TRIBUNLAMPUNG.CO.ID, Lampung Tengah – BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Tertib Administrasi di Ruang Rapat Kantor BPJS Ketenagakerjaan setempat pada 18–19 Juni 2026. 

Kegiatan ini diikuti 80 SPPG sebagai bagian dari upaya peningkatan optimalisasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus menjaga ketertiban administrasi kepesertaan para relawan SPPG.

Kegiatan pembinaan dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas pengelola SPPG dalam melakukan pengelolaan data kepesertaan secara tertib, akurat, dan berkelanjutan.

Mengingat tingginya tingkat pergantian (turn over) tenaga relawan setiap bulannya, diperlukan sinergi dan komitmen bersama agar data kepesertaan yang dilaporkan selalu sesuai dengan kondisi aktual di lapangan.

Dalam kesempatan tersebut, BPJS Ketenagakerjaan memberikan edukasi terkait penggunaan Sistem Informasi Pelaporan Perusahaan (SIPP) Online sebagai sarana utama dalam pengelolaan administrasi kepesertaan.

Melalui edukasi ini, para peserta dibekali pemahaman mengenai tata cara penambahan, pengurangan, serta pembaruan data tenaga relawan sehingga dapat meminimalisir ketidaksesuaian data akibat tingginya mobilitas relawan yang terdaftar setiap bulan.

Selain edukasi penggunaan SIPP, kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk melakukan pembaruan data yayasan yang menaungi masing-masing SPPG.

Pembaruan data tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan seluruh informasi kelembagaan dan kepesertaan tercatat dengan baik sehingga mendukung kelancaran pelayanan serta perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para relawan.

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Lampung Tengah Indra Fitriawan menyampaikan, kegiatan pembinaan ini merupakan bentuk komitmen BPJS Ketenagakerjaan dalam memastikan seluruh relawan SPPG mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berkelanjutan melalui administrasi yang tertib dan akurat.

“Kami berharap melalui kegiatan ini seluruh SPPG dapat semakin memahami pentingnya pengelolaan data kepesertaan yang baik, melakukan pembaruan data secara rutin, serta memanfaatkan SIPP secara optimal," ujarnya.

"Dengan administrasi yang tertib, perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para relawan dapat berjalan lebih efektif sehingga memberikan rasa aman dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada masyarakat,” tandas Indra.

(TRIBUNLAMPUNG.CO.ID/adv)