Laporan Wartawan TribunJatim.com, Danendra Kusuma
TRIBUNJATIM.COM, NGANJUK - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nganjuk mulai membenahi wajah kota dengan menata jaringan telekomunikasi yang selama ini dinilai kurang tertib. Penataan dilakukan melalui gerakan gotong royong bersama para penyedia layanan internet (Internet Service Provider/ISP) sebagai upaya menciptakan lingkungan yang lebih aman, bersih, rapi, dan indah.
Program tersebut menjadi bagian dari gerakan Nganjuk ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang diinisiasi pemerintah daerah.
Selain meningkatkan estetika kawasan perkotaan, penataan juga diharapkan mampu menciptakan tata ruang yang lebih tertib tanpa mengganggu kebutuhan masyarakat terhadap layanan internet.
Pelaksanaan perdana difokuskan di sejumlah ruas jalan utama, yakni Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan Jalan Jaksa Agung Suprapto.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah menggelar rapat koordinasi bersama seluruh pemilik jaringan untuk menyepakati mekanisme penataan secara gotong royong.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Nganjuk Trihandy Cahyo Saputro bersama jajaran perangkat daerah dan para pelaku usaha telekomunikasi.
Ke depan, kegiatan serupa dijadwalkan berlangsung secara rutin setiap hari Kamis agar penataan jaringan dapat dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah.
Wakil Bupati yang akrab disapa Mas Handy itu mengapresiasi kekompakan seluruh pihak yang terlibat dalam mendukung terwujudnya Nganjuk ASRI melalui penataan infrastruktur telekomunikasi.
"Terima kasih atas kekompakan gotong royong untuk mewujudkan Nganjuk ASRI. Kegiatan pagi hari ini merupakan rangkaian yang sudah berjalan cukup panjang, karena sebelumnya sudah melalui berbagai diskusi bersama," katanya, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Seluruh Elemen Warga Nganjuk Diimbau Turunkan Angka Pernikahan Dini, Ketimpangan Gender Masih Tinggi
Mas Handy menjelaskan, penataan jaringan telekomunikasi merupakan respons atas aspirasi masyarakat yang menginginkan wajah Kota Nganjuk lebih tertata sekaligus bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas tata kota.
"Atas dasar dorongan dari masyarakat dan juga lewat beberapa koordinasi bersama pemerintah daerah, saat ini kita mulai memastikan kondisi-kondisi yang ada di Kabupaten Nganjuk bisa kita rapikan," katanya.
Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan arahan pemerintah pusat agar setiap daerah memperhatikan estetika kawasan perkotaan melalui penataan infrastruktur yang lebih baik.
"Sesuai dengan instruksi dari Bapak Presiden terkait Indonesia yang lebih asri, tata letak kota dan keindahan kota harus diperbaiki. Misalnya rekan-rekan memiliki tiang yang selama ini melalui Dinas PUPR, ada regulasi, perizinan, dan lain-lain. Setelah ini kita rapikan betul-betul," jelasnya.
Mas Handy menegaskan keberadaan jaringan telekomunikasi tetap dibutuhkan masyarakat. Namun, penempatannya perlu diatur agar tidak mengurangi keindahan lingkungan.
"Tiangnya tetap boleh ada di sana, tidak apa-apa, tetapi kita atur titik lokasi, posisi, dan penataannya seperti apa. Apakah nanti ada kesepakatan bersama untuk memberikan estetika yang lebih baik," ucapnya.
Ia berharap Kabupaten Nganjuk dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menata jaringan telekomunikasi.
"Mudah-mudah kita bisa menjadi pionir. Kalau di pinggir jalan ada banyak tiang, apakah tetap banyak tetapi ditata, atau nanti bisa menjadi satu bersama-sama, nanti akan kita cek bersama," ujarnya.
Wabup juga meminta seluruh penyedia layanan internet segera mendata dan melaporkan infrastruktur yang dimiliki agar seluruh jaringan dapat terakomodasi saat proses penataan dan penertiban berlangsung.
"Saya mohon kepada rekan-rekan semuanya, jika memang punya jaringan di masing-masing ruas tertentu segera diajukan kepada pemerintah. Ketika nanti dilakukan pengecekan dan penertiban, semua bisa terakomodir dengan baik," tegasnya.
Mas Handy menekankan bahwa penataan bukan merupakan tindakan sepihak dari pemerintah, melainkan hasil kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan pelaku usaha telekomunikasi.
"Kita tidak pernah melakukan apapun secara langsung, karena kita paham bahwa semuanya saling membutuhkan. Pemerintah juga membutuhkan rekan-rekan karena akses internet masyarakat juga dibantu oleh semuanya," ungkapnya.
Menurutnya, pemerintah memiliki tanggung jawab menyusun regulasi agar perkembangan infrastruktur telekomunikasi tetap berjalan seiring dengan penataan ruang kota.
"Semakin banyak pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan layanan internet tentu baik, tetapi pemerintah juga harus memberikan regulasi mana yang tepat dan mana yang perlu diperbaiki agar menjadi lebih baik," ungkapnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Nganjuk, Subani, mengatakan kegiatan tersebut merupakan inisiatif bersama pemerintah daerah dan para penyedia layanan internet untuk merapikan jaringan fiber optik yang masih semrawut di sejumlah titik.
"Kita melakukan kegiatan gotong royong untuk perapian jaringan internet atau fiber optik. Prinsip teman-teman ISP sudah sepakat bahwa akan mengadakan perapian," urai Subani.
Ia menjelaskan masih terdapat sejumlah kabel dan jaringan yang belum tertata dengan baik sehingga perlu dilakukan penataan secara bertahap.
"Tujuan kita adalah agar Nganjuk bisa tercipta menjadi daerah yang bersih, otomatis indah, dan ke depan mendukung program Nganjuk bersih, hijau, sehat, dan asri," urainya.
Subani menyebut sekitar 16 penyedia layanan internet ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dan akan melakukan pengecekan langsung di lapangan.
"Untuk jaringan internet memang menjadi kebutuhan masyarakat, tetapi tidak lepas dari perlunya penataan yang rapi. Oleh sebab itu nanti sampai selesai kita akan cek ke lapangan," paparnya.
Tahap awal penataan difokuskan di Jalan Diponegoro, Jalan Kartini, dan Jalan Jaksa Agung Suprapto. Selanjutnya, pemerintah daerah bersama para ISP akan menggelar pertemuan rutin setiap pekan untuk mengevaluasi sekaligus menyelesaikan berbagai kendala yang muncul selama proses penataan.
"Ke depan kita akan mengadakan pertemuan secara rutin setiap minggu. Kalau ada permasalahan nanti bisa kita selesaikan secara bersama-sama," terangnya.
Di sisi lain, Pemkab Nganjuk menggelar kegiatan Penguatan Kapasitas Organisasi Perempuan dalam Upaya Menurunkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dihelat Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nganjuk.
Acara dibuka oleh Ketua TP PKK Kabupaten Nganjuk, Sri Wahyuni Marhaen.
Wahyuni menegaskan, persoalan ketimpangan gender masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama seluruh elemen masyarakat.
Itu terlihat dari meningkatnya nilai IKG Kabupaten Nganjuk berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menurutnya, kenaikan ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan masih perlu menjadi perhatian serius kita bersama.
"Berdasarkan data yang dirilis BPS, Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nganjuk mengalami kenaikan dari 0,351 pada tahun 2024, menjadi 0,391 pada tahun 2025," katanya, Kamis (18/6/2026).
Ia menyatakan, kesetaraan gender bukanlah upaya menghilangkan perbedaan antara laki-laki dan perempuan.
Namun, memberikan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
Wahyuni menambahkan perkembangan zaman telah membuka ruang yang semakin luas bagi perempuan untuk berkiprah di berbagai sektor.
Sementara di Kabupaten Nganjuk saat ini banyak perempuan yang menduduki posisi strategis sebagai kepala perangkat daerah, kepala desa, hingga pimpinan lembaga.
Ini menunjukkan bahwa perempuan mampu berkontribusi besar dalam pembangunan daerah.
"Perempuan saat ini memiliki peluang yang sama untuk menjadi pemimpin. Di Nganjuk sudah banyak perempuan yang menduduki jabatan strategis," ungkapnya.
