Kami optimistis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua dapat menjadi contoh pembangunan rendah karbon yang berkeadilan dan berkelanjutan

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendorong pemanfaatan dana Result Based Payment (RBP) REDD+ agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat sebagai penjaga utama kelestarian hutan di Tanah Papua.

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Papua Suzana D. Wanggai, di Jayapura, Jumat, mengatakan untuk itu pemanfaatan dana RBP REDD+ harus mampu menghasilkan dampak yang terukur, berkelanjutan, serta dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya masyarakat adat.

"Kami ingin memastikan pemanfaatan dana RBP REDD+ memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat adat sebagai penjaga utama hutan Papua," katanya.

Menurut Suzana, Papua memiliki salah satu kawasan hutan tropis terbesar dan paling penting di dunia, yang tidak hanya berfungsi sebagai penyangga kehidupan global, tetapi juga menjadi sumber identitas budaya, penghidupan, dan martabat masyarakat adat.

"Pada Kamis (18/6) kami telah melakukan kick off pemanfaatan Dana RBP REDD+ for Results Periode 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) Output-2, dimana ini dilakukan guna memperkuat koordinasi dan komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat adat, perguruan tinggi, mitra pembangunan, dunia usaha, dan organisasi lingkungan dalam menjalankan program tersebut," ujarnya.

Dia menjelaskan skema RBP REDD+ merupakan bentuk penghargaan dari masyarakat internasional atas keberhasilan Indonesia, termasuk Papua, dalam menurunkan emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan.

"Karena itu upaya menjaga hutan Papua harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang berkelanjutan," katanya.

Apalagi arah pembangunan Papua kini, kata dia, harus mampu menghadirkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, serta penghormatan terhadap nilai-nilai adat dan budaya lokal.

"Kami optimistis melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, Papua dapat menjadi contoh pembangunan rendah karbon yang berkeadilan dan berkelanjutan sekaligus memperkuat perlindungan hutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat," ujarnya.