TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Bagi Bambang Prakosa, ketakutan akan kehabisan gas di tengah malam kini tinggal menjadi cerita lama.
Sebagai Ketua RT 04 di wilayah Karangasem Santren, Caturtunggal, Depok, Sleman, ia mengingat betul bagaimana repotnya warga ketika fajar belum menyingsing namun api kompor mendadak mati.
"Kalau dulu pakai tabung, kadang kita tengah malam direpotkan.'Pak, tolong gantike (gasnya) ya,' dan sebagainya," kenang Bambang saat ditemui di Sleman.
Namun, sejak November 2024, ritme hidup warga di pedukuhannya berubah total. Wilayah Karangasem secara serentak beralih menggunakan Jaringan Gas Bumi (Jargas).
Hampir 90 persen dari 40 Kepala Keluarga (KK) di RT-nya langsung terhubung dengan layanan ini. Sisa yang tidak berlangganan hanyalah rumah kos yang tidak memiliki induk semang menetap.
Kini, kepraktisan menjadi kemewahan baru yang murah bagi mereka. "Mau tengah malam atau kapan pun pengin masak, ya tinggal ceklek gitu aja," kata Bambang.
Apa yang dirasakan warga Karangasem Santren adalah buah dari inovasi Compressed Natural Gas (CNG) Clustering atau metode beyond pipeline (luar pipa) yang digarap oleh Subholding Gas Pertamina, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN).
Di Kabupaten Sleman, infrastruktur ini mengalirkan gas bumi ke wilayah-wilayah yang secara geografis belum terjangkau oleh jaringan pipa transmisi utama. Keberhasilan pemanfaatan energi bersih berbasis lokal ini memicu perhatian serius dari Pemerintah Pusat.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yuliot, turun langsung meninjau keandalan infrastruktur Jargas CNG di Sleman ini pada Jumat (19/6).
Menurut Yuliot, apa yang berjalan di Sleman menjadi cetak biru (blueprint) bahwa pemerataan energi bersih tidak boleh tersandera oleh belum adanya pipa transmisi. Inovasi klaster CNG terbukti menjadi solusi instan untuk mempercepat kemandirian energi di tingkat daerah.
Di Sleman sendiri, proyek jargas berbasis CNG ini telah menggeliat membentuk ekosistem besar yang melayani 4.545 sambungan rumah tangga, enam pelanggan kecil, dan empat pelanggan komersial.
Pipa distribusinya telah membentang sepanjang 141 kilometer, menyalurkan sekitar 84 ribu meter kubik gas bumi per bulan—setara dengan penghematan 64 metrik ton LPG setiap bulannya.
Langkah taktis di Sleman ini sejatinya merupakan bagian dari strategi besar Pemerintah dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus meningkatkan pemanfaatan gas bumi domestik.
Saat ini, pengelolaan jargas secara nasional telah berhasil menjangkau sekitar 827 ribu sambungan rumah yang tersebar di 18 provinsi dan 74 kabupaten/kota.
Tidak berhenti di sana, melalui RPJMN 2026–2029, Pemerintah bahkan membidik target agresif dengan mengembangkan sekitar 350 ribu sambungan rumah baru per tahun melalui berbagai skema pendanaan.
"Jadi untuk tahun 2026 ini, kita ada target 160.000 satuan sambungan rumah tangga di berbagai kota melalui proses percepatan. Proses lelangnya baru akan dilakukan pada akhir Juli ini," jelas Yuliot saat meninjau fasilitas Jargas di Sleman.
Pemerintah bahkan menyiapkan anggaran yang lebih masif untuk tahun-tahun berikutnya guna menekan ketergantungan impor LPG nasional.
Bagi Bambang yang juga mengoperasikan sebuah warung makan, kehadiran Jargas memberikan stabilitas pasokan yang sangat krusial bagi kelangsungan usahanya.
Setiap bulan, ia rata-rata mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk kebutuhan operasional dapurnya yang mengepul setiap hari. Sementara bagi warga yang murni rumah tangga, tagihan bulanannya jauh lebih miring, berkisar antara Rp50.000 hingga Rp60.000 saja.
"Kalau dibandingkan dengan gas melon (subsidi), harganya relatif mirip atau sedikit di atasnya. Tapi kalau dibandingkan dengan gas non-subsidi, jargas ini jauh lebih murah," urai Bambang.
Namun, nilai tambah terbesar yang dirasakan warga bukanlah sekadar nominal angka, melainkan hilangnya kecemasan.
"Keuntungannya, kita tidak direpotkan lagi dengan kelangkaan gas subsidi di pasaran yang sering tiba-tiba hilang. Ditambah lagi, waktu pemasangan awal secara kolektif kemarin kami dapat gratis. Padahal kalau mandiri bisa habis sekitar Rp7,5 juta,” urainya.
Sistem penagihannya pun modern dan transparan, mirip dengan langganan air bersih atau listrik pascabayar. Warga cukup membayar apa yang mereka konsumsi melalui SMS banking atau aplikasi perbankan.
"Jika ada lonjakan pemakaian, petugas PGN juga responsif melakukan pemeriksaan per tiga bulan, dan kelebihan bayar bisa diakumulasikan ke bulan berikutnya," tambah Bambang.
Mengalirkan gas bertekanan tinggi langsung ke permukiman padat penduduk tentu sempat memicu tanya di benak warga mengenai faktor keamanan.
Menjawab hal tersebut, Direktur Utama PGN, Arief K. Risdianto, menegaskan bahwa aspek keselamatan (safety) merupakan pilar utama dari sistem klaster CNG ini.
"Masyarakat tidak perlu khawatir. Gas bumi yang awalnya bertekanan tinggi sekitar 200 bar diturunkan secara bertahap dan disesuaikan melalui sistem klaster Pressure Regulating Station (PRS) yang andal, sehingga mengalir ke dapur rumah tangga dengan tekanan yang sangat rendah dan aman untuk penggunaan sehari-hari," terang Arief.
Pernyataan tersebut divalidasi langsung oleh Bambang di lapangan. Selama menggunakan jargas, belum pernah ada satu pun insiden atau keluhan terkait kebocoran di lingkungannya.
"Sosialisasinya sejak awal sangat jelas. Di setiap rumah ada dua stopkran pengaman, satu di dekat kompor dan satu lagi di luar rumah. Jadi kalau mau bepergian lama, tinggal kita tutup sendiri. Sangat aman," tegas Bambang.
Dari sudut dapur di sebuah RT kecil di Sleman, transisi energi bukan lagi sekadar narasi makro di atas kertas kebijakan pemerintah.
Melalui denting jaringan pipa besi dan desis api biru yang stabil, energi bersih kini telah mewujud menjadi sebuah kemandirian yang menggerakkan ekonomi masyarakat bawah, satu kali ceklek setiap harinya. (nto)
