Jika DPR Hanya ‘Manut’ ke Pemerintah, PDIP: Apa Bedanya dengan Orde Baru Soeharto?

SERAMBINEWS.COM - PDI Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak boleh sekadar menjadi lembaga yang mengikuti seluruh kehendak pemerintah. 

Menurut partai berlambang banteng itu, hilangnya fungsi pengawasan parlemen akan mengikis kualitas demokrasi dan mengingatkan pada praktik pemerintahan di era Orde Baru.

Ketua DPP PDIP, Deddy Yevri Sitorus, mempertanyakan peran DPR apabila seluruh fraksi hanya menyetujui setiap kebijakan pemerintah tanpa menjalankan fungsi kontrol.

“Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu manut dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya dengan era Orde Baru? Apakah DPR masih dibutuhkan?” kata Deddy dalam keterangannya, dikutip Sabtu (20/6/2026). 

Pernyataan itu disampaikan Deddy sebagai respons atas komentar Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhamad Sarmuji, yang sebelumnya mempertanyakan fungsi penyeimbang atau checks and balances yang diklaim dijalankan PDIP meski berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Deddy yang juga anggota Komisi II DPR RI menilai fungsi utama parlemen dalam sistem demokrasi adalah mengawasi jalannya pemerintahan. 

Menurutnya, kondisi politik saat ini membuat fungsi tersebut berpotensi melemah karena mayoritas kursi DPR ditempati partai-partai yang juga tergabung dalam koalisi pemerintahan.

“Saya kira jawabannya cukup jelas, yaitu fungsi checks and balances oleh DPR terhadap pengelolaan kekuasaan dan pemerintahan,”

“Dalam kondisi mayoritas kursi dikuasai oleh partai-partai yang juga duduk di kabinet, sulit membayangkan fraksi-fraksi tersebut mau, mampu, dan berani menyampaikan kritik atas penyimpangan atau memberikan pendapat yang berbeda,” tegas Deddy. 

Ia menegaskan, menjadi penyeimbang bukan berarti selalu menolak kebijakan pemerintah. 

Sebaliknya, partai politik tetap dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dinilai baik, namun harus memiliki kebebasan untuk menyampaikan kritik, masukan, serta pandangan berbeda apabila diperlukan.

Menurut Deddy, jika seluruh partai politik berada di dalam pemerintahan, maka mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan justru berpotensi bergeser ke luar parlemen melalui aksi demonstrasi masyarakat.

“Coba cek, apakah partai-partai yang memiliki menteri di kabinet berani menyampaikan kritik terhadap menteri mereka atau pemerintahan secara umum?” jelas dia.

Deddy juga mengaku kerap menerima keluhan dari sejumlah anggota DPR yang merasa tidak leluasa menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

“Karena posisi di dalam pemerintahan atau takut mendapat telepon dari sana-sini,” ujar dia, dilansir dari Kompas.com.

Lebih jauh, Deddy mempertanyakan pihak-pihak yang dinilainya tidak menghendaki PDIP tetap berada di luar pemerintahan. 

Menurutnya, keberadaan partai oposisi merupakan bagian penting dalam sistem demokrasi.

Ia bahkan membandingkan kondisi tersebut dengan negara-negara yang seluruh partai politiknya berada dalam pemerintahan.

“Negara yang seluruh partai politiknya berada di dalam pemerintahan hanya ada di negara-negara otoriter seperti Korea Utara atau negara dengan sistem partai komunis seperti di Tiongkok,” kata dia. 

“Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan sehat bagi demokrasi itu sendiri,” tambah dia.

Sebelumnya, Sekjen Partai Golkar Muhamad Sarmuji menyatakan bahwa secara politik PDIP memang berada di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Namun, ia mempertanyakan sejauh mana peran penyeimbang yang dijalankan partai tersebut.

"Yang jelas sampai sekarang PDI-P tidak masuk di pemerintahan. Kalau praktik penyeimbang itu soal lain. Selama ini entah apa yang diseimbangkan? Nanti rakyat yang menilai," ujar Sarmuji, 
Jumat (19/6/2026). 

Meski begitu, Sarmuji menegaskan bahwa pihaknya menghormati sikap dan posisi yang selama ini telah disampaikan PDI-P.

(Serambinews.com/Agus Ramadhan)