TRIBUNNEWS.COM - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Bung Karno (BEM UBK), Muhammad Abdi Maludin, buka suara terkait pertemuan antara pihaknya dan Wakil Presiden (Wapres), Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres, Jakarta, pada Senin (15/6/2026).

Sekilas informasi, pertemuan itu terjadi saat aksi demonstrasi yang digelar BEM UBK. Dalam pertemuan tersebut, ada 15 orang yang diperkenankan untuk berdiskusi dengan Gibran.

Abdi menuturkan salah satu yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut yakni terkait program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Dia mengatakan dalam diskusi tersebut, putra sulung dari Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), itu mengaku turut kecewa dengan pelaksanaan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto tersebut.

Gibran, kata Abdi, menyoroti soal adanya bangunan KDMP yang didirikan di tengah hutan. 

Baca juga: Alasan BEM UBK Beri Ultimatum 5 Hari ke Wapres Gibran, Ancam Gelar Demo Berjilid-jilid

Abdi menuturkan kekecewaan Gibran itu disampaikan setelah BEM UBK mengkritik bahwa KDMP sebenarnya bukanlah program prioritas pemerintah tapi hanyalah proyek untuk bancakan para elit.

"Terkait KDMP yang disampaikan sama kawan-kawan terkait titik aksinya yang tidak logis bagi warga setempat. Karena memang kita melihat saja di sosial media, KDMP ada yang di atas gunung, di pinggir pulau, lalu di dekat kuburan. Dari situ menimbulkan pertanyaan, oh ini program prioritas kok menjalankan dengan huru-hara begini."

"Komentar dari Mas Wapres itu tidak masuk akal juga sih bahwa di lihat di Flores, ada (bangunan KDMP) di tengah-tengah hutan. Lalu, ada KDMP yang juga merusak fasilitas pendidikan yaitu sekolah demi membangun program tersebut," katanya dalam wawancara eksklusif yang ditayangkan di YouTube Tribunnews, Rabu (17/6/2026).

Berkaca dari fenomena tersebut, Abdi mengungkapkan bahwa kritik dari mahasiswa terkait program KDMP adalah bukan programnya yang salah, tetapi pihak yang menjalankannya.

Menurutnya, pihak-pihak yang menjalankan program KDMP tidak memahami soal akuntabilitas dan tak memiliki kompetensi.

"Maka dari itu, yang harus saya tekankan di sini, bukan programnya yang salah tapi orang yang menjalankan ini tidak tahu disiplin, akuntabilitas, tidak ada kompetensi," ujarnya.

Kritik ke Gibran soal Tata Kelola MBG

Abdi juga menyebut pihaknya turut mengkritik pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat bertemu dengan Gibran.

Kritik itu terkait dengan tata kelola dan persiapan pemerintah untuk menjalankan program tersebut.

Dia mendesak mantan Wali Kota Solo itu agar ada evaluasi secara menyeluruh terhadap program yang juga merupakan prioritas dari Prabowo tersebut.

"Yang kawan-kawan sampaikan itu harus ada evaluasi secara menyeluruh atau total," katanya.

Pihak dari BEM UBK turut mempertanyakan efektivitas tata kelola MBG setelah adanya pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN).

Baca juga: BEM UBK: Tujuan Kami ke Istana, Prabowo Malah Bertemu Presiden Jerman

Abdi menuturkan pihaknya masih ragu bahwa tata kelola MBG akan membaik jika hanya mengganti para pimpinannya.

Diketahui, tiga pimpinan BGN yakni Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung dicopot dari jabatannya oleh Prabowo. 

Setelah itu, mereka ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tata kelola MBG oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

Lalu, Dadan diganti oleh Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN. Sementara, Sony dan Lodewyk digantikan oleh  Agustina Arumsari dan Mayjen (Purn) TNI Trenggono.

"Masih ada pertanyaan dan kecurigaan dari teman-teman juga apakah pergantian ini bisa menyukseskan program tersebut tanpa ada evaluasi menyeluruh. Itu yang ditanyakan oleh kawan-kawan juga," jelasnya.

Abdi menuturkan Gibran lantas mencatat seluruh kritik mahasiswa soal MBG dan berjanji akan menyampaikannya ke Prabowo.

"Dan Bapak Wapres menjawab, tentu kritikan kalian akan saya catat dan akan saya berikan kepada Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Daftar Tuntutan Mahasiswa

Sebelumnya, sejumlah organisasi mahasiswa bersama kelompok masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, pada Senin.

Dalam demonstrasi tersebut, massa menyuarakan 20 tuntutan kepada pemerintah yang dibagi ke dalam kategori 11 tuntutan prioritas dan 9 tuntutan lainnya.

Aksi dari berbagai organisasi mahasiswa dan kepemudaan dari sejumlah kampus  itu digelar oleh Aliansi Persatuan Rakyat Indonesia Anti Imperialis (Perisai).

Aliansi Perisai menyatakan tuntutan yang dibawa dalam aksi kali ini berfokus pada persoalan ekonomi nasional, kesejahteraan masyarakat, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga kebijakan pertahanan dan keamanan.

Berikut rincian tuntutan yang disampaikan Aliansi Perisai:

1. Hentikan kenaikan harga BBM dan harga bahan pokok rakyat.
2. Segera perbaiki pelemahan nilai tukar rupiah.
3. Hentikan program MBG dan koperasi desa/kelurahan merah putih yang sarat KKN.
4. Hentikan gelombang PHK massal yang mengancam kesejahteraan buruh.
5. Cabut UU Polri.
6. Hentikan pembangunan batalion teritorial TNI.
7. Perbaiki defisit APBN dan hentikan pemborosan anggaran pertahanan serta keamanan.
8. Naikkan upah untuk kesejahteraan guru honorer secara layak.
9. Tolak sekolah rakyat, alokasikan dana pendidikan sesuai amanat konstitusi (mandatory spending 20 persen persen), dan pemerataan akses di daerah 3T.
10. Transparansi BPI Danantara dan buka mekanisme pelaksanaannya secara gamblang kepada publik. 
    Copot menteri keuangan, menko perekonomian, dan menteri ESDM atas kegagalan stabilitas sektornya.

9 tuntutan umum

1. Hentikan penggusuran dan perampasan tanah di perkotaan maupun pedesaan.
2. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rakus tanah.
3. Mendukung penuh rakyat Papua dalam menentukan hak atas tanah dan nasibnya sendiri.
4. Hentikan percepatan PTN-BH, kenaikan biaya pendidikan, dan jamin pendidikan yang ilmiah serta demokratis.
5. Naikkan upah buruh berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL).
6. Hentikan segala bentuk kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap aktivis dan pejuang HAM.
7. Hentikan militerisasi dan tegakkan supremasi sipil.
8. Hentikan kekerasan terhadap kaum perempuan, lawan budaya feodal-patriarkal.
9. Wujudkan industri nasional yang berbasis pada reforma agraria sejati.

(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto/Fahdi Fahlevi)