TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menegaskan komitmen penuh Pemerintah Provinsi NTB dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS).

Program tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis data dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

“Sejak awal kami sudah menyampaikan dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang akurat adalah modal utama untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan menjawab kebutuhan riil masyarakat,” tegas Gubernur Miq Iqbal, Jumat (19/6/2026).

Baca juga: Dekranasda NTB Perluas Akses Pasar UMKM Lewat Kolaborasi dengan UNIQLO

Pernyataan tersebut disampaikan saat menghadiri pemaparan Wakil Kepala BPS RI, Dr. Sonny Harry Budiutomo Harmadi, yang menjelaskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai pendataan nasional menyeluruh terhadap seluruh pelaku usaha, mulai dari usaha mikro hingga usaha besar.

Dalam paparannya, BPS menyebutkan bahwa pendataan akan dilakukan secara komprehensif melalui metode door to door bagi pelaku usaha yang belum mengisi kuesioner secara daring. Proses ini juga didukung teknologi geotagging untuk memastikan akurasi lokasi usaha serta memperkuat kualitas basis data nasional.

BPS mencatat, jumlah usaha di Nusa Tenggara Barat diperkirakan mencapai sekitar 658 ribu unit pada 2026, meningkat dibandingkan sekitar 544 ribu unit pada 2006. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) masih menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi sorotan dalam pemaparan tersebut. Penyelenggaraan MotoGP Mandalika sejak 2022 disebut berkontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara serta tingkat okupansi hotel, sekaligus memperkuat posisi NTB sebagai destinasi sport tourism kelas dunia.

Gubernur Iqbal menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi instrumen penting dalam merancang kebijakan yang lebih presisi, mulai dari penguatan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga pengembangan sektor unggulan daerah.

“Pembangunan yang baik harus diawali dengan data yang baik. Karena itu, kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang berkualitas bagi kemajuan daerah dan bangsa,” ujarnya.

Dengan dukungan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB optimistis Sensus Ekonomi 2026 dapat memperkuat perencanaan pembangunan berbasis bukti (evidence-based policy), meningkatkan daya saing ekonomi daerah, serta mempercepat terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.

(*)