WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Legislator DKI Jakarta mendesak pemerintah daerah untuk segera mencari solusi atas kebutuhan jembatan penyeberangan orang (JPO) di kawasan KS Tubun, Palmerah, Jakarta Barat.
Pengawas pemerintah daerah itu menilai, fasilitas tersebut sangat dibutuhkan untuk menjamin keselamatan pelajar yang setiap hari melintasi jalan tersebut saat berangkat maupun pulang sekolah.
Desakan itu disampaikan Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Jamilah dalam rapat kerja Panitia Pembahasan APBD (P2APBD) DKI Jakarta Tahun 2025 bersama mitra Komisi D DPRD DKI Jakarta, Kamis (18/6/2026).
Baca juga: Persilakan Proses Hukum, Pemprov DKI Jakarta Bantu Keluarga Siswi SMA 6 yang Tewas Terjerat Kabel
Legislator dari Daerah Pemilihan Jakarta Barat itu menilai persoalan akses penyeberangan di Jalan Brigjen Katamso, KS Tubun, tidak boleh terus berlarut karena berkaitan langsung dengan keselamatan anak-anak.
"Keberadaan JPO di Jalan Brigjend Katamso, KS Tubun, Jakarta Barat sangat dibutuhkan masyarakat, tolong carikan solusinya. Karena ini terkait dengan keselamatan anak-anak sekolah. Apa yang harus dilakukan agar anak-anak juga bisa nyaman ketika berangkat sekolah dan menyeberang jalan," kata Jamilah, Jumat (19/6/2026).
Selain menyoroti kebutuhan JPO, politisi Gerindra yang dikenal sebagai loyalis Presiden Prabowo Subianto itu juga meminta Dinas Bina Marga memberi perhatian lebih terhadap kondisi jalan lingkungan yang masih memerlukan peningkatan kualitas, termasuk ruas jalan yang belum beraspal.
Baca juga: Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi Minta Pemprov DKI Jakarta Tidak Cabut Subsidi Transjabodetabek
Menurut Jamilah, berbagai keluhan terkait infrastruktur lingkungan masih sering disampaikan warga saat dirinya melakukan kegiatan reses.
"Jalan-jalan yang belum beraspal juga harus diperhatikan," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jamilah turut mengangkat persoalan pengelolaan sampah rumah tangga yang dinilai masih menjadi tantangan di kawasan permukiman padat. Ia menilai kebijakan pemilahan sampah dengan menyediakan beberapa tong sampah di setiap rumah sulit diterapkan karena keterbatasan lahan yang dimiliki warga.
"Kalau dengan tong sampah satu rumah empat, kayaknya tidak mungkin untuk lingkungan yang padat," bebernya.
Sebagai solusi, ia mengusulkan agar Pemprov DKI memperluas pembangunan lubang biopori di lingkungan permukiman.
Menurutnya, fasilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengelola sampah organik rumah tangga sekaligus membantu menjaga kualitas lingkungan.
"Harapannya masyarakat dikasih semacam lubang biopori. Kalau ada lahan misalnya di depan lapangan atau ruang yang memungkinkan, dibuatkan lubang biopori untuk sampah rumah tangga," imbuhnya.
Baca juga: Pemprov DKI Jakarta Cabut KJP 60 Siswa karena Terbukti Ikut Tawuran
Tak hanya itu, Jamilah juga meminta Dinas Lingkungan Hidup memberikan penjelasan yang lebih komprehensif mengenai pengelolaan sampah di sektor perhotelan, terutama terkait pemisahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta pengawasan terhadap kepatuhan pengelola hotel.
Dia mengaku sering menerima pertanyaan dari masyarakat melalui media sosial mengenai mekanisme pengelolaan limbah hotel dan sejauh mana pengawasan dilakukan oleh pemerintah.
"Ada yang bertanya ke saya, kalau sampah hotel itu bagaimana? B3 di hotel seperti apa pemilahannya? Kemudian apakah semua hotel juga dilakukan sidak-sidak terkait kepatuhan pengelolaan lingkungan?," tuturnya.
Jamilah berharap berbagai aspirasi masyarakat yang berkaitan dengan keselamatan pelajar, peningkatan infrastruktur lingkungan, hingga pengelolaan sampah dapat segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga Jakarta.
