Baca juga: Presiden Prabowo Kirim Utusan Cek ke Lokasi Proyek Jalan Tol Palembang–Jambi, Ini Hasilnya

SRIPOKU.COM, PALEMBANG – Proses pengadaan lahan untuk kelanjutan proyek raksasa Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) khususnya ruas Palembang–Betung–Jambi terus dikebut. PT Hutama Karya (Persero) selaku badan usaha jalan tol sekaligus kontraktor utama kini mulai mempererat sinergi dengan pemerintah daerah guna memetakan sekaligus menyelesaikan sengkarut pembebasan lahan yang tersisa.

Sebagai informasi, Trase Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan Seksi 2, serta Tol Betung–Tempino–Jambi Seksi 1, sebagian besar areanya berada di wilayah administratif Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumatera Selatan.

Plt Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Hamdani, mengungkapkan bahwa manajemen pusat telah turun langsung menggelar forum diskusi khusus dengan pemerintah kabupaten di dua daerah tersebut guna membahas akselerasi pembebasan lahan.

Hal ini dilakukan mengingat masih adanya sejumlah kendala teknis dan administrasi yang dihadapi tim di lapangan.

Soroti Kendala Lahan

Hamdani membeberkan, fokus utama koordinasi saat ini tertuju pada titik-titik krusial yang berhubungan langsung dengan akses keluar-masuk kendaraan masyarakat atau interchange.

"Ada beberapa titik yang menjadi prioritas penyelesaian, misalnya pada lokasi simpang sebidang exit tol Pangkalan Balai dan simpang sebidang exit tol Betung," ungkap Hamdani melalui keterangan tertulis resmi yang diterima Tribunsumsel.com, Kamis (18/6/2026).

Kedua lokasi tersebut merupakan zona vital yang memerlukan atensi, dukungan, serta sinergi lintas sektoral.

Penyelesaian lahan di area ini sangat menentukan kelancaran konstruksi fisik dan memastikan konektivitas akses masyarakat terhadap fungsionalitas jalan tol ke depan tidak terhambat.

Selain memaparkan progres terkini dari proyek bentangan tol, Hutama Karya juga secara resmi memohon dukungan fasilitasi dan mediasi dari Pemkab Banyuasin guna membantu percepatan penyelesaian sengketa atau administrasi pengadaan lahan yang masih berjalan.

"Intervensi dan dukungan dari pemerintah daerah dinilai amat krusial sebagai stimulus utama pendorong percepatan penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti JTTS ini, khususnya untuk ruas-ruas tol yang berada di dalam wilayah hukum Kabupaten Banyuasin," cetus Hamdani.

Kedepankan Pendekatan Kolaboratif

Hamdani menambahkan, keberhasilan realisasi fisik jalan tol trans-Sumatera ini tidak bisa bertumpu pada kontraktor semata, melainkan buah dari kerja sama kolaboratif yang harmonis antara korporasi, pemerintah daerah, instansi agraria terkait, serta kompromi masyarakat pemilik lahan.

Hutama Karya berjanji akan terus mengedepankan pendekatan yang humanis dan kolaboratif demi memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi tanpa harus mengorbankan target linimasa pembangunan PSN tersebut.

Mengingat peran vital JTTS sebagai tulang punggung (backbone) infrastruktur strategis nasional, percepatan tol ini diyakini akan langsung berdampak pada efisiensi waktu tempuh, memotong ongkos distribusi logistik, hingga otomatis memicu simpul-simpul pertumbuhan ekonomi baru di wilayah Sumatera Selatan.

"Oleh sebab itu, dukungan moril dan kebijakan dari seluruh pihak sangat diperlukan agar pembangunan di sisa lahan ini dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ucap Hamdani.

Melalui komitmen sinergi yang makin solid ini, proses pengadaan lahan di sisa Trase Banyuasin dan Musi Banyuasin diharapkan dapat tuntas tepat waktu.

Dengan begitu, proyek jalan bebas hambatan ini bisa segera dioperasikan penuh sesuai target guna merajut konektivitas kawasan yang lebih luas di Sumatera Selatan.

Baca juga: 600 Ribu Kendaraan Lewati Jalan Tol Trans Sumatera, Volume Arus Lalu Lintas Meningkat 16,41 Persen