Laporan Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWSDEPOK.COM, JAKARTA - Gelombang unjuk rasa di depan Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, kembali bergemuruh pada Jumat (19/6/2026).

Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti dan Universitas Esa Unggul tergabung bersama elemen mahasiswa lainnya untuk menyuarakan protes terhadap sejumlah kebijakan Pemerintah Indonesia.

Datang dengan almamater biru kebanggaan, massa sebelumnya melakukan longmarch dari kampus Trisakti menuju kompleks parlemen.

Baca juga: Bawa Nisan Kayu ke Gedung DPR, Mahasiswa Serukan Revolusi dan Sindir Keras Pemerintah

Dalam aksi kali ini, koalisi mahasiswa membawa lima poin tuntutan krusial yang ditujukan langsung kepada pemerintah pusat.

Kritik Keras atas Kebijakan Rezim dan Program MBG

Dari atas mobil komando, orator mahasiswa Trisakti membakar semangat massa dengan menyoroti hilangnya independensi pejabat negara.

Mereka menilai jalannya roda pemerintahan saat ini minim memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.

"Pejabat yang independen adalah pejabat yang kita harapkan selama ini, Kawan-kawan! Namun hari ini, kita dipertontonkan oleh perlakuan rezim yang tidak ada manfaatnya," teriak orator dari Mahasiswa Trisakti dengan lantang.

Kritik tajam kemudian diarahkan pada program prioritas era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, yakni Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mahasiswa menganggap program tersebut membebani anggaran negara dan diputuskan tanpa ruang diskusi yang memadai.

"Hari ini kita dipertontonkan oleh ambisi-ambisi negara. APBN digelontorkan tanpa ada diskusi dengan masyarakat! MBG saat ini jelas-jelas menjadi wajah buruk program-program utama Presiden, betul Kawan-kawan?" tanya sang orator, yang langsung dijawab "Betul!" secara serentak oleh ribuan demonstran di lokasi.

Menolak Kembalinya Dwifungsi Militer

Selain menyoroti anggaran negara, isu supremasi sipil dan ancaman kembalinya dwifungsi militer menjadi agenda utama yang disuarakan di depan gerbang DPR RI.

Mahasiswa mendesak pemerintah karena menilai adanya indikasi pembatasan ruang gerak sipil oleh aparat keamanan negara yang semakin masif.

Orator secara tegas memperingatkan bahwa keterlibatan aparat telah masuk terlalu jauh ke dalam ranah sipil.

"Hari ini, militer beriringan dan beririsan dengan kerja-kerja kita!" teriak orator tersebut memecah suasana.

Sebagai bentuk penolakan terhadap militerisme, massa aksi mendesak agar pemerintah menghentikan pendekatan keamanan yang berlebihan dan menghormati hak-hak kebebasan berekspresi rakyat.

"Kembalikan militer ke barak! Hentikan pembangunan batalyon! Hentikan represivitas aparat dan bebaskan tahanan politik!" pungkasnya menutup orasi. (Ari)