TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mahasiswa yang menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, mulai membubarkan diri pada Jumat (19/06/2026) malam.

Pantauan Tribunnnews di lokasi, massa aksi berangsur meninggalkan kawasan DPR sekitar pukul 20.02 WIB dan kembali ke kampus masing-masing.

Sebelum membubarkan diri, perwakilan mahasiswa sempat diterima oleh pimpinan DPR RI dalam audiensi yang berlangsung secara tertutup.

Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menemui sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi, di antaranya:

Universitas Trisakti, Universitas Mercu Buana, Universitas Esa Unggul, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Aksi demonstrasi yang berlangsung sejak sore hari itu berjalan kondusif. 

Baca juga: Situasi Terkini Gedung DPR Jelang Demo Mahasiswa: TNI-Polri Siaga, Lalin Ramai Lancar

Tidak terlihat adanya bentrokan antara mahasiswa dan aparat keamanan maupun aksi pembakaran ban dan pelemparan benda.

Saat audiensi berlangsung, Dasco didampingi dan Saan juga didampingi Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Al Fath, Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, serta Nazaruddin Dek Gam.

Saan mengatakan DPR akan mendengarkan dan menampung aspirasi yang dibawa para mahasiswa.

"Kita tunggu apa yang akan mereka sampaikan," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Setelah audiens, Dasco dan Saan pun mendatangi seluruh mahasiswa yang berada di luar gedung. 

Dari atas mobil komando, mereka menyampaikan janji akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. 

Diketahui, ribuan mahasiswa dari sejumlah universitas menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPR RI dengan membawa sejumlah tuntutan kepada pemerintah.

Universitas Trisakti sebagai salah satu penggagas aksi mengusung Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura).

Pertama, mendesak pemerintah segera memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional. Kedua, memberantas inkompetensi pejabat negara. Ketiga, mengembalikan supremasi sipil.

Selain itu, massa aksi juga menyoroti sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berdampak langsung bagi masyarakat.

Termasuk program makan bergizi gratis (MBG) dan kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berpotensi memengaruhi ketersediaan BBM bersubsidi.