TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Arus kunjungan pelancong ke Kota Bandung yang melonjak drastis selama beberapa bulan terakhir berbuah manis bagi roda perekonomian daerah, terutama pada sektor kepariwisataan dan industri kuliner.
Kendati demikian, gairah perputaran modal tersebut melahirkan persoalan baru bagi Pemerintah Kota Bandung karena memicu laju inflasi yang digerakkan oleh lonjakan permintaan bahan pokok.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengklarifikasi bahwa fluktuasi inflasi yang membayangi wilayahnya saat ini bukan disebabkan oleh kelangkaan persediaan di gudang, melainkan akibat pola konsumsi masyarakat yang meningkat tajam pasca-serbuan pelancong.
Menurut pengamatannya, Kota Kembang mencatat grafik kedatangan pelancong yang sangat masif terhitung sejak pengujung tahun 2025 sampai pertengahan tahun 2026.
Fenomena tersebut berhasil menstimulasi geliat bisnis lokal, mulai dari ekosistem kuliner, perhotelan, pusat perbelanjaan modern, hingga sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
"Bandung sejak Desember sampai sekarang jumlah wisatawannya meningkat berlipat-lipat. Alhamdulillah ini menunjukkan ekonomi kita bergerak. Tetapi konsekuensinya adalah permintaan bahan pangan juga meningkat," ujar Farhan dilasnir bandung.go.id, Jumat, 19 Juni 2026.
Ia memaparkan bahwa Bandung merupakan daerah yang bertumpu pada sektor jasa dan perniagaan, sehingga tidak memiliki basis produksi pertanian atau agraria berskala besar.
Walhasil, pemenuhan pangan domestik hampir seluruhnya bergantung pada pasokan wilayah luar, yang membuat stabilitas harga sangat sensitif terhadap dinamika permintaan dan penawaran di pasar.
Ketika volume turis membengkak, kebutuhan logistik dapur untuk hotel, restoran, kafe, hingga pelataran kuliner otomatis melonjak drastis. Imbasnya, harga beraneka komoditas mentah di pasar tradisional ikut merangkak naik akibat perebutan barang.
Farhan mengeluhkan realitas pasar yang tidak bisa memisahkan rantai pasok antara kebutuhan konsumsi harian rumah tangga tangga dengan kebutuhan komersial para pengusaha kuliner.
"Restoran membeli di pasar yang sama dengan masyarakat. Ketika permintaan meningkat, harga otomatis ikut naik. Dampaknya dirasakan oleh seluruh warga Kota Bandung," katanya.
Bagi Farhan, situasi dilematis ini menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi jajaran eksekutif daerah. Di satu sisi, kehadiran pelancong asing maupun domestik mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mendongkrak pundi-pundi pendapatan warga lokal.
Namun di sisi lain, otoritas kota berkewajiban menekan laju permintaan agar tidak melahirkan guncangan harga yang melampaui daya beli masyarakat.
Oleh sebab itu, Pemkot Bandung kini intensif menyelaraskan langkah strategis bersama jajaran lintas sektor, termasuk Kementerian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Perum Bulog, hingga pemerintah daerah yang menjadi lumbung pengirim komoditas.
Ia menekankan bahwa taktik penjinakan inflasi di Kota Bandung selama ini lebih menitikberatkan pada kelancaran aspek logistik ketimbang melakukan intervensi harga secara langsung.
"Kalau di Bandung, kunci pengendalian inflasi adalah suplai dan distribusi. Selama distribusinya lancar, harga relatif bisa dikendalikan," ungkapnya.
Sejauh ini, Farhan menilai performa jaringan logistik pangan di Bandung masih berada dalam kondisi yang prima.
Keberadaan dua pusat grosir besar, yakni Pasar Induk Gedebage dan Pasar Induk Caringin, memegang peran vital sebagai muara sirkulasi pangan yang disuplai dari sedikitnya 16 provinsi di tanah air.
Di samping itu, peran Bulog dinilai krusial dalam mengamankan cadangan strategis seperti beras, minyak goreng, gula pasir, hingga tepung terigu.
Kendati demikian, Farhan mewanti-wanti bahwa anomali cuaca global tetap menjadi variabel krusial yang wajib diantisipasi guna mengamankan stabilitas harga pangan.
Ia menilai rumpun sayur-mayur menjadi komoditas yang paling rawan mengalami guncangan akibat pergeseran iklim.
"Kalau musim kemarau panjang, production sayuran bisa menurun. Itu yang paling saya khawatirkan karena pasokannya bisa langsung berkurang," ujarnya.
Sangat kontras dengan kondisi sayuran, ia memberi garansi bahwa ketahanan stok beras nasional di tingkat lokal relatif aman berkat cadangan Bulog yang mencukupi kebutuhan domestik.
Lebih detail ia menjelaskan, sirkulasi beras di pasar terbagi ke dalam tiga segmen utama, yakni beras program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), kelas premium, dan varietas khusus.
Dari ketiga jenis tersebut, ketimpangan pasar justru lebih kerap melanda varietas premium lantaran menjadi preferensi utama konsumsi mayoritas masyarakat.
"Secara statistik beras tersedia. Yang sering bermasalah itu beras premium karena permintaannya paling tinggi," katanya.
Di sisi lain, ia juga menaruh perhatian serius terhadap indikasi praktik spekulasi yang kerap mengacaukan harga komoditas tertentu. Sejumlah oknum dinilai sengaja mengeksploitasi tingginya permintaan dengan menimbun stok demi meraup keuntungan berlipat saat harga melonjak.
Merespons hal itu, Farhan menegaskan bahwa instrumen pengawasan terhadap aksi penimbunan barang akan diperketat sebagai bagian dari operasi pengendalian inflasi daerah.
"Kita tidak boleh membiarkan penimbunan terjadi karena itu yang membuat harga semakin tinggi dan merugikan masyarakat," tegasnya.
Dirinya tetap menaruh optimisme tinggi bahwa sinergi solid antara birokrat, pelaku industri, jaringan distributor, dan elemen masyarakat mampu menjaga harmoni antara pertumbuhan ekonomi kota dan keterjangkauan harga pangan.
"Pariwisata harus terus tumbuh karena menggerakkan ekonomi masyarakat. Tetapi di sisi lain, kita juga harus memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dan harganya terjangkau bagi seluruh warga," pungkas Farhan.
