan mahasiswa tidak hanya dilakukan melalui aksi jalanan, tetapi juga melalui kontribusi intelektual yang menawarkan perspektif dan solusi atas berbagai persoalan bangsa.

"Penyerahan sertifikat tersebut bukan sekadar bentuk sindiran politik, melainkan peringatan moral kepada para pemegang kekuasaan bahwa legitimasi jabatan publik berasal dari rakyat dan harus dijalankan untuk kepentingan rakyat,"ujar Muhammad Azhari. 

"Ketika aspirasi masyarakat terus diabaikan dan kebijakan yang lahir semakin jauh dari kebutuhan publik, maka kritik akan terus hadir sebagai bagian dari kontrol sosial dalam kehidupan demokrasi," kata Muhammad Azhari lagi.(tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)