Laporan wartawan TribunJatim.com, Hanif Manshuri

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Meskipun MBG sedang dihentikan, namun bukan jadi alasan bagi SPPG untuk tidak berbenah.

Itu seperti yang terjadi di Lamongan.

Masa libur sekolah yang bertepatan dengan penghentian sementara distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimanfaatkan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kabupaten Lamongan.

Termasuk diantaranya  untuk melakukan pembenahan internal dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Selama peserta didik menjalani liburan dan layanan MBG sementara tidak berjalan, aktivitas di dapur SPPG tidak sepenuhnya berhenti. 

Sejumlah pegawai tetap menjalankan tugas untuk menjaga keamanan, kebersihan, dan kesiapan fasilitas dapur agar tetap dalam kondisi optimal.

Baca juga: Daftar Aturan Baru BGN di SPPG: Pegawai Tak Boleh Bangun Dapur MBG hingga Insentif Rp 6 Juta Dihapus

Pemilik SPPG Kecamatan Turi, Tri Lestyorini, mengatakan penghentian sementara operasional MBG selama masa libur sekolah justru menjadi kesempatan yang baik untuk melakukan evaluasi dan perbaikan di berbagai sektor.

"Untuk keamanan dan kebersihan tetap kita pekerjakan karena dapur perlu dijaga dan dibersihkan. Jadi meskipun distribusi makanan berhenti sementara, aktivitas perawatan dapur tetap berjalan," ujar Tri, saat dikonfirmasi SURYA, Rabu (18/6/2026).

Menurutnya, dapur MBG merupakan fasilitas yang harus dirawat secara berkala agar selalu siap digunakan ketika kegiatan belajar mengajar kembali dimulai dan program MBG kembali berjalan normal.

Tidak hanya fokus pada kebersihan dan perawatan sarana, masa jeda pelayanan juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi para relawan dan tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam penyelenggaraan program MBG.

Berbagai kegiatan pengembangan kapasitas dilakukan selama masa libur sekolah, mulai dari pelatihan memasak, edukasi gizi hingga kegiatan yang mendukung ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan.

"Pegawai kami arahkan untuk mengisi masa libur dalam rangka peningkatan SDM. Ada pelatihan chef, edukasi gizi, kerja bakti di lingkungan dapur, hingga bercocok tanam dengan sistem hidroponik," katanya.

Tri menjelaskan, peningkatan kapasitas SDM menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis. 

Selain mampu mengolah makanan yang sehat dan bergizi, para petugas dapur juga dituntut memahami standar kebersihan, keamanan pangan, serta tata kelola pelayanan yang baik.

"Kami ingin ketika sekolah masuk kembali, seluruh tim sudah lebih siap dan memiliki kemampuan yang lebih baik dibanding sebelumnya," ujarnya.

Selain meningkatkan kualitas SDM, SPPG Turi juga tengah bersiap menghadapi audit yang akan dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). 

Audit tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan seluruh dapur MBG memenuhi standar pelayanan yang telah ditetapkan.

Menurut Tri, terdapat sejumlah aspek yang menjadi fokus utama dalam proses audit tersebut. Salah satunya adalah kesesuaian bangunan dapur dengan standar dan petunjuk teknis yang ditetapkan BGN.

"Bangunan harus sesuai standar dan juknis yang berlaku. Kemudian peralatan juga harus lengkap karena menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian," katanya.

Selain sarana dan prasarana, kesiapan sumber daya manusia juga menjadi perhatian. Seluruh relawan dan petugas dapur harus memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing agar operasional berjalan efektif dan profesional.

"Kita terus melakukan edukasi kepada semua relawan agar memahami job description masing-masing. Ini penting supaya pelayanan berjalan sesuai standar," jelasnya.

Persiapan audit juga mencakup aspek administrasi dan pelaporan. SPPG Turi saat ini tengah menata berbagai dokumen pertanggungjawaban yang melibatkan kepala SPPG, staf, mitra hingga yayasan yang menaungi kegiatan tersebut.

"Kami menyiapkan laporan pertanggungjawaban secara lengkap dari seluruh unsur yang terlibat. Semua harus terdokumentasi dengan baik karena menjadi bagian dari proses evaluasi," ujarnya.

Tri menegaskan pihaknya tidak melihat audit sebagai sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, audit menjadi sarana evaluasi untuk mengetahui kekurangan sekaligus meningkatkan kualitas layanan di masa mendatang.

"Kami siap menerima kritik dan saran dari auditor. Tujuannya agar kualitas dapur semakin baik dan pelayanan kepada penerima manfaat terus meningkat," katanya.

Sementara itu, terkait rencana evaluasi insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi SPPG, Tri menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan kondisi masing-masing dapur.

Menurutnya, insentif tersebut selama ini digunakan untuk mendukung biaya sewa gedung dan peralatan yang dipakai dalam operasional Program MBG.

"Insentif itu sebenarnya untuk sewa alat dan sewa gedung. Kalau dapur sudah memenuhi standar dan menjalankan SOP dengan baik, menurut saya insentif tersebut layak dipertahankan," ujarnya.

Meski demikian, ia memahami apabila pemerintah melakukan penyesuaian terhadap besaran insentif bagi dapur yang belum memenuhi standar yang ditentukan.

Menurut Tri, penyesuaian harus dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan kapasitas pelayanan serta besaran investasi yang telah dikeluarkan pengelola, baik berupa pembangunan fasilitas maupun pengadaan peralatan.

"Bila dapur tidak memenuhi standar, insentif bisa disesuaikan berdasarkan jumlah pelayanan dan investasi yang telah dikeluarkan, baik bangunan maupun peralatan," katanya.

Tri berharap masa libur sekolah yang berlangsung saat ini dapat dimanfaatkan seluruh pengelola SPPG untuk melakukan pembenahan dan peningkatan kualitas layanan. 

Dengan demikian, saat tahun ajaran baru dimulai, program MBG dapat kembali berjalan dengan pelayanan yang lebih baik, lebih profesional, dan semakin memberikan manfaat bagi para siswa penerima program.

Beda dengan pemilik SPPG di Kecamatan Kota Lamongan, Franky Irawan. Ia menyatakan masih menunggu informasi dari Kepala SPPG 

"Kita semua Masih menunggu pengumuman terupdate dari KSPPG," katanya.

Menyikapi audit yang akan dilakukan BGN selama masa libur, Franky memastikan akan melengkapi semua yang dibutuhkan.

Sementara ditanya soal rencana evaluasi insentif sebesar Rp6 juta per hari bagi SPPG. "Menunggu intsruksi yang sudah di sediakan oleh BGN, " katanya singkat.

Informasi lengkap dan menarik lainnya baca di TribunJatim.com