- Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hadjar menilai laporan terhadap eks Ketua BEM UGM lebih banyak berada dalam ranah politik ketimbang pidana.

Fickar berpandangan persoalan tersebut seharusnya tidak ditempatkan dalam ranah pidana. 

Ia menilai kritik yang disampaikan kepada pemerintah lebih tepat dibaca sebagai bagian dari dinamika politik dan kebebasan menyampaikan pendapat dalam negara demokrasi.

"Dia harus ditempatkan dalam ranah yang lain, tidak tepat kalau menurut saya ditempatkan pada ranah pidana, dia harus ditempatkan pada ranah politik."

"Sekeras apa pun protes dari masyarakat, mestinya itu didudukkan sebagai aspirasi. Kepala negara harus pandai menangkap aspirasi ini," ungkap Fickar.

Ia juga menegaskan bahwa sekeras apa pun protes yang disampaikan masyarakat, hal tersebut semestinya dipandang sebagai aspirasi publik. 

Karena itu, kepala negara perlu mampu menangkap dan memahami pesan yang ingin disampaikan masyarakat melalui kritik maupun protes yang muncul.