TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN – Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husein, mendorong pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan manfaat program MBG dapat dirasakan secara merata di seluruh daerah. 

Menurut Saddam Husein, sejak awal dirinya tidak sepakat dengan program tersebut dan lebih mendukung anggaran dialokasikan untuk kebutuhan lain seperti internet gratis maupun pendidikan gratis.

"Kalau MBG, kami dari awal memang tidak sepakat. Kami lebih sepakat bagaimana yang diberikan itu internet gratis, pendidikan gratis," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Kamis (18/6/2026).

Saddam Husein menilai pelaksanaan MBG hingga saat ini belum merata, khususnya di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

Baca juga: Mahasiswa Minta DPRD Tarakan Tolak Program KDMP dan MBG, Muhammad Yunus: Saya Tidak Bisa Memastikan

Ia menyebut masih banyak sekolah yang belum menerima manfaat program tersebut, termasuk di wilayah perbatasan seperti Krayan maupun Sebatik.

"Jujur saja, hanya beberapa sekolah yang sudah mendapatkan MBG. Wilayah lainnya, khususnya di Krayan, Sebatik bahkan di Nunukan ini sendiri belum semua sekolah mendapatkan program MBG," katanya.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum program dilanjutkan lebih luas.
Menurutnya, evaluasi diperlukan untuk memastikan sejauh mana program telah berjalan dan daerah mana saja yang belum tersentuh.

"Kalau bisa dihentikan dulu, di-pause dulu. Jadi evaluasi dulu secara menyeluruh sebelum dilanjutkan," tegasnya.

Saddam juga menyoroti aspek transparansi anggaran program MBG.

Ia mempertanyakan berbagai informasi yang beredar mengenai besarnya anggaran yang digunakan setiap hari serta jumlah dapur MBG yang telah beroperasi.

"Hari ini kita tahunya satu hari habis Rp1 triliun. Pernah tidak diverifikasi bahwa betul angka itu habis dalam sehari? Kalau dibilang sudah ada sekian ribu dapur MBG, apakah semuanya sudah sesuai dengan anggaran yang disebutkan?" ujarnya.

Baca juga: Dana Belum Cair, Program MBG di Sebatik Timur Nunukan Terhenti Sementara, Ribuan Siswa Terdampak

Menurut Saddam, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab terkait pelaksanaan program tersebut sehingga pemerintah perlu membuka data secara transparan kepada masyarakat.

Ia juga mengaku memahami dan mendukung tuntutan mahasiswa yang belakangan menyuarakan evaluasi terhadap program MBG.

"Beralasan sekali apa yang dilakukan teman-teman mahasiswa yang menolak program MBG. Saya sepakat dengan tema-tema yang mereka bawa. Kita evaluasi dulu, lalu benar-benar transparan kepada masyarakat," katanya.

Selain itu, Saddam menilai keberadaan program MBG berdampak pada penyesuaian anggaran di berbagai sektor, termasuk di daerah.

Ia menyebut sejumlah rencana pembangunan daerah ikut terdampak akibat kebijakan penganggaran yang dilakukan pemerintah pusat.

Menurutnya, masukan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan kalangan mahasiswa, dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pelaksanaan program MBG ke depan.

"Kalau bisa seluruh kepala daerah juga menyuarakan hal yang sama. Karena dengan adanya program MBG ini, banyak sekali penyesuaian anggaran yang terjadi, termasuk di daerah," pungkasnya.

(*)

Penulis: Fatimah Majid