TRIBUNTRENDS.COM - Pengguna listrik di Kabupaten Karanganyar kembali dibuat geram setelah pemadaman listrik bergilir masih terus terjadi di berbagai wilayah.
Kondisi ini bukan hanya mengganggu aktivitas harian warga, tetapi juga mulai memukul sektor usaha hingga memicu keluhan keras masyarakat yang mengaku sudah berada di titik jenuh akibat listrik yang kerap padam berulang kali dalam sepekan.
Pemadaman listrik dilaporkan terjadi di banyak wilayah Karanganyar, mulai dari kawasan Papahan, Ngijo, Badran Baru, Jati, Jaten, Pundak Jati, Gotanon, Dukuh, Banaran, Gempol, Manggung, Jongke, Cangakan, Cerbonan, Kayangan, hingga Tegal Asri.
Baca juga: DPR RI Semprot PLN Gegara Sering Pemadaman Listrik: Pemerintah Tutup Mata Lihat Rakyat Sengsara!
Tak hanya itu, wilayah lain seperti Jengglong, Bejen, Kadipiro, Temu Ireng, Ngrawoh, Jetis, Gantiwarno, Delingan, Sewurejo, Jrakah, Ngipik, Kuncang, Bangsri, Bendungan, Ngumpeng, Sringin, Mahbang, Bulan, Tambong, Ngemplak, Wanukembang, Ngunut, Gerdu, Tohkuning, dan Salam juga ikut terdampak pemadaman bergilir.
Berdasarkan informasi yang beredar di masyarakat, pemadaman dilakukan sebagai bagian dari manajemen beban akibat gangguan teknis operasional pada pembangkit listrik yang menyebabkan turunnya kapasitas suplai.
Dalam pengumuman tersebut, durasi pemadaman disebut berlangsung sekitar 180 menit atau tiga jam.
Namun di lapangan, sejumlah warga mengaku listrik padam jauh lebih lama dari jadwal yang diinformasikan.
Keluhan warga pun bermunculan di media sosial maupun grup percakapan warga. Banyak yang mengaku aktivitas mereka lumpuh akibat listrik mati hingga malam hari.
Margareta, warga Jumantono, mengaku listrik di wilayahnya padam sejak siang hingga malam tanpa kepastian yang jelas.
"Dari jam 2 siang sampai jam 7 malam mantap tenan, udah gitu nggak ada surat edaran, lihat info katanya cuma 3 jam, eh nggak taunya Jumantono bagian Sringin mati lampu sampai 5 jam," tutur Margareta dikutip TribunTrends, Minggu, 20 Juni 2026.
Kekecewaan serupa juga disampaikan warga Karanganyar lainnya yang merasa pemadaman kini terlalu sering terjadi.
"Mboh, udah di tahap MUAK, mati listrik seminggu 2-3 kali" tutur warga Karanganyar lainnya.
Nada frustrasi warga semakin terasa karena pemadaman disebut sering datang di jam-jam produktif saat masyarakat bekerja, berjualan, hingga menjalankan usaha rumahan.
Tak hanya rumah tangga, pelaku usaha wisata di kawasan Tawangmangu sebelumnya juga mengeluhkan kondisi serupa.
Pengusaha penginapan, restoran, hingga tempat wisata mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan besar untuk menghidupkan genset selama listrik padam.
Kondisi itu membuat biaya operasional melonjak drastis, terutama saat pemadaman berlangsung berjam-jam di tengah tingginya aktivitas wisatawan.
Bagi sektor usaha, listrik menjadi kebutuhan vital. Ketika pemadaman terus berulang, bukan hanya pelayanan terganggu, tetapi juga berpotensi menurunkan pendapatan usaha.
Baca juga: Korban Pemadaman Listrik Sukoharjo-Karanganyar, Pengusaha Fotokopi Terpaksa Tolak Pelanggan
Hingga kini, pemadaman listrik masih dilaporkan terjadi di sejumlah titik di Karanganyar.
Warga berharap PLN segera memulihkan pasokan listrik secara normal dan memberikan informasi yang lebih cepat serta transparan terkait jadwal maupun penyebab pemadaman.
Masyarakat menilai kepastian informasi sangat penting agar warga bisa melakukan antisipasi, terutama pelaku usaha, pekerja rumahan, hingga keluarga yang sangat bergantung pada pasokan listrik untuk aktivitas sehari-hari.
Sorotan tajam pun datang dari Komisi VI DPR RI yang meminta pemerintah bersama PLN segera memberikan penjelasan dan solusi konkret.
Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam melayangkan kritik keras kepada pemerintah dan PT PLN (Persero) atas pola pemadaman listrik bergilir yang menurutnya semakin sering terjadi dan semakin memberatkan masyarakat.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membenani masyarakat,” ujar Mufti Anam kepada Kompas.com, Jumat (19/6/2026).
Ia menilai kondisi tersebut tidak hanya semakin sering terjadi, tetapi juga berlangsung lebih lama dibanding sebelumnya.
Mufti bahkan menyoroti salah satu kejadian di Bekasi Utara yang menurutnya berlangsung hampir 10 jam, sebagai gambaran betapa seriusnya dampak yang dirasakan warga.
Lebih jauh, Mufti menilai situasi ini menunjukkan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap kesulitan masyarakat yang terdampak langsung oleh pemadaman listrik.
“Pemerintah tutup mata dan seperti tidak mempedulikan kesulitan rakyat. Dengan waktu yang lama dan terus-terusan terjadi, pemadaman listrik banyak menyebabkan kerugian materil dan imateriel bagi Rakyat,” ucap dia.
Menurutnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian ekonomi, tetapi juga gangguan terhadap aktivitas rumah tangga hingga sektor layanan publik yang sangat bergantung pada pasokan listrik stabil.
Mufti juga menyoroti dampak sosial yang kerap luput dari perhatian, terutama bagi keluarga dengan anak kecil maupun ibu menyusui yang sangat bergantung pada listrik untuk kebutuhan harian.
“Bayangkan berapa banyak juga ASIP (ASI perah) yang basi akibat ketiadaan listrik? Sementara kita tahu para ibu menyiapkan stok ASIP untuk anaknya dengan mencurahkan tenaga dan waktu,” sebutnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pemadaman listrik juga membuat banyak orang tua kesulitan menghadapi anak-anak yang terganggu aktivitasnya, serta berpotensi berdampak pada sektor kesehatan masyarakat secara lebih luas.
“Dan berapa banyak orangtua yang harus kesulitan menghadapi tangis anak-anaknya karena listrik mati! Ini pun belum termasuk dampak pada sektor kesehatan masyarakat,” lanjut Mufti.
Baca juga: Korban Pemadaman Listrik Sukoharjo-Karanganyar, Pengusaha Fotokopi Terpaksa Tolak Pelanggan
Mufti menegaskan bahwa PLN dan pemerintah tidak boleh hanya berhenti pada penjelasan teknis, melainkan wajib memberikan transparansi penuh kepada publik terkait penyebab pemadaman serta kepastian waktu pemulihan kondisi.
“Masyarakat sudah teriak-teriak tapi keresahannya diabaikan. Kalau seperti ini, rakyat akan melihat Pemerintah semakin semena-mena karena tidak mau mendengar kesulitan mereka,” kata dia.
Ia pun mendesak agar segera ada langkah nyata untuk menghentikan pola pemadaman bergilir yang terus berulang tersebut.
“Tindak lanjut yang real-nya seperti apa? Masyarakat tidak butuh penjelasan yang teoritis, mereka butuh jaminan agar tidak lagi ada pemadaman listrik bergilir,” pungkasnya.
***
(TribunTrends/Jonisetiawan)
