BANGKAPOS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) merombak total sistem keuangan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dengan menghapus insentif flat Rp6 juta per hari untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Kebijakan berani ini, ditambah langkah moratorium pembangunan dapur umum baru, diproyeksikan mampu menghemat kas negara hingga Rp1 triliun setiap bulannya.
Salah satu poin krusial yang dieliminasi adalah kebijakan insentif flat sebesar Rp6 juta per hari bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum yang dinilai tidak adil dan memicu pemborosan anggaran negara.
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menegaskan bahwa ke depannya nominal insentif tidak akan lagi dipukul rata antarwilayah tanpa melihat beban kerja riil di lapangan.
Agustina membeberkan bahwa skema lama bentukan manajemen terdengar tidak proporsional lantaran menyamakan hak dapur berkapasitas besar dan kecil.
"Kan tadinya itu diubahlah oleh yang dulu ya, bahwa penerima manfaatnya 1.500 pun insentifnya Rp 6 juta, 500 pun Rp 6 juta. Kan yang dulu begitu," ujarnya.
Sebagai bagian dari penataan ulang (refocusing), BGN kini mengembalikan metode kalkulasi berdasarkan jumlah riil penerima manfaat.
Tidak hanya itu, intervensi ketat juga dilakukan lewat sistem penilaian performa (grading).
SPPG yang memiliki rapor buruk terancam disetop, sementara dapur di wilayah sepi sasaran akan dipangkas.
"Mungkin kita akan gabungkan bisa jadi ya, bisa jadi 'oh karena di daerah sana ternyata hanya ada sekian, kita akan gabungkan SPPG ini dengan SPPG ini' dan seterusnya. Itu proses yang pasti akan mengikuti proses refocusing," ucap Agustina.
Langkah berani ini diambil demi menjamin mutu asupan yang sampai ke tangan masyarakat tetap berada di standar tertinggi.
"Bagaimana Anda mampu menghasilkan makanan yang berkualitas, standar makanannya, keamanannya, ketahanan pangannya terpenuhi," ungkapnya.
Strategi Moratorium Sanggup Hemat Anggaran Rp1 Triliun per Bulan
Dampak dari pengetatan tata kelola dan penyetopan sementara (moratorium) pembangunan titik SPPG baru ini rupanya membawa kabar baik bagi kas negara.
Melalui efisiensi masif tersebut, pemerintah diproyeksikan mampu menekan pengeluaran dalam jumlah yang sangat fantastis.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menjelaskan kebijakan ini merupakan buah dari koordinasi ketat di tingkat Kemenko Pangan.
Qodari menambahkan bahwa alih-alih menambah beban anggaran dengan mendirikan fasilitas baru, pemerintah memilih memaksimalkan infrastruktur gizi yang sudah eksis saat ini.
"Jadi beberapa yang sudah kita dengar misalnya pertama bahwa akan ada penghentian pembukaan SPPG yang baru. Jadi fokus untuk yang sekarang sudah ada," jelasnya.
Sistem kontrol berlapis ini dipastikan menjadi fondasi baru BGN dalam menjaga keberlanjutan program strategis pemerintah.
"Kemudian penghitungan insentif yang dikembalikan pada metode yang sebelumnya yaitu berdasarkan penerima manfaat," sambung Qodari.
"Jadi efisiensi yang akan bisa dilakukan oleh BGN nanti ada dua variabel tuh. Pertama dari penerima jumlah, yang kedua dari grading," tandas Qodari.
Pengamat Kebijakan Publik Unsri Sentil Skandal BGN
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Sriwijaya (Unsri), Dr. Muhammad Husni Thamrin, menilai pergantian mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tepat, namun tidak akan menyelesaikan persoalan jika tidak diikuti pembenahan sistemik.
Pernyataan itu disampaikan Husni menanggapi proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Agung terhadap mantan Kepala BGN.
"Ini bukan lagi sekadar pergantian pimpinan biasa. Jika pergantian di BGN diikuti proses hukum oleh Kejagung, maka yang terlihat adalah persoalan serius dalam tata kelola, pengawasan, dan integritas organisasi," kata Husni, Rabu (3/6/2026).
Menurut Husni, risiko tata kelola pada program Makan Bergizi Gratis sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal. Program MBG disebutnya sebagai program baru yang besar, ambisius, dan dijalankan dalam realitas lapangan yang beragam.
"Dalam kondisi seperti itu, BGN membutuhkan desain organisasi yang adaptif, transparan, dan mampu belajar cepat dari umpan balik lapangan," ujarnya.
Ia menyoroti kelemahan struktur BGN yang dinilai terlalu top-down dan pengawasan internalnya lemah. Kondisi itu, kata dia, membuat keluhan dan sinyal masalah dari lapangan terlambat ditangkap sehingga ruang penyimpangan terbuka dan akuntabilitas melemah.
Husni menegaskan pembenahan BGN tidak cukup hanya dengan mengganti pejabat. Ia merinci sejumlah langkah yang harus dilakukan, meliputi perbaikan desain organisasi, transparansi proses, audit menyeluruh, penguatan pengawasan internal, serta pembangunan organisasi pembelajar.
"Artinya, setiap umpan balik dari lapangan, temuan audit, keluhan publik, maupun hasil evaluasi harus diolah menjadi perbaikan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan. Tanpa kemampuan belajar seperti itu, pergantian pimpinan hanya akan menyentuh permukaan, sementara akar masalahnya tetap ada dan berpotensi berulang," kata Husni.
Terkait ketepatan pergantian pimpinan, Husni menyatakan langkah itu sudah benar, namun belum cukup.
"Pergantian ini tepat, tetapi belum cukup. Tepat karena ada persoalan serius yang menyangkut tata kelola dan kepercayaan publik. Namun akar masalahnya bukan hanya orang, melainkan desain organisasi, pengawasan, dan lemahnya mekanisme pembelajaran dari lapangan. Jadi, pergantian harus diikuti pembenahan sistemik agar tidak berhenti sebagai perubahan kosmetik," ujarnya.
(Tribunnews/Bangkapos.com)
