SURYAMALANG.COM, MALANG - Berhentinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) sementara ditanggapi beragam oleh para wali murid.
Ada yang menyebut tidak menjadi masalah, ada juga yang berpendapat agar alokasi anggaran diberikan kepada orang tua.
Meski begitu, orang tua sepakat program MBG memiliki tujuan yang baik untuk meningkatkan gizi anak-anak.
Namun, mereka masih mempertanyakan efektivitas pelaksanaannya di lapangan, terutama setelah muncul berbagai kasus dugaan penyimpangan dalam program tersebut.
Mohammad Sholeh, warga Kota Malang yang anaknya menjadi penerima manfaat MBG berpendapat, program tersebut pada dasarnya bermanfaat apabila benar-benar dijalankan sesuai tujuan awalnya.
"MBG itu bagus untuk perbaikan gizi anak, tapi kalau akhirnya dikorupsi, ya lebih baik ditutup saja," kata Sholeh, Jumat (19/6/2026).
Baca juga: Libur Sekolah, SPPG Kota Malang Dihentikan Sementara Demi Audit BGN dan Evaluasi Insentif Rp 6 Juta
Sholeh menuturkan, selama hampir satu tahun anaknya menerima MBG di sekolah, masih banyak makanan yang tidak habis dikonsumsi, salah satu penyebabnya karena porsi yang terlalu besar untuk anak usia dini.
"Anak-anak PAUD kadang tidak habis makanannya. Anak usia lima tahun, tetapi porsinya seperti remaja atau orang dewasa," ujarnya.
Sholeh mengatakan, hampir setiap hari masih terdapat sisa makanan yang dibawa pulang oleh anaknya.
Sebagian makanan terkadang dihabiskan di rumah, namun tidak jarang pula berakhir menjadi sisa makanan yang terbuang.
"Setiap pulang ke rumah pasti ada sisanya. Kadang dimakan lagi di rumah, kadang juga tidak," katanya.
Selain persoalan porsi, Sholeh mengaku belum melihat perubahan yang signifikan terhadap kondisi anaknya sejak menerima program MBG.
"Sudah hampir setahun dapat MBG, tapi saya belum melihat dampaknya yang signifikan. Sebelumnya juga sudah sarapan di rumah. Kalau lapar biasanya malah ngambek," ujarnya.
Di sisi lain, Sholeh juga bercerita perubahan kebiasaan pada anaknya.
Putrinya yang masih berusia lima tahun biasanya rajin sarapan, sejak menerima MBG sudah sangat jarang makan pagi, dan lebih memilih menunggu momen santap bersama di sekolah, meskipun jam makannya sudah berbeda dari rumah.
Padahal menurut Sholeh, menu yang diberikan juga tidak jauh berbeda dengan makanan yang biasa disiapkan keluarga.
"Menunya seperti telur dan ayam. Itu juga biasanya sudah dibuatkan ibunya di rumah. Ya sekarang malah tidak pernah sarapan di rumah," kata Sholeh.
Baca juga: Jeritan Relawan SPPG di Tengah Desakan Stop MBG, Pendapatan Hilang Rp 1,7 Juta Saat Libur Sekolah
Dari sisi ekonomi keluarga, Sholeh menilai program MBG belum memberikan penghematan berarti terhadap pengeluaran rumah tangga, sebab kebutuhan konsumsi keluarga tetap harus dipenuhi setiap hari.
"Kalau MBG dihentikan pun bagi kami tidak masalah. Tidak terlalu membantu pengeluaran rumah tangga karena tetap masak untuk makan pagi, siang, dan sore. Belanja kebutuhan rumah tangga juga tetap sama," ujarnya.
Oleh karena itu, Sholeh mengusulkan agar anggaran program tersebut dapat diberikan langsung kepada keluarga dalam bentuk bantuan tunai yang dapat digunakan sesuai kebutuhan masing-masing anak.
"Menurut saya lebih baik orang tuanya yang diberi uang untuk belanja kebutuhan anak. Orang tua yang paling tahu kebutuhan anaknya," katanya.
Dengan mekanisme tersebut, lanjut Sholeh, keluarga dapat lebih fleksibel menentukan jenis makanan yang dibutuhkan anak sekaligus mengurangi biaya operasional program yang saat ini melibatkan dapur SPPG.
Menurut Sholeh, orang tua lebih tahu apa yang dibutuhkan anak-anaknya.
"Kalau diberikan langsung kepada keluarga, tidak perlu lagi ada dapur SPPG. Orang tua bisa mengatur sendiri kebutuhan gizi anak sesuai kondisi masing-masing," pungkasnya.
M Rahmawan, orang tua lainnya mengatakan penghentian sementara pemberian MBG dapat menjadi momentum evaluasi. Pasalnya, makanan yang diterima anaknya terkadang masih tidak layak.
“Penghentian sementara ini bisa menjadi momentum untuk mengevaluasi kualitas makanan,” katanya.
Wawan, sapaan akrabnya menilai program MBG perlu ada perbaikan lebih lanjut, terlebih saat ini telah terjadi kasus korupsi di Badan Gizi Nasional (BGN).
“Sebagai orang tua khawatir, jika manajemennya korupsi, akan berdampak pada produk yang dikonsumsi oleh anak-anak,” katanya.
Terkait distribusi yang dihentikan sementara, Wawan tidak mempersoalkan hal tersebut. Meskipun anaknya tidak menerima makanan, menurutnya kebutuhan makan masih bisa diatasi.
“Insya Allah tidak sampai kelaparan anak saya. Orang tuanya tetap bekerja untuk mencari makan,” ujarnya.
Baca juga: Pemprov Jatim Beberkan Kendala Pelaksanaan Program MBG hingga Koperasi Desa ke Kemendagri
Wawan berharap, perbaikan manajemen program MBG di Kota Malang dapat membawa program tersebut tepat sasaran. Tidak ada lagi kasus makanan tidak layak konsumsi atau hal lainnya.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut arahan dari BGN yang tengah menyiapkan audit di berbagai daerah.
Koordinator SPPG Kecamatan Klojen, Wisam Anugerah, menyatakan penghentian operasional dilakukan mengikuti jadwal libur sekolah peserta didik dan berlaku mulai awal pekan depan.
“Kalau perintah dari pimpinan, kami berhenti operasional, jadi tidak ada pelayanan baik untuk peserta didik maupun nonpeserta didik sampai ada arahan lebih lanjut,” kata Wisam.
Selama masa penghentian operasional, sebagian besar relawan dan mitra SPPG akan diliburkan. Aktivitas dapur MBG juga tidak berjalan sebagaimana biasanya.
“Pegawai yang statusnya relawan dan mitra libur semua. Tidak ada aktivitas pelayanan makanan selama masa penghentian operasional ini,” ujarnya.
Meski demikian, terdapat tiga personel yang tetap menjalankan tugas selama SPPG tidak beroperasi, yakni Kepala SPPG, tenaga akuntan, dan ahli gizi.
Wisam menjelaskan ketiga petugas tersebut berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan bertugas mendukung proses audit yang dilakukan BGN.
“Selama libur, yang tetap bekerja hanya Kepala SPPG, akuntan, dan ahli gizi. Mereka membantu audit serta pemeriksaan kelayakan dapur,” katanya.
Selain mempersiapkan proses audit, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan yayasan atau mitra yang menjadi pelaksana program MBG di lapangan agar seluruh ketentuan terbaru dari BGN dapat dipenuhi.
“Kami tetap berkoordinasi dengan mitra atau yayasan yang ada. Ketentuan-ketentuan dari pusat kami sesuaikan. Kami juga menjadi penghubung antara SPPG dengan penerima manfaat,” ujar Wisam.
Baca juga: Sekolah Mulai Libur, SPPG Syair Beji Kota Batu Kini Salurkan MBG untuk Ibu Hamil hingga Balita
Audit yang dilakukan BGN merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Selain meninjau aspek operasional dapur, BGN juga tengah mengevaluasi skema insentif bagi relawan dan mitra SPPG.
Sebelumnya, BGN mengumumkan evaluasi terhadap insentif operasional yang selama ini diberikan kepada SPPG.
Besaran insentif tersebut mencapai Rp 6 juta per hari untuk operasional dapur. Namun demikian, Wisam mengaku hingga saat ini pihaknya belum menerima keputusan final mengenai keberlanjutan skema insentif tersebut.
“Ke depan kami masih menunggu arahan lebih lanjut apakah insentif itu tetap berlaku atau tidak,” katanya.
Wisman menjelaskan, relawan SPPG selama ini menerima insentif Rp100 ribu per hari. Sementara untuk posisi kepala dapur memperoleh insentif sekitar Rp200 ribu per hari.
Selain evaluasi insentif, BGN juga mengeluarkan kebijakan yang melarang pegawai BGN memiliki atau mengelola SPPG guna menghindari potensi konflik kepentingan dalam pelaksanaan program MBG.
BGN juga menegaskan bahwa pengembangan program MBG ke depan akan lebih mengutamakan kualitas layanan dibandingkan sekadar mengejar jumlah dapur atau penerima manfaat.
Oleh karena itu, audit selama masa libur sekolah diharapkan dapat memastikan seluruh SPPG memenuhi standar tata kelola, keamanan pangan, dan kualitas pelayanan yang telah ditetapkan.
