HMI MPO Instruksikan Aksi Nasional Serentak 19 Juni, HMI Sumbagsel Dahulukan Konsolidasi
tarso romli June 18, 2026 11:27 PM

 

Baca juga: BEM Sumsel Gelar Mimbar Bebas di Simpang 5 DPRD Sumsel Jumat Sore, Sampaikan 5 Poin Tuntutan

SRIPOKU.COM, PALEMBANG - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (PB HMI MPO) menginstruksikan seluruh cabang HMI MPO di Indonesia untuk menggelar Aksi Nasional Serentak pada 19 Juni 2026. 

Aksi yang mengusung tagar #MenujuPembebasanNasional tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil Konsolidasi Nasional (Konsolnas) HMI MPO yang digelar pada 16 Juni 2026.

Dalam hasil Konsolnas tersebut, HMI MPO menyepakati sejumlah sikap organisasi terhadap berbagai persoalan kebangsaan dan kerakyatan yang dinilai berkembang saat ini.

Aksi nasional itu disebut sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional organisasi dalam mengawal kepentingan rakyat.

Adapun sejumlah isu yang menjadi tuntutan aksi nasional antara lain mendesak evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

HMI MPO menilai kedua program tersebut harus dijalankan secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta tidak menjadi instrumen pemborosan anggaran negara.

Selain itu, HMI MPO juga menolak praktik pemborosan anggaran negara yang tidak disertai tata kelola yang jelas.

Organisasi mahasiswa tersebut meminta pemerintah lebih memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan guru honorer di seluruh Indonesia.

Tuntutan lainnya adalah mendesak Pemerintah Republik Indonesia mencabut kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertamax, yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah melemahnya daya beli.

Dalam agenda aksi tersebut, HMI MPO juga menyatakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan secara berlebihan serta mengancam prinsip demokrasi, negara hukum, dan supremasi sipil.

Tidak hanya itu, organisasi tersebut menolak segala bentuk dwifungsi TNI-Polri yang dinilai bertentangan dengan semangat reformasi dan berpotensi mengganggu kehidupan demokrasi di Indonesia.

Meski aksi nasional dijadwalkan berlangsung serentak pada 19 Juni 2026, pelaksanaannya di Sumatera Selatan dipastikan belum akan dilakukan dalam waktu dekat.

Dede Irawan dari Badan Koordinasi HMI Sumatera Bagian Selatan (Badko HMI Sumbagsel), mengatakan hingga saat ini belum ada mengutus kader maupun menentukan agenda aksi di daerah.

"Kita di daerah akan konsolidasi dulu. Jadi belum tahu kapan aksi. Maka kita akan melihat terlebih dahulu seperti apa aksi di Pengurus Besar nantinya," kata Dede Irawan saat dikonfirmasi, Kamis (18/6/2026).

Menurut Dede, Badko HMI Sumbagsel masih akan melakukan pembahasan internal dan menunggu perkembangan dari tingkat pusat sebelum menentukan langkah organisasi di wilayah Sumatera Bagian Selatan.
 

© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.