Laporan Wartawan TribunJatim.com, Galih Lintartika
TRIBUNJATIM.COM, PASURUAN - Konflik yang belum menemukan titik temu di lingkungan Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA) mendorong Yayasan Pancawahana Bangil mengambil langkah baru.
Alih-alih terus berkutat pada sengketa yang berkepanjangan, yayasan memutuskan mengalihkan fokus untuk membangun perguruan tinggi baru bernama Universitas Panca Wahana (UNIPA).
Keputusan tersebut diambil setelah berbagai upaya penyelesaian melalui dialog dan musyawarah dinilai belum membuahkan hasil.
Yayasan menilai energi yang selama ini tersita untuk konflik akan lebih bermanfaat apabila diarahkan pada pengembangan dunia pendidikan.
Sebagai langkah awal, UNIPA disiapkan membuka tiga program studi, yakni Pendidikan Agama Islam (PAI), Pendidikan Islam Anak Usia Dini (PIAUD), dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI).
Ketiga program tersebut dipilih karena dinilai memiliki kebutuhan tinggi di masyarakat sekaligus sesuai dengan fokus pengembangan yayasan.
Meski proses pendirian kampus masih berlangsung, antusiasme masyarakat disebut cukup besar. Yayasan mengungkapkan lebih dari 100 calon mahasiswa telah mendaftarkan diri untuk mengikuti perkuliahan perdana yang dijadwalkan dimulai pada September 2026.
Pendiri sekaligus Pembina Yayasan Pancawahana Bangil, KH Moh Najib Syafi'i, menegaskan keputusan mendirikan kampus baru bukanlah bentuk perlawanan terhadap pihak mana pun, melainkan jalan keluar agar pengembangan pendidikan tetap berjalan tanpa terus dibayangi konflik.
"Kami sudah berkali-kali menawarkan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik. Tetapi sampai hari ini belum pernah benar-benar terwujud. Karena itu kami memilih fokus membangun daripada terus terjebak dalam konflik yang tidak jelas ujungnya," katanya, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Tanggapi Dinamika Yayasan Panca Wahana Bangil & Aktivitas UNUBA, PCNU Bangil Tetapkan 5 Poin
Pria yang akrab disapa Gus Najib itu menegaskan pendirian Universitas Panca Wahana tidak bertujuan mengambil alih ataupun merebut lembaga yang hingga kini masih menjadi objek sengketa.
Menurutnya, langkah tersebut justru dipilih agar yayasan dapat lebih fokus mengembangkan pendidikan daripada terus menghabiskan energi untuk konflik.
"Daripada terus berselisih, lebih baik kami memulai dari awal. Kami mundur bukan berarti kalah, tetapi memilih fokus membangun sesuatu yang lebih bermanfaat," ujarnya.
Gus Najib menjelaskan, tiga program studi yang akan dibuka pada tahap awal dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat sekaligus pengalaman yayasan dalam mengembangkan pendidikan keagamaan.
Ia juga memastikan seluruh mahasiswa yang telah mendaftar merupakan peserta didik baru dan bukan berasal dari perpindahan mahasiswa UNUBA.
"Alhamdulillah, pendaftar sudah lebih dari 100 orang. Mereka murni mahasiswa baru, bukan mahasiswa UNUBA yang kami pindahkan atau kami ajak bergabung," tegasnya.
Gus Najib mengatakan proses perkuliahan direncanakan dimulai pada awal September mendatang. Sambil menunggu pembangunan kampus permanen, kegiatan akademik sementara akan dilaksanakan di salah satu gedung sekolah yang berada di bawah naungan yayasan.
Menurutnya, pihak yayasan sengaja memilih menyiapkan fasilitas sendiri agar proses pendidikan dapat berjalan tanpa memunculkan polemik baru terkait penggunaan aset.
"Kami tidak ingin merebut gedung atau fasilitas yang ada. Kami memilih membangun dan menyiapkan tempat sendiri agar proses pendidikan bisa berjalan dengan tenang," katanya.
Ia menambahkan, yayasan juga telah menyiapkan lahan yang nantinya akan dikembangkan menjadi kampus permanen Universitas Panca Wahana.
Di tengah proses pendirian kampus baru, Gus Najib mengaku prihatin terhadap situasi yang berkembang selama konflik berlangsung. Ia menyebut beberapa dosen yang berada di lingkungannya dikabarkan tidak diperkenankan memasuki kawasan Graha PCNU Bangil. Informasi tersebut, menurutnya, juga sempat beredar di sejumlah grup aplikasi percakapan.
Meski demikian, ia menegaskan tidak ingin memperpanjang polemik. Fokus utama yayasan saat ini adalah memastikan proses pendirian UNIPA berjalan sesuai ketentuan dan mampu menjadi alternatif pendidikan bagi masyarakat.
Terkait rencana Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Bangil yang akan melakukan tabayun menyusul adanya pengaduan mahasiswa UNUBA, Gus Najib menyatakan siap memberikan penjelasan apabila diperlukan.
"Kami terbuka kapan saja jika ada yang ingin tabayun atau meminta keterangan. Silakan datang, kami akan sampaikan apa adanya. Yang terpenting, semua pihak mendapatkan informasi yang utuh dan persoalan ini tidak terus menjadi beban bagi dunia pendidikan," pungkasnya.
Sebelumnya, keresahan mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA) selama ini dipendam akhirnya kembali disuarakan.
Bukan turun jalan, kali ini mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sudut Kampus mendatangi kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Bangil, Rabu (17/6/2026).
Mereka meminta pendampingan hukum terkait berbagai persoalan yang mulai berdampak terhadap kepastian akademik dan masa depan mahasiswa.
Bagi mahasiswa, persoalan yang terjadi di lingkungan kampus bukan lagi sekadar dinamika internal kelembagaan.
Ketidakjelasan yang berlarut-larut justru menimbulkan kegelisahan karena berpotensi memengaruhi hak-hak akademik mahasiswa, mulai dari administrasi perkuliahan hingga legalitas ijazah setelah lulus nanti.
Ketua BEM UNUBA Nur Mukhammad Amirul F mengatakan, mahasiswa membutuhkan kepastian agar proses perkuliahan dapat berjalan normal tanpa dibayangi ketidakjelasan yang terus berkepanjangan.
Menurutnya, dualisme kepemimpinan yang menjadi polemik di kampus membuat mahasiswa kesulitan menentukan jalur komunikasi ketika menyampaikan aspirasi maupun mengurus berbagai kebutuhan akademik.
“Kami ingin persoalan ini segera diselesaikan secara sistematis. Yang kami pikirkan bukan hanya kondisi hari ini, tetapi juga masa depan mahasiswa. Jangan sampai kami yang sudah berkuliah selama bertahun-tahun justru menjadi pihak yang dirugikan,” ujarnya.
Amirul menegaskan, mahasiswa tidak ingin menjadi korban dari konflik yang hingga kini belum menemukan titik terang.
Mereka datang ke perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan dan mempersiapkan masa depan, bukan berada di tengah ketidakpastian yang berkepanjangan.
Ia mengaku, di kalangan mahasiswa mulai muncul berbagai pertanyaan mengenai kepastian proses akademik yang akan dijalani ke depan.
Mulai dari urusan administrasi, penyelesaian tugas akhir, hingga keabsahan ijazah yang nantinya akan diterima setelah lulus.
“Kami tidak sedang mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kami hanya ingin kuliah dengan tenang dan mendapatkan kepastian atas hak-hak kami sebagai mahasiswa. Jangan sampai konflik ini terus berlarut dan yang menanggung dampaknya justru mahasiswa,” tegasnya.
Dalam surat permohonan yang disampaikan kepada PBH Peradi Bangil, mahasiswa meminta bantuan berupa konsultasi hukum maupun pendampingan advokasi agar langkah-langkah yang mereka tempuh tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku.
Selain meminta kejelasan terkait kepemimpinan kampus, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain.
Diantaranya transparansi distribusi beasiswa, keterbukaan laporan keuangan dan kerja sama kampus dengan pihak eksternal.
Keterlibatan mahasiswa dalam penyusunan regulasi strategis kampus, hingga terciptanya ruang dialog yang lebih terbuka antara birokrasi kampus dan mahasiswa.
Mereka juga menegaskan penolakan terhadap segala bentuk intimidasi yang berpotensi menghambat kebebasan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat dan memperjuangkan hak-haknya sebagai bagian dari sivitas akademika.
Amirul menambahkan, selama ini mahasiswa sebenarnya berharap persoalan tersebut dapat diselesaikan secara internal.
Namun karena belum ada titik temu yang jelas, mereka merasa perlu mencari pendampingan hukum agar memahami posisi dan hak-haknya secara utuh.
Pusat Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Bangil memastikan akan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan sejumlah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Bangil (UNUBA).
Langkah tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen mengawal hak-hak mahasiswa sekaligus memberikan kepastian hukum atas berbagai persoalan yang mereka keluhkan.
Pengaduan itu disampaikan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Sudut Kampus saat mendatangi kantor DPC Peradi Bangil, Rabu (17/6/2026) malam.
Mereka meminta pendampingan hukum terkait sejumlah persoalan yang dinilai mulai berdampak terhadap proses akademik dan masa depan mahasiswa.
Ketua DPC Peradi Bangil Suryono Pane membenarkan pihaknya telah menerima surat permohonan bantuan hukum dari sejumlah organisasi mahasiswa tersebut.
Menurutnya, PBH Peradi Bangil akan melakukan kajian hukum secara menyeluruh sebelum menentukan langkah lanjutan.
“Kami sudah menerima permohonan bantuan hukum dari teman-teman mahasiswa. Tentu akan kami pelajari dan tindak lanjuti sesuai mekanisme yang berlaku di PBH Peradi Bangil,” kata Pane, sapaannya.
Ia menegaskan, pihaknya tidak akan masuk ke dalam sengketa internal maupun polemik kepemimpinan yang terjadi di lingkungan kampus.
Fokus utama pendampingan adalah memastikan hak-hak mahasiswa tetap terlindungi dan tidak menjadi korban dari konflik yang berkepanjangan.
Menurut Pane, keresahan mahasiswa patut mendapat perhatian karena menyangkut kepastian akademik mereka.
Mulai dari proses perkuliahan, penyelesaian tugas akhir, hingga legalitas ijazah yang akan diterima setelah lulus.
“Kami tidak masuk pada persoalan siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang kami pastikan adalah mahasiswa bisa kuliah dengan tenang, menyelesaikan studinya dengan baik, dan mendapatkan hak akademiknya sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.
Ia menilai permintaan mahasiswa sebenarnya sederhana.
Mereka hanya menginginkan kepastian agar pendidikan yang telah ditempuh selama bertahun-tahun tidak berujung pada ketidakjelasan di kemudian hari.
“Mahasiswa ini sudah berproses tiga sampai empat tahun. Jangan sampai ketika lulus nanti justru muncul persoalan yang membuat mereka dirugikan. Karena itu hak-hak mereka harus dijaga dan dipastikan terlindungi,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, PBH Peradi Bangil berencana melakukan tabayun dan klarifikasi kepada berbagai pihak terkait untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai persoalan yang diadukan mahasiswa.
Selain itu, Pane juga mendorong seluruh pihak untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi.
Menurutnya, penyelesaian secara kekeluargaan akan jauh lebih baik dibanding membiarkan konflik terus berlarut-larut.
“Kalau bisa diselesaikan dengan duduk bersama tentu itu yang paling baik. Jangan sampai persoalan ini berkepanjangan karena yang paling merasakan dampaknya adalah mahasiswa,” katanya.
Ia juga menyayangkan munculnya langkah-langkah yang berpotensi memperkeruh suasana, termasuk adanya saling somasi di antara pihak-pihak yang berselisih.
“Saya menyayangkan jika komunikasi justru terhenti karena saling somasi. Ruang dialog harus tetap dibuka agar solusi bisa ditemukan bersama,” ujarnya.
Meski demikian, Peradi Bangil tidak menutup kemungkinan menempuh langkah hukum apabila memang diperlukan dan sesuai dengan hasil kajian yang dilakukan.
“Jika memang pada akhirnya harus menempuh jalur hukum, tentu akan kami lakukan sesuai ketentuan. Namun yang paling utama saat ini adalah memastikan hak dan masa depan mahasiswa tetap terlindungi,” pungkasnya.
