TRIBUN-MEDAN.com - Pada aksi dukungan program MBG mendapatkan antusias dari Gubernur Sumut Bobby Nasution. 

Massa yang tergabung dari Lembaga Masyarakat Peduli Makan Bergizi Gratis (LMP MBG) menggaungkan dukungan MBG di depan Kantor Gubernur Sumut, Jumat (19/6/2026). 

Mereka menilai program MBG sangat bermanfaat untuk masa depan anak-anak. 

Bahkan menurut mereka, pemberhentian sementara MBG membuat kecewa sejumlah orang tua murid dan anak-anak. 

Mendengar ini, Bobby Nasution mengaku sangat setuju. 

Dia mengusulkan agar MBG tetap lanjut. 

"Saya mau ngasih satu contoh yang hari ini bagaimana peran MBG itu bagi anak-anak kita memang sangat dibutuhkan. Kita hari ini sedang melakukan ujian masuk sekolah, salah satunya kriteria orang tua milih sekolah untuk anak-anaknya sekolah yang sudah ada MBG nya," kata Bobby Nasution kepada pendemo. 

Menurutnya, program MBG mendapatkan respon positif bagi masyarakat yang menerima manfaat.

Bobby mengaku, sering meminta pendapat masyarakat di daerah atas program unggulan pemerintah Prabowo Subianto itu. 

"Saya kalau ke daerah sering menanyakan bagaimana respons anak-anak kita, orang tua, yang mendapatkan manfaat secara langsung, responsnya positif," jelasnya.

Baca juga: Kejari Amriyata dan Kasi Pidsus Aguinaldo Marbun Diperiksa Kajagung Dugaan Fee Proyek di Sergai

Baca juga: SEMPAT Kena Sanksi Pelanggaran ASN, Boby Arianto Kini Dapat Jabatan Baru Jadi Camat Pantai Labu

Bobby menilai, program MBG layak untuk dilanjutkan. Meski demikian, mesti ada perbaikan tata kelola agar program bisa berjalan lebih baik. 

"Kita sepakat semua mungkin kalau ada perlu perbaikan iya, perlu ada penyempurnaan iya, tapi jangan mengorbankan kebutuhan dan keperluan anak-anak yang sudah dirasakan selama ini," tuturnya.

Sementara itu, para aksi massa menyampaikan dukungan terhadap program MBG dan meminta agar program tersebut terus berjalan. 

"Kami mendukung sepenuhnya keberlanjutan program makan bergizi gratis sebagai program strategis nasional yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat indonesia, khususnya generasi muda sebagai aset masa depan bangsa," kata Wildan. 

Program MBG dinilai telah membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, banyak siswa yang merasa manfaat dari program unggulan presiden Prabowo ini. 

"Di balik MBG, jutaan masyarakat Indonesia masih membutuhkan lapangan kerja, membutuhkan makanan bergizi, yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya," sebut Wildan.

Massa aksi pun meminta agar Gubernur Sumatera Utara menyampaikan dukungan program MBG kepada pemerintah pusat. 

"Kami meminta Bapak Gubernur Sumatera Utara Pak Bobby Nasution menyampaikan aspirasi kami ke Bapak Presiden Prabowo, MBG harus dilanjutkan," tuturnya.

Beberapa saat berorasi, Gubernur Sumut Bobby Nasution kemudian menemui massa aksi. 

Seperti yang diketahui, aksi dukungan terhadap program MBG ini berlangsung menyusul rentetan aksi masyarakat dan mahasiswa yang menolak program tersebut. 

Demo Mahasiswa di Medan Memanas

Adapun mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) demo di depan gedung DPRD Sumut.

Demo mahasiswa di depan gedung DPRD Sumut itupun mulai membakar ban bekas, tepat di depan gerbang.

Mereka mendesak agar ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus keluar, dan menanggapi aksi mahasiswa.

Emos mahasiswa mulai terpancing ketika yang menemui mereka bukan Ketua DPRD Sumut, Erni Ariyanti Sitorus, melainkan Wakilnya, yaitu Sutarto, dari partai PDIP.

Baca juga: Usai Digeruduk Warga, Mantan Camat Bangun Purba Sandang Jabatan Baru 

Belum lagi sempat berbicara, Sutarto yang mengenakan kemeja putih langsung diusir.

"Kami maunya ketua DPRD Sumut, kak Erni yang keluar,"teriak salah satu mahasiswa, Rabu (17/6/2026).

Sementara pantauan di lokasi, api terus membumbung tinggi lebih dari 1 meter.

Begitu juga dengan asap hitam menyelimuti area, diikuti sisa pembakaran yang beterbangan.

Diketahui, puluhan mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Rabu (17/6/2026).

Mereka datang berjalan kaki dari arah Jalan Kapten Maulana Lubis, ke gedung DPRD Sumut.

Bentangkan Spanduk Gulingkan Rezin Prabowo-Gibran

Damses Sianturi,ketua DPC GMNI Kota Medan mengungkap alasan mereka membakar ban hingga membentangkan spanduk gulingkan rezim Prabowo - Gibran.

Pertama, mereka merasa kesal karena kebijakan Presiden Prabowo dan Gibran dianggap tidak berpihak kepada rakyat.

"Karena ini bentuk daripada kekesalan, bentuk dari keresahan, puncak dari keresahan mahasiswa, bahwasanya hari ini kita melihat ketidakmampuan rezim Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming dalam memimpin bangsa ini. Banyaknya kebijakan yang tidak berpihak satu pun kepada rakyat,"katanya, Rabu (17/6/2026).

Kemudian, mengenai menguatkan mata uang Dollar, hingga kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Begitu juga dengan kebijakan Internasional yang diambil Presiden Prabowo, dianggap merugikan Indonesia.

"Itu tadi latar belakang spanduk itu tadi ya. Ya, itu latar belakangnya kita menunjukkan bahwasanya kita menegaskan hasil konsolidasi kita dan hasil diskusi kita dan hasil data yang kita temukan dari kebijakan-kebijakan Prabowo-Gibran, tidak satupun itu yang berpihak kepada rakyat,"ungkapnya.

Damses Sianturi menjelaskan kenapa mereka demonstrasi di depan Kantor Kodim 0201 Medan yaitu meminta agar Militer tidak menduduki jabatan sipil.

Mereka mendesak agar TNI kembali ke barak, bukan semakin jauh masuk ke ranah sipil, termasuk mengisi jabatan sipil.

Ia mendesak agar TNI tidak menjadi alat untuk mengintimidasi masyarakat.

"Agar militer itu tidak lagi menduduki jabatan-jabatan sipil. Biarlah militer kembali ke barak. Biarlah militer kembali ke fungsinya sebagai militer.

Agar militer itu tidak lagi masuk ke dalam ranah-ranah pemerintahan."

Beberapa poin keberatan mereka ke TNI ialah karena terlibat dalam program makan bergizi gratis (MBG), pendidikan sekolah rakyat, kemudian koperasi desa merah putih (KDMP).

Kemudian mereka meminta agar TNI menghentikan rencana menambah Batalyon hampir di seluruh Indonesia.

"Kemudian tuntutan kita yang ketiga itu adalah agar ditunda atau dihentikannya pembangunan batalion di setiap kabupaten kota dan penambahan pasukan. Karena itu tidak arti, untuk saat ini tidak ada urgensi strategisnya. Dan itu juga bagian dari pemborosan anggaran." 

(tribun-medan.com)