TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo menggelar Rapat Paripurna bersama Bupati pada Jumat (19/06/2026). Rapat membahas tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2025.
Pada rapat paripurna tersebut, anggota Badan Anggaran DPRD Kulon Progo, Edi Priyono menyoroti soal capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang belum mencapai target.
"Target PAD TA 2025 tidak tercapai secara optimal, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi dari penetapan target tersebut," kata Edi.
Ia menilai perlu ada evaluasi apakah target yang ditetapkan terlalu optimistis atau terdapat kelemahan dalam implementasi kebijakan. Apalagi ia menilai ada persepsi di masyarakat bahwa belum semua objek pajak dan retribusi terdata secara optimal.
Edi mempertanyakan apakah implementasi digitalisasi dalam sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah telah benar-benar berdampak pada PAD. Sebab ada indikasi bahwa sebagian proses pemungutan masih dilakukan secara manual.
"Proses pemungutan yang masih dilakukan secara manual ini berpotensi menimbulkan inefisiensi hingga tidak tertibnya administrasi penerimaan daerah," ujarnya.
Edi pun mendorong Pemkab Kulon Progo mengevaluasi kembali kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi parkir di 2026. Terutama mengacu pada capaian pajak dan retribusi parkir di 2025 lalu.
Bupati Kulon Progo Agung Setyawan menjelaskan belum tercapainya PAD 2025 sesuai target disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya cara penghitungan yang berbeda.
"Ada kemungkinan kebocoran terjadi karena beda cara hitung, salah satunya dari parkir," jelas Agung.
Ia menyampaikan bahwa realisasi pendapatan di 2025 tercapai 99,07 persen dari anggaran, yaitu sebesar Rp1.660.466.435.713,20. Sedangkan realisasi belanja mencapai 92,83 persen dari anggaran, yaitu sebesar Rp1.633.573.999.641,76.
Agung menjelaskan bahwa anggaran selama 2025 diprioritaskan untuk sejumlah program. Seperti lemberdayaan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan infrastruktur daerah yang berkelanjutan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
"Program lainnya adalah optimalisasi tata kelola pemerintahan serta pengembangan kawasan Aerotropolis," ujarnya.(alx)
