TRIBUNMANADO.CO.ID - Fenomena adanya sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Sulawesi Utara yang kurang peminat mendapat tanggapan dari Komisi IV DPRD Sulawesi Utara (Sulut).

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sulut, Louis Carl Schramm mengungkapkan, ketimpangan jumlah calon murid baru di sekolah negeri Sulawesi Utara merupakan fenomena setiap tahun ajaran baru.

Hemat politisi Partai Gerindra ini, hal ini menjadi sinyalemen kebijakan penerimaan murid baru dengan sistem zonasi perlu ditinjau ulang.

Ia pun memberi contoh, SMA Negeri 9 dan SMA Negeri 1 menjadi sekolah favorit dengan kuota yang selalu penuh bahkan melebihi kapasitas.

"Sementara di wilayah Kecamatan Wanea, ada SMA Negeri 7 dan SMA Negeri 2, meski sekompleks tapi salah satu di antaranya lebih dipilih dari yang lain," kata Schramm lewat sambutan telepon kepada Tribun Manado, Kamis 18 Juni malam. 

Karena itu, ia menilai sistem zonasi perlu ditinjau ulang.

Tidak serta merta diterapkan secara pukul rata di daerah.

"Perlu melihat karakteristik dan kondisi demografi, jumlah sekolah dan faktor lainnya di sebuah daerah," katanya. 

Terkait ini, Ketua Fraksi Gerindra di Deprov Sulawesi Utara ini bilang Dinas Pendidikan Daerah harus memberi perhatian. 

"Harus dicarikan solusi. Bisa saja ada diskresi khusus untuk sekolah-sekolah yang masih kurang calon siswa," katanya. 

Sebagai solusi jangka panjang, Louis berharap pemerintah perlu membangun sekolah di wilayah yang tidak ada sekolah dengan pertimbangan pemerataan dan kedekatan secara geografis. 

"Misalnya di Kecamatan Malalayang, hanya ada SMA Negeri 9. Karena itu semuanya kumpul di situ dari Sario dan Malalayang. Perlu di bangun sekolah di bagian selatan," katanya lagi.

(TribunManado.co.id/Ndo)

WhatsApp TribunManado.co.id : KLIK