TRIBUN-MEDAN.COM, SAMOSIR-Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi kawasan Danau Toba, mulai dari persoalan lingkungan, pembangunan hingga ketimpangan ekonomi masyarakat, Anggota Komisi XIII DPR RI, Rapidin Simbolon, menggandeng Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) untuk memperkuat peran masyarakat melalui program Penguatan Relawan Gerakan Kebajikan Pancasila.
Kegiatan yang digelar di kawasan Aek Rangat, tepi Danau Toba, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Kamis (18/6/2026), itu diikuti ratusan peserta, termasuk 128 kepala desa se-Kabupaten Samosir.
Hadir sebagai narasumber Analis Kebijakan Ahli Madya BPIP Galung Ibrahim dan tokoh masyarakat Samosir, Oloan Simbolon. Turut hadir sejumlah kader dan politisi PDI Perjuangan, di antaranya Osvaldo Ardile Simbolon dan Edis Naibaho.
Direktorat Jaringan dan Pembudayaan BPIP menjadikan Samosir sebagai lokasi penguatan relawan karena dinilai memiliki kekayaan budaya yang masih kuat dan relevan dengan nilai-nilai Pancasila.
Galung Ibrahim mengatakan kunjungan pertamanya ke Danau Toba memberinya kesan mendalam.
Menurut dia, Danau Toba bukan sekadar bentang alam yang indah, melainkan ruang hidup budaya yang masih menjaga nilai-nilai luhur bangsa.
“Pancasila sesungguhnya hidup subur di tengah masyarakat Batak. Nilai Dalihan Na Tolu adalah salah satu contoh bagaimana kearifan lokal menjadi fondasi kehidupan sosial yang sejalan dengan semangat Pancasila,” ujarnya.
Menurut Galung, membumikan Pancasila di Samosir bukan berarti memperkenalkan sesuatu yang baru, melainkan menghidupkan kembali nilai-nilai yang selama ini telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.
Ia menilai keteladanan tokoh adat, tokoh agama dan para pemimpin desa jauh lebih efektif dalam menanamkan nilai kebangsaan dibanding sekadar ceramah atau slogan dari pusat pemerintahan.
BPIP juga mendorong lahirnya desa-desa Pancasila di Samosir yang mandiri secara ekonomi, kuat secara budaya dan harmonis secara sosial.
“Kami berharap seluruh desa di Samosir dapat menjadi Desa Pancasila. Dari pulau ini, nilai-nilai kebajikan dapat dipancarkan ke seluruh Indonesia bahkan dunia,” kata Galung.
Ia juga mengusulkan pembentukan Kampung Pancasila sebagai ruang penyelesaian persoalan sosial dan penguatan gotong royong di tingkat desa.
Ketua APDESI Samosir, Jandes Rumahorbo, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, penguatan nilai-nilai Pancasila penting dilakukan agar pemerintahan desa tetap memiliki arah dalam membangun masyarakat.
“Kami mendukung kegiatan ini. Sebanyak 128 desa di Samosir diingatkan kembali bahwa pembangunan harus berlandaskan nilai-nilai Pancasila,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Rapidin Simbolon menegaskan bahwa penguatan ideologi Pancasila tidak boleh berhenti pada hafalan lima sila, melainkan harus diwujudkan dalam kebijakan dan pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
Mantan Bupati Samosir itu menyoroti pentingnya memperkuat desa sebagai fondasi ekonomi nasional.
Menurut dia, kepala desa adalah pihak yang paling memahami kebutuhan dan potensi wilayahnya masing-masing.
“Desa menentukan ekonomi kecamatan, kecamatan menentukan ekonomi kabupaten, kabupaten menentukan ekonomi provinsi, dan pada akhirnya menentukan ekonomi nasional,” kata Rapidin.
Ia juga mengingatkan agar pembangunan kawasan Danau Toba tidak semata berorientasi pada proyek fisik dan investasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.
Rapidin menilai sektor pertanian dan pariwisata harus menjadi tulang punggung ekonomi Samosir. Karena itu, kepala desa didorong untuk berani berinovasi dan menyampaikan aspirasi pembangunan yang sesuai kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, tokoh masyarakat Samosir, Oloan Simbolon, mengaitkan secara langsung nilai-nilai Pancasila dengan upaya pelestarian Danau Toba sebagai Kawasan Strategis Nasional.
Menurut dia, Danau Toba bukan hanya objek wisata, melainkan sumber peradaban masyarakat Batak yang harus dijaga keberlangsungannya.
“Di mana ada peradaban, di situ ada sumber air. Danau Toba adalah sumber kehidupan. Karena itu, menjaga Danau Toba berarti menjaga masa depan,” ujarnya.
Oloan menilai berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi saat ini tidak terlepas dari cara pandang manusia yang semakin mengabaikan keseimbangan alam demi kepentingan sesaat.
Ia kemudian menguraikan keterkaitan lima sila Pancasila dengan pelestarian Danau Toba.
Sila pertama, menurutnya, mengajarkan bahwa merusak alam berarti mengabaikan amanah Tuhan. Sila kedua menegaskan bahwa Danau Toba bukan warisan nenek moyang, melainkan titipan yang harus diserahkan kepada generasi mendatang dalam kondisi baik.
Sila ketiga mengingatkan bahwa Danau Toba adalah milik seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
Sila keempat menuntut pengelolaan kawasan yang melibatkan rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal. Sedangkan sila kelima mengharuskan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya dan hasil pembangunan.
“Danau Toba harus dikelola sesuai nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal. Jangan sampai pembangunan hanya menghadirkan keuntungan bagi segelintir pihak, sementara masyarakat sekitar tidak menikmati manfaatnya,” kata Oloan.
Melalui kegiatan tersebut, para peserta diharapkan tidak hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara teoritis, tetapi juga menjadikannya sebagai pedoman dalam menjaga lingkungan, memperkuat ekonomi desa dan memastikan Danau Toba tetap menjadi warisan berharga bagi generasi mendatang.(Jun-tribun-medan.com).
