Oleh: Maharani
Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Beberapa tahun terakhir ini, petani di Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapi tantangan alam dan cuaca yang semakin sulit diprediksi. Musim hujan yang datang terlambat, curah hujan yang tidak menentu, suhu udara yang semakin panas, hingga meningkatnya serangan hama dan penyakit tanaman telah mengubah pola pertanian yang selama puluhan tahun menjadi pegangan masyarakat. Apa yang dulu dianggap sebagai siklus alam yang dapat diprediksi, kini berubah menjadi ketidakpastian yang mengancam keberlanjutan usaha tani.
Ironisnya, kondisi tersebut terjadi ketika sektor pertanian masih menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pertanian tetap menjadi sektor dengan kontribusi terbesar dalam struktur Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB. Pada tahun 2025, sektor pertanian menyumbang sekitar 21,89 persen terhadap total PDRB NTB, lebih tinggi dibandingkan sektor pertambangan yang berkontribusi 16,51 persen dan perdagangan sebesar 14,53 persen. Bahkan pada Triwulan II Tahun 2025, kontribusi sektor pertanian mencapai 23,31 persen, menjadikannya sektor dengan pangsa ekonomi terbesar di NTB. Di saat sektor pertambangan mengalami fluktuasi akibat dinamika pasar global dan kebijakan ekspor, sektor pertanian justru tetap menjadi penyangga utama ekonomi daerah dan sumber penghidupan bagi sekitar satu juta tenaga kerja atau hampir sepertiga dari total penduduk bekerja di NTB.
Memasuki musim tanam awal tahun 2026, posisi strategis pertanian masih belum tergeser. BPS NTB mencatat bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I Tahun 2026 melonjak hingga 13,64 persen berkat bangkitnya sektor pertambangan dan industri pengolahan, struktur ekonomi daerah masih ditopang oleh tiga sektor utama, yakni pertanian, pertambangan, dan perdagangan yang secara bersama-sama menyumbang lebih dari 60 persen PDRB NTB. Fakta ini menunjukkan bahwa pertanian bukan hanya berfungsi sebagai penyedia pangan, tetapi juga sebagai sektor penyangga stabilitas ekonomi daerah ketika sektor-sektor lain mengalami kontraksi.
Di satu sisi, capaian produksi pertanian NTB sebenarnya menunjukkan tren yang menggembirakan. Pada tahun 2025, luas panen padi mencapai 322,90 ribu hektare, meningkat 14,62 persen dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 281,72 ribu hektare. Produksi padi juga melonjak menjadi 1,71 juta ton gabah kering giling (GKG), naik 17,56 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi beras mencapai 973,14 ribu ton atau meningkat 17,56 persen dibandingkan tahun 2024.
Baca juga: Cuaca Tak Menentu, Petani Cabai di Praya Keluhkan Serangan Layu hingga Busuk Batang
Pemerintah Provinsi NTB bahkan optimistis mampu memperkuat agenda swasembada pangan pada tahun 2026. Data Kerangka Sampel Area (KSA) BPS menunjukkan produktivitas padi meningkat dari 51,59 kuintal per hektare pada tahun 2024 menjadi 52,59 kuintal per hektare pada tahun 2025. Namun angka-angka tersebut sebenarnya tidak boleh membuat kita terlena. Bahkan, jika perlu harus dijadikan sebuah bahan evaluasi, ada pa dibalik angka-angka tersebut.
Di balik keberhasilan produksi, terdapat ancaman yang semakin nyata “perubahan iklim”. Banyak petani di Lombok Timur, Lombok Tengah, Sumbawa, hingga Dompu mulai mengeluhkan perubahan pola musim yang menyebabkan ketidakpastian waktu tanam. Hujan yang datang lebih lambat atau justru turun dengan intensitas tinggi dalam waktu singkat sering kali menyebabkan gagal tanam, banjir lahan, atau ledakan organisme pengganggu tanaman.
Persoalan ini bukan hanya terjadi di NTB. Berbagai kajian menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menjadi salah satu ancaman terbesar bagi ketahanan pangan global. Hasil studi yang dilakukan oleh Lombok Research Center (LRC), bahwa perubahan iklim meningkatkan serangan hama pada tanaman hortikultura sampai 40 persen. Belum lagi risiko gagal panen akibat cuaca ekstrem diperkirakan akan semakin meningkat dalam dekade mendatang apabila sistem pertanian tidak beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang terjadi.
Bagi NTB, ancaman tersebut memiliki konsekuensi yang lebih serius. Karakteristik wilayah yang didominasi lahan kering membuat sebagian besar petani sangat bergantung pada pola hujan. Ketika musim bergeser, seluruh sistem produksi pada pertanian akan ikut terganggu. Tidak sedikit petani hortikultura, khususnya cabai dan tomat, yang mengalami kerugian akibat perubahan cuaca ekstrem yang menyebabkan bunga rontok, serangan penyakit meningkat, atau kualitas hasil panen menurun.
Demikian pula dengan petani tembakau yang selama ini menjadi salah satu penggerak ekonomi pedesaan. Komoditas ini sangat sensitif terhadap perubahan cuaca. Curah hujan yang tinggi pada masa panen dapat menurunkan kualitas daun tembakau dan berdampak langsung terhadap harga jual yang diterima petani.
Karena itu, pembangunan pertanian NTB ke depan tidak cukup hanya berorientasi pada peningkatan produksi. Yang jauh lebih penting adalah membangun sistem pertanian yang mampu bertahan terhadap perubahan iklim atau climate resilient agriculture.
Pertanian berketahanan iklim bukan sekadar jargon baru dalam pembangunan. Konsep ini menekankan kemampuan petani untuk beradaptasi terhadap perubahan cuaca sekaligus menjaga produktivitas lahan secara berkelanjutan. Bentuknya dapat berupa penggunaan varietas tahan kekeringan, penerapan kalender tanam berbasis informasi iklim, konservasi sumber daya air, diversifikasi usaha tani, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengambilan keputusan di tingkat petani.
Di NTB, peluang menuju pertanian berketahanan iklim sebenarnya cukup besar. Pengalaman petani dalam mengelola lahan kering, keberadaan kelompok tani yang aktif, serta dukungan pemerintah melalui program ketahanan pangan dapat menjadi modal penting untuk melakukan transformasi pertanian.
Namun transformasi tersebut memerlukan perubahan cara pandang. Selama ini keberhasilan pertanian sering diukur dari berapa ton produksi yang dihasilkan. Ke depan, indikator keberhasilan harus diperluas menjadi seberapa kuat sistem pertanian mampu bertahan ketika menghadapi cuaca ekstrem. Seberapa besar petani memiliki ketahanan dalam menjaga tanamannya bisa tumbuh dan berkembang. Dan seberapa besar petani mampu membayar biaya anak-anaknya yang bersekolah.
Pemerintah daerah perlu memperkuat layanan informasi iklim hingga tingkat desa, memperluas pembangunan embung dan sarana panen air hujan, memperkuat penyuluhan pertanian adaptif, serta mendorong riset dan inovasi teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah NTB. Di sisi lain, keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian yang ada perlu diajak untuk berkolaborasi dan lebih aktif mendampingi petani dalam mengembangkan model pertanian yang hemat air, rendah emisi, dan berdaya tahan tinggi terhadap perubahan iklim.
Filosofi pembangunan pertanian sesungguhnya bukan sekadar menghasilkan lebih banyak pangan, melainkan memastikan petani tetap mampu bertani dan hidup layak di tengah perubahan zaman. Sebab jika petani kehilangan kemampuan untuk beradaptasi, maka yang terancam bukan hanya produksi pertanian, tetapi juga ketahanan pangan daerah dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Ketika cuaca tidak lagi sama seperti dulu, maka cara kita membangun pertanian juga tidak bisa lagi sama. Inilah saatnya NTB tidak hanya mengejar swasembada pangan, tetapi juga mempersiapkan sistem pertanian yang tangguh menghadapi masa depan. Karena pada akhirnya, masa depan pertanian NTB akan ditentukan bukan oleh seberapa banyak hasil panen hari ini, melainkan oleh seberapa siap petani menghadapi cuaca yang tak lagi sama.
Dan untukmengejar visi NTB makmur Mendunia sangat diperlukan agar bagimana komoditi-komoditi unggulan peranian NTB ini masuk ke pasar-pasar di luar negeri. Demi untuk mempertahankan luasan lahan yang semakin sempit dan mempertahankan rupiah untuk membayar biaya sekolah anak-anak petani.
(*)
