TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus membalas sindiran Partai Golkar yang mempertanyakan posisi PDIP sebagai penyeimbang di luar pemerintahan.
Deddy menegaskan fungsi penyeimbang diperlukan untuk memastikan mekanisme checks and balances terhadap jalannya pemerintahan tetap berjalan.
Menurut Deddy, dominasi partai-partai yang berada di dalam kabinet di parlemen berpotensi melemahkan fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif.
Bahkan Deddy menyinggung era Orde Baru saat menyoroti kemungkinan seluruh fraksi hanya mengikuti kebijakan pemerintah tanpa memberikan kritik.
"Terkait pertanyaan 'apa yang perlu diseimbangkan', saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan," kata Deddy dalam keterangannya, Sabtu (20/6/2026).
Deddy menilai sulit mengharapkan kritik dari partai-partai yang juga menjadi bagian dari pemerintahan karena memiliki keterikatan politik dengan kabinet.
"Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda," ucapnya.
Ia kemudian mempertanyakan fungsi DPR apabila seluruh fraksi hanya menyetujui kebijakan pemerintah.
"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?" kata Deddy.
Anggota Komisi II DPR RI itu menjelaskan bahwa posisi penyeimbang bukan berarti selalu berseberangan dengan pemerintah.
Menurutnya, partai di luar pemerintahan tetap dapat mendukung kebijakan yang dinilai baik, namun harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik dan pandangan berbeda.
"Yang dimaksud dengan penyeimbang adalah kebebasan untuk mendukung kebijakan yang baik, tetapi pada saat bersamaan memiliki kemauan dan kemandirian untuk menyampaikan kritik, masukan, perbaikan, dan bahkan pandangan yang berbeda," katanya.
Deddy juga mengingatkan bahwa apabila seluruh partai politik berada dalam pemerintahan, fungsi pengawasan terhadap kekuasaan berpotensi bergeser ke ruang publik melalui aksi demonstrasi.
"Jika semua partai berada dalam pemerintahan, maka fungsi checks and balances itu akan berpindah ke jalanan dalam bentuk demonstrasi," ucapnya.
Lebih lanjut, Deddy mempertanyakan keberanian partai-partai yang memiliki kader sebagai menteri untuk mengkritik pemerintah maupun kementerian yang dipimpin kadernya sendiri.
"Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?" pungkasnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mempertanyakan posisi politik PDI Perjuangan (PDIP) yang selama ini disebut sejumlah petingginya sebagai partai penyeimbang di luar pemerintahan.
Golkar menilai belum terlihat secara jelas peran yang dijalankan PDIP dalam kapasitas tersebut.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan pihaknya tetap menghormati pilihan politik PDIP.
Menurut dia, setiap partai memiliki hak menentukan sikap politiknya masing-masing, termasuk berada di luar pemerintahan.
"Terserah PDIP saja. Tapi kalau membaca komentar beberapa tokoh PDIP mereka berposisi sebagai penyeimbang. Kami menghormati posisi PDIP sebagai penyeimbang," kata Sarmuji saat dihubungi, Jumat (19/6).
Meski demikian, Sarmuji mengaku belum memahami secara utuh apa yang dimaksud dengan posisi penyeimbang yang selama ini diklaim PDIP.
Ia pun memilih menyerahkan penilaian terhadap peran tersebut kepada publik.
"Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji.
