TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pemerintah menegaskan belum ada rencana untuk menaikkan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng rakyat Minyakita. 

Produk yang menjadi salah satu kebutuhan pokok masyarakat tersebut masih dijual dengan HET sebesar Rp15.700 per liter sebagaimana ketentuan yang berlaku saat ini.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan fokus pemerintah saat ini bukan pada penyesuaian harga, melainkan memperkuat sistem distribusi agar Minyakita semakin mudah ditemukan oleh masyarakat, khususnya di pasar-pasar rakyat yang menjadi pusat aktivitas perdagangan kebutuhan sehari-hari.

Menurutnya, ketersediaan barang di lapangan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Karena itu, pemerintah terus berupaya memastikan pasokan Minyakita dapat menjangkau berbagai daerah secara lebih merata.

"Sampai saat ini tidak ada kenaikan HET Minyakita. Harganya masih tetap Rp15.700 per liter," ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 18 Juni 2026. 

• Ria Norsan Resmi Buka Festival Bakcang Pontianak 2026, Ungkap Filosofi Empat Sudut Tradisi Tionghoa

Untuk mendukung kelancaran distribusi, pemerintah menggandeng sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di sektor pangan, yakni Perum Bulog dan ID FOOD.

Melalui keterlibatan kedua BUMN tersebut, pemerintah berharap distribusi Minyakita dapat semakin luas dan merata sehingga masyarakat tidak mengalami kesulitan mendapatkan minyak goreng bersubsidi tersebut. 

Selain menjaga ketersediaan stok, langkah ini juga diharapkan mampu menekan potensi kenaikan harga di tingkat konsumen.

Budi menjelaskan bahwa distribusi yang lancar merupakan kunci utama dalam menjaga keterjangkauan harga Minyakita di pasar. 

Oleh karena itu, pemerintah akan terus memperkuat jaringan penyaluran hingga ke berbagai wilayah.

Selain memperkuat distribusi Minyakita, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk mendukung pelaksanaan program bantuan pangan. 

Salah satunya dengan memanfaatkan minyak goreng merek lain sebagai pelengkap kebutuhan bantuan sosial sehingga pasokan tidak hanya bergantung pada Minyakita.

Strategi tersebut dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pasokan di pasar sekaligus memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. 

Dengan adanya alternatif produk, tekanan terhadap ketersediaan Minyakita diharapkan dapat berkurang.

Pemerintah juga meminta para produsen minyak goreng untuk meningkatkan produksi produk alternatif atau yang dikenal sebagai second brand. 

• Pendaftaran Sekolah Rakyat 2026 Singkawang Ditunda, Calon Siswa Dialihkan ke Sekolah Reguler

Kehadiran lebih banyak pilihan minyak goreng di pasar dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh produk dengan harga yang kompetitif dan mudah dijangkau.

Menurut Budi, saat ini minyak goreng merek alternatif sudah semakin banyak tersedia di berbagai pasar rakyat dan menjadi pilihan tambahan bagi konsumen selain Minyakita.

"Kami juga meminta para produsen untuk memperbanyak produksi minyak goreng second brand. Saat ini sudah banyak tersedia di pasar rakyat sehingga masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dan lebih mudah mendapatkannya," katanya.

Pemerintah optimistis kombinasi antara penguatan distribusi Minyakita, dukungan BUMN pangan, serta peningkatan produksi minyak goreng alternatif akan mampu menjaga stabilitas harga minyak goreng nasional. 

Dengan langkah tersebut, masyarakat diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan harga yang terjangkau sekaligus memperoleh akses yang lebih luas terhadap berbagai pilihan produk minyak goreng di pasaran. 

(*)