TRIBUNTRENDS.COM - Isu mengenai dugaan penunggangan politik dan aliran dana dari pihak luar belakangan menghampiri gerakan mahasiswa yang aktif mengkritisi sejumlah program pemerintah.
Tudingan tersebut muncul seiring meningkatnya aksi dan suara kritis mahasiswa terhadap berbagai kebijakan yang dinilai perlu mendapat perhatian publik.
Menanggapi kabar yang beredar, Ketua BEM Universitas Bung Karno (UBK), Muhammad Abdi Maludin, menegaskan bahwa gerakan yang dibangun organisasinya berdiri secara independen.
Menurut Abdi, seluruh aktivitas dan sikap politik BEM UBK tidak berada di bawah pengaruh kelompok tertentu maupun kepentingan partisan.
Ia juga menjelaskan terkait pertemuan antara perwakilan mahasiswa UBK dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat menjadi sorotan publik.
Abdi menuturkan bahwa pertemuan tersebut berlangsung melalui jalur diplomasi yang sah dan terbuka.
Baca juga: Gibran Janji Perbaiki MBG & Kopdes Merah Putih, Pastikan Bebas Korupsi: Terima Kasih Aspirasinya
Ia membantah anggapan bahwa agenda itu terjadi karena adanya kesepakatan politik atau skenario yang telah disusun sebelumnya.
"Saya tekankan kepada kawan-kawan mahasiswa dan publik, tidak ada desain politik atau 'settingan' dari awal dalam pertemuan kami dengan Wapres. Pertemuan itu murni merupakan buah dari diplomasi kami di lapangan yang difasilitasi oleh kepolisian sebagai mitra strategis kami di titik aksi," tegas Abdi.
Lebih lanjut, ia menyayangkan munculnya berbagai kontra-narasi yang dinilai berupaya meragukan kemurnian gerakan mahasiswa.
Menurutnya, gerakan yang dilakukan mahasiswa tidak lahir dari kepentingan tertentu, melainkan dari kegelisahan terhadap kondisi bangsa.
"Semua tudingan itu tidak benar. Gerakan kami murni didasari atas hasil kajian ilmiah dan keresahan nyata yang kami rasakan di Universitas Bung Karno melihat kondisi bangsa saat ini," lanjutnya.
Abdi juga menyinggung soal kemungkinan hadirnya para menteri atau pejabat negara untuk berdialog di lingkungan kampus.
Pada prinsipnya, BEM UBK membuka ruang komunikasi dan diskusi yang bertujuan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan bangsa.
Meski demikian, keterbukaan tersebut tidak diberikan tanpa batas dan tetap disertai sikap kritis dari kalangan mahasiswa.
"Bila menteri atau pejabat ingin berdialog secara murni untuk membangun bangsa dan demi keadilan sosial, UBK akan membuka pintu selebar-lebarnya. Tapi jika ada indikasi pencitraan politik atau upaya kooptasi gerakan mahasiswa, kami tegaskan dari sekarang, kami akan menolak keras," tandas Abdi.
Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming menegaskan komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya dari kalangan mahasiswa.
“Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama,” tutur Wapres saat menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/06/2026).
Para mahasiswa yang sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda tersebut berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.
Mereka menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.
Mengawali dialog, Wapres menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa.
“Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan,” ujar Wapres.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.
“Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran,” katanya.
Baca juga: Desakan Stop Program MBG, Mahasiswa Ungkap Gibran Rasakan Kekacauan: Tidak Ada yang Tunggangi Kami
Dalam kesempatan tersebut, Wapres memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.
Sementara itu, Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno, Muhammad Abdi Maludin, menilai Wapres menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa.
Abdi juga mengapresiasi respons Wapres selama audiensi berlangsung.
“Respon dari pihak-pihak tentunya Bapak Wakil Presiden, sangat baik,” katanya.
Menurutnya, Wapres memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya.
“Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami,” imbuh Abdi.
Lebih lanjut, mahasiswa berharap ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat, khususnya kalangan mahasiswa, dapat terus dibuka sebagai bagian dari penguatan demokrasi.
Hadir mendampingi Wapres dalam pertemuan tersebut, Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar dan Staf Khusus Wakil Presiden Nico Harjanto.
(TribunTrends/Tribunnews/Fransiskus)
