TRIBUNPADANG.COM, PADANG - Bencana hidrometeorologi yang melanda Sumatera Barat pada November 2025 lalu meninggalkan dampak serius terhadap kawasan hutan di provinsi tersebut.
Hasil analisis Dinas Kehutanan Sumbar menunjukkan sekitar 300 hektare kawasan hutan mengalami kerusakan akibat longsor yang memicu banjir bandang di sejumlah daerah.
Kepala Dinas Kehutanan Sumbar, Ferdinal Asmin, mengatakan kerusakan tersebut terjadi di kawasan hutan lindung dan suaka margasatwa yang berada di sepanjang kawasan Bukit Barisan.
"Ya, berkaitan dengan bencana hidrometeorologi pada akhir tahun kemarin, tepatnya November 2025. Kejadian bencana yang kami analisis adalah akibat longsornya sejumlah perbukitan di kawasan hutan lindung dan kawasan suaka margasatwa yang kemudian memicu banjir bandang di sejumlah wilayah sungai kita," kata Ferdinal Asmin kepada TribunPadang.com, Kamis (18/6/2026).
Menurutnya, data tersebut diperoleh berdasarkan analisis citra satelit yang digunakan Dinas Kehutanan Sumbar.
Baca juga: Bank Nagari Gandeng PT Tjahaja Baru Agri, Permudah Petani Dapat Pembiayaan Alsintan
"Dan itu berdasarkan pengamatan kami menggunakan citra dari Global Forest Watch, hampir sekitar 300 hektare wilayah kita terkena longsor yang tersebar di kawasan hutan suaka alam dan kawasan hutan lindung," ujarnya.
Ferdinal menjelaskan, kerusakan hutan akibat longsor tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dan kota, terutama yang berada di jalur Pegunungan Bukit Barisan.
"Hampir tersebar di daerah Agam, kemudian Padang Pariaman, Kota Padang, Pesisir Selatan dan sepanjang Bukit Barisan kita," katanya.
Untuk mempercepat pemulihan lingkungan, Dinas Kehutanan Sumbar menargetkan program penanaman dan pengayaan tutupan lahan seluas 1.500 hektare sepanjang tahun 2026.
Program tersebut akan dilaksanakan baik melalui Dinas Kehutanan Sumbar maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kehutanan yang berada di daerah.
Baca juga: Wali Kota Padang Panjang Terbitkan SE, Ayah Mengambil Rapor Anak ke Sekolah Dapat Dispensasi Kerja
"Kita dari Dinas Kehutanan tentu mengoptimalkan upaya penanaman di wilayah-wilayah kelolaan masyarakat yang perlu dikayakan dengan berbagai jenis tanaman. Hampir kita targetkan di tahun 2026 ini 1.500 hektare," jelasnya.
Selain penanaman, Ferdinal juga berharap pemerintah dan pihak terkait dapat mengoptimalkan normalisasi sungai yang terdampak banjir bandang.
Menurutnya, pengerukan sedimen dan material longsor penting dilakukan untuk mengurangi risiko bencana susulan saat musim hujan.
"Kita berharap di wilayah-wilayah sungai yang terdampak ini, upaya normalisasi dan pengerukan sedimen juga bisa dioptimalkan supaya dampak dari hujan susulan tidak berdampak bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut," ujarnya.
Meski demikian, Ferdinal mengakui proses pemulihan kawasan hutan yang terdampak longsor tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat.
Baca juga: Prakiraan Cuaca Sumbar 18–20 Juni: Waspada Hujan Lebat Jelang Akhir Pekan
Ia menjelaskan sebagian besar kawasan yang rusak berada di wilayah konservasi yang menjadi kewenangan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).
Menurutnya, proses pemulihan akan mengandalkan regenerasi atau suksesi alami vegetasi yang tumbuh kembali secara bertahap di kawasan tersebut.
"Kalau kawasan-kawasan hutan yang di atas itu memang memakan waktu. Sedimen dan urukan tanahnya sudah luar biasa terdampak. Untuk rehabilitasinya kita menunggu dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam karena banyak wilayahnya berada di kawasan konservasi," katanya.
Ia menjelaskan, proses pemulihan alami biasanya diawali dengan tumbuhnya berbagai jenis tanaman pionir yang kemudian berkembang menjadi vegetasi dan pepohonan yang lebih besar.
"Permudaan alami yang kita harapkan bisa terjadi. Biasanya dimulai dengan berbagai jenis tanaman yang kemudian berkembang menjadi pepohonan," tutup Ferdinal. (*)
