Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama
TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Sejumlah peristiwa menarik perhatian pembaca di Bengkulu sepanjang 15-20 Juni 2026.
Mulai dari aksi mahasiswa yang menyuarakan berbagai tuntutan, hingga polemik kartu keluarga (KK) milik Nenek Tukiyem yang ditumpangi anak seorang oknum lurah dan berimbas pada terhentinya bantuan sosial.
Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Bengkulu Mengingat menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Bundaran Fatmawati, Simpang Lima, Kota Bengkulu, Senin (15/6/2026), yang diwarnai ketegangan antara massa aksi dan aparat kepolisian.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu nasional dan daerah. Namun, situasi memanas saat peserta aksi berupaya melakukan pembakaran ban sebagai bentuk simbolisasi protes.
Pembakaran ban itu sempat dicegah oleh pihak kepolisian. Lantas, salah seorang mahasiswa membakar bajunya sebagai bentuk simbolisasi protes.
Baca juga: Massa Aksi Demo di Simpang 5 Bengkulu Alami Luka, Mahasiswa Tuding Dugaan Kekerasan Oknum Aparat
Sayangnya, aksi pembakaran itu diwarnai dorong-dorongan antara petugas kepolisian dan massa. Tak sampai di situ, usai aksi dorong-dorongan tersebut mereda.
Salah seorang mahasiswa mencoba mengambil barrier yang ada di pinggir jalan untuk dibakar, hingga aksi kembali memanas.
Koordinator Aksi Aliansi Bengkulu Mengingat, Raditya, mengatakan aksi yang dilakukan merupakan bentuk ekspresi kekecewaan kelompok pemuda terhadap kondisi yang terjadi saat ini.
Menurutnya, massa membawa lima tuntutan utama, yakni menghentikan militerisme, penegakan hukum yang berkeadilan, penghentian Proyek Strategis Nasional (PSN), penolakan pembangunan batalion di Provinsi Bengkulu, serta penutupan KOPDES.
“Ini merupakan bentuk ekspresi kekecewaan kami sebagai kelompok pemuda terhadap kondisi negara saat ini,” kata Raditya dalam wawancara TribunBengkulu di Simpang 5 Kota Bengkulu, Senin (15/6/2026).
Tari Juada akan menjadi salah satu penampilan pembuka dalam Festival Tabut 2026 di Kota Bengkulu.
Festival tabut sendiri dilaksanakan di Sport Center, Kota Bengkulu, Bengkulu, selama 10 hari dari tanggal 16-26 Juni 2026.
Dari pantauan TribunBengkulu.com, malam pembukaan festival tabut 2026 ini ramai dikunjungi oleh masyarakat.
Tarian ini mengangkat kisah kehidupan anak-anak pada masa lalu yang harus membantu orang tua mencari nafkah dengan berjualan.
Baca juga: Festival Tabut 2026 Dibuka Meriah, Tari Juada Pukau Penonton dengan Pesan Kehidupan
Penata Tari Juada, Efi Fitriani, menjelaskan bahwa tarian tersebut menggambarkan realitas kehidupan anak-anak zaman dahulu yang memiliki tanggung jawab membantu ekonomi keluarga, namun tetap tidak bisa melepaskan dunia bermain.
Menurut Efi, anak-anak pada masa lalu biasanya pulang sekolah kemudian berjualan untuk membantu orang tua.
Namun, di sela-sela aktivitas berjualan tersebut, mereka tetap menyempatkan diri bermain bersama teman-temannya.
“Anak-anak zaman dulu biasanya setelah pulang sekolah memiliki tugas dari orang tua untuk membantu mencari nafkah dengan berjualan. Namun, karena mereka masih anak-anak, mereka tetap ingin bermain bersama teman-temannya,” ujar Efi saat ditanya TribunBengkulu.com, Selasa (16/6/2026).
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu memastikan pembayaran gaji ke-13 bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu segera dilakukan.
Sebelumnya, pada Rabu 31 Desember 2025 Gubernur Bengkulu, Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, melantik 4.369 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW).
Hingga saat ini, proses pencairan masih menunggu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kepala BKAD Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, mengatakan seluruh OPD telah menyampaikan data perhitungan gaji ke-13 PPPK sejak awal pekan ini.
Baca juga: Skema dan Besaran Gaji Ke-13 untuk PPPK Paruh Waktu di Bengkulu
Menurut Tommy, data yang disampaikan telah dinyatakan lengkap dan siap diproses lebih lanjut.
“Data perhitungan dari seluruh OPD sudah disampaikan sejak Senin dan semuanya sudah jelas. Saat ini kami tinggal menunggu OPD memasukkan surat permintaan pembayaran atau SPM ke BKAD,” kata Tommy saat ditemui diruangan nya di Kantor Gubernur Bengkulu, Kamis (18/6/2026).
Pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Provinsi Bengkulu resmi dimulai. Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menerima langsung kedatangan petugas sensus dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Rumah Dinas Gubernur Balai Raya Semarak, Kamis (18/6/2026).
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pendataan perdana Sensus Ekonomi 2026 yang dilakukan BPS sebagai upaya menghimpun data aktivitas ekonomi secara menyeluruh di luar sektor pertanian.
Dalam kegiatan tersebut, Kepala BPS Provinsi Bengkulu Win Rizal turut hadir bersama jajaran petugas sensus yang akan melaksanakan pendataan di berbagai wilayah Bengkulu.
Baca juga: BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026 di Bengkulu, Gubernur Helmi Hasan Jadi Responden Perdana
Helmi Hasan menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk mendukung penyusunan program pembangunan yang tepat sasaran.
Pemerintah daerah membutuhkan data yang valid sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mendukung penuh pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Data yang valid sangat dibutuhkan untuk merancang program pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Helmi Hasan dalam rilis mediacenter Pemprov Bengkulu, Kamis (18/6/2026).
Tukiyem (74), seorang warga Kelurahan Padang Jati, Kecamatan Ratu Agung, merupakan penerima bantuan sosial (bansos), mengaku kecewa setelah mengetahui dirinya tidak lagi menerima bantuan yang selama ini menjadi penopang kebutuhan hidup sehari-hari.
Perempuan lanjut usia yang tinggal di Kontrakkan berbentuk persegi panjang ini, sehari-hari bekerja sebagai tukang urut, ia baru mengetahui adanya permasalahan pada data bantuan sosial miliknya setelah mendapat informasi dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca juga: Oknum Lurah di Kota Bengkulu Akui Pakai KK Nenek Tukiyem untuk SPMB, Siap Talangi Bansos-Minta Maaf
Menurut Tukiyem, awalnya ia diberi tahu bahwa terdapat nama orang lain yang tercantum dalam data yang berkaitan dengan bantuan sosial yang seharusnya diterimanya.
“Saya diberi tahu kalau ada nama orang lain di data itu. Saya lalu diarahkan untuk mengecek ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil),” kata Tukiyem saat diwawancarai wartawan di rumah nya, Jumat (19/6/2026).
