Oleh: Osdhan Maulana, Mahasiswa Program Studi Jurnalistik Islam UIN Sulthan Thaha Jambi
TRIBUNJAMBI.COM - Persoalan sampah masih menjadi pekerjaan rumah yang belum sepenuhnya terselesaikan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Jambi.
Tumpukan sampah di sejumlah titik, rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah, hingga tingginya biaya pengangkutan menuju tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi masalah yang terus berulang dari tahun ke tahun.
Di tengah kondisi tersebut, hadirnya Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah dari tingkat paling dasar, yaitu rumah tangga.
Program ini bukan sekadar menghadirkan petugas pengangkut sampah, tetapi juga mendorong perubahan pola pikir masyarakat tentang tanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Yuda Trianto dari Forum Sahabat Emas Peduli Sampah Indonesia, permasalahan utama sampah selama ini bukan hanya soal fasilitas, melainkan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan.
Banyak warga masih menganggap bahwa urusan sampah selesai ketika sampah dibuang dari rumah.
Baca juga: Siapa Glory Harimas Sihombing? Pendiri IFSR yang Kini Ditahan Kejagung dalam Kasus MBG
Baca juga: DPR Setuju Ribuan Motor Listrik MBG Dihibahkan ke Guru Honorer di Berbagai Daerah
Padahal, dampak pencemaran, penyebaran penyakit, hingga beban anggaran pemerintah untuk pengangkutan sampah merupakan konsekuensi yang harus ditanggung bersama.
Menurut penulis, salah satu tantangan terbesar dalam program OPBM adalah mengubah kebiasaan lama masyarakat.
Selama bertahun-tahun, masyarakat terbiasa membuang sampah secara bebas ke tempat pembuangan sementara atau tong sampah yang tersedia.
Ketika pola tersebut diubah dan masyarakat mulai diminta bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, muncul berbagai penolakan dan kesalahpahaman.
Namun, perubahan kebiasaan memang tidak pernah mudah.
Banyak negara maju yang kini dikenal bersih dan tertib juga membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya disiplin dalam pengelolaan sampah.
Oleh karena itu, penolakan yang muncul pada tahap awal seharusnya dipandang sebagai bagian dari proses adaptasi menuju sistem yang lebih baik.
Hal yang perlu dipahami masyarakat adalah bahwa biaya yang dibayarkan kepada OPBM bukanlah retribusi pemerintah, melainkan biaya jasa pelayanan pengangkutan dan pengelolaan sampah.
Dana tersebut digunakan untuk operasional petugas, pengangkutan, pemilahan, hingga pengelolaan sampah.
Bahkan, terdapat konsep gotong royong yang memungkinkan masyarakat kurang mampu memperoleh subsidi melalui dana yang dikelola di tingkat RT.
Di sisi lain, program ini juga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
Kehadiran operator sampah berbasis masyarakat dapat memberikan peluang ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan di sekitar tempat tinggal mereka.
Perubahan positif mulai terlihat di beberapa titik yang sebelumnya dikenal sebagai lokasi penumpukan sampah.
Kawasan yang dahulu menjadi tempat pembuangan liar perlahan menunjukkan kondisi yang lebih bersih.
Meski belum sempurna, perubahan ini menjadi indikasi bahwa pendekatan berbasis masyarakat memiliki peluang untuk berhasil apabila dijalankan secara konsisten.
Pada akhirnya, pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau petugas kebersihan semata.
Setiap individu yang menghasilkan sampah memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga lingkungan.
Prinsip "sampahku adalah tanggung jawabku" perlu menjadi budaya baru yang ditanamkan sejak sekarang.
Kota Jambi membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
Sebelum menilai suatu kebijakan dari berbagai isu yang beredar, masyarakat perlu melihat tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.
Sebab, perubahan menuju lingkungan yang lebih baik memang membutuhkan proses, kerja sama, dan kesediaan untuk membangun kebiasaan baru demi masa depan yang lebih bersih. (*)
