TRIBUN-BALI.COM, DENPASAR —  Penangkapan Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma alias Dokter Tifa oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mendapat respons tegas dari Bali. 

Langkah kepolisian ini dinilai sebagai kepastian hukum yang wajib dihormati.

Kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi II sekaligus Sekretaris Fraksi Gerindra-PSI DPRD Bali, Grace Anastasia Surya, menyatakan dukungannya terhadap proses hukum yang sedang berjalan. 

Menurutnya, proses pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Baca juga: Ditanami Jokowi Saat Acara G20, Pohon Mangrove di Tahura Ngurah Rai Mati Mengering: Keracunan

"Tanggapan saya itu kan semua sudah melalui prosedur secara hukum. Kita sebagai warga negara, terutama saya sebagai warga negara Indonesia kan sudah pasti menghormati keputusan," ujar Grace saat memberikan keterangan, Jumat 19 Juni 2026.

Politisi PSI Bali ini berharap penangkapan tersebut dapat membuka mata masyarakat luas, khususnya mereka yang selama ini termakan oleh narasi liar mengenai keabsahan ijazah Joko Widodo. 

Ia menegaskan bahwa Universitas Gadjah Mada (UGM) merupakan lembaga pendidikan tinggi sah yang kredibilitas hukumnya tidak perlu diragukan.

Untuk memberikan gambaran, Grace menceritakan pengalamannya sendiri saat mengurus berkas pencalonan legislatif, di mana proses verifikasi ijazah oleh pihak kampus dilakukan dengan sangat ketat.

"Harapannya bagi saya, membuka mata masyarakat yang mungkin tidak percaya bahwa UGM itu sebagai lembaga pendidikan yang sah secara hukum. Misalkan saya mau mencalonkan diri sebagai calon legislatif, kan saya harus mengumpulkan legalisir ijazah. Tentunya saya pergi ke kampus saya, Kampus saya Unika Soegijapranata, Semarang. Saya harus balik ke Semarang untuk bisa mendapatkan legalisir, tanda tangan di sana. Itu pun saya tidak langsung minta langsung dapat, harus menunggu dulu, bahkan besoknya kalau tidak salah baru dapatkan. Itu harus dicek dulu, betul tidak sih orang ini lulusan sini," beber Grace membandingkan.

Lebih lanjut, Grace menekankan bahwa Jokowi telah melewati lima kali kontestasi politik mulai dari Wali Kota Surakarta dua periode, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden RI dua periode. 

Dalam setiap tahapan pemilu tersebut, berkas administrasi dan ijazah Jokowi selalu lolos verifikasi ketat KPU.

Ia juga mengingatkan bahwa saat pertama kali mencalonkan diri sebagai Wali Kota Surakarta, Jokowi bukanlah siapa-siapa, namun UGM tetap mengeluarkan legalisir resmi karena yang bersangkutan memang benar alumnus sana.

"Sama seperti Pak Jokowi sudah 5 kali mencalonkan Wali Kota, Gubernur, kemudian juga Presiden. Saya rasa itu sudah absolut, sudah jelas-jelas pasti UGM sebagai lembaga pendidikan hukum tidak mau mempertaruhkan nama baiknya. Dan dulu kalau kita lihat waktu pertama kali mencalonkan wali kota, Pak Jokowi itu masih bukan siapa-siapa dan itu juga legalisir ditanda tangan oleh UGM," tegasnya.

Grace menyayangkan aksi penyebaran hoaks yang dilakukan oleh Roy Suryo dan Dokter Tifa. 

Ia meminta masyarakat menggunakan logika sehat dan tidak mudah terjebak dalam tren atau FOMO (Fear of Missing Out) yang menyesatkan di media sosial.

"Saya rasa itu bagus dan saya harap ini menjadi pembelajaran buat masyarakat Indonesia bahwa hoax itu memang berbahaya. Bahwa hoax itu sangat berbahaya dan kita sebagai warga negara harus bisa berpikir, logika kita ini harus main. Tidak mungkin kita mau legalisir kita mau minta siapa? Roy Suryo, siapa dia? Tidak punya standar legalitas hukumnya tidak ada, bijak bersosmed. Dan juga jangan ikut-ikutan FOMO gitu, ijazah palsu, ijazah palsu gimana? Orang UGM sudah menyatakan pernyataan, di halamannya website-nya pun juga ada tertulis Jokowi memang lulusan dari sana. Apa yang mau dipertanyakan lagi?" tuturnya.

Mengenai polemik perbedaan penulisan gelar insinyur (Ir.) dan doktorandus (Drs.) yang sempat ramai di media sosial, Grace meluruskan bahwa hal itu murni karena kesalahan administrasi penulisan dari pihak eksternal pada masa lalu, bukan karena ijazahnya yang palsu.

"Terus kemudian tentang insinyur dan Drs., kan rame itu. Itu kan karena ada kesalahan penulisan saat Pak Jokowi di Sritex atau apa itu. Itu kan salah penulisan menjadi Drs. Dari awal Pak Jokowi ijazahnya juga insinyur, gelarnya insinyur saya bersyukur. Dan saya berharap urusan ijazah dari Pak Jokowi ini stop sampai di sini, clear," pungkasnya.