TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Ketua Umum Gerakan Dapur Indonesia (GARUDA), Nofalia Heikal Safar, didampingi Ketua Dewan Pembina GARUDA, Haikal Safar, melaksanakan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Sabtu (20/6/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk menjajaki berbagai peluang usaha di bidang kuliner, khususnya bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, potensi ekonomi di kawasan pusat pemerintahan baru ini sangat besar dan strategis.
Baca juga: Basuki Hadimuljono Sebut Tanah Warga yang Berubah Jadi Kawasan IKN Bisa Dibeli Otorita
"Kami melihat langsung bahwa situasi dan kondisi pembangunan IKN berkembang sangat pesat. Kedepannya, IKN memiliki potensi serta prospek yang sangat besar dan cerah untuk kemajuan para pelaku usaha kuliner, khususnya UMKM," ujar Nofalia saat memberikan keterangan kepada awak media di salah satu pusat kuliner di IKN, Sabtu (20/6/2026).
Lebih lanjut, Nofalia mengungkapkan bahwa IKN tidak hanya menjanjikan untuk industri kuliner, melainkan juga untuk berbagai sektor usaha lainnya.
Keterbukaan peluang investasi ini diharapkan dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja baru.
Langkah ini juga diambil sebagai bentuk komitmen organisasi dalam mendukung program kerja pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, terutama dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Kunjungan kerja ini sekaligus menjadi momentum bagi kepengurusan Garuda untuk memotivasi para anggotanya agar lebih adaptif dan ekspansif.
Nofalia berharap para pelaku usaha tidak hanya berfokus pada peninjauan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) atau konsolidasi internal wilayah, tetapi juga berani menangkap peluang investasi riil di IKN.
Dirinya mengatakan, aksesibilitas IKN kini semakin prima dengan kehadiran Bandara Internasional yang memiliki landasan pacu sepanjang 3 kilometer.
Jaraknya yang dekat dengan pusat kota diyakini akan mempermudah mobilitas masyarakat domestik maupun wisatawan dan pelaku bisnis mancanegara.
Selain infrastruktur transportasi, sejumlah fasilitas umum utama di IKN juga dilaporkan telah beroperasi dengan baik, mulai dari, Tempat ibadah (Masjid Raya); Fasilitas kesehatan (Rumah Sakit); Kompleks perkantoran; Kawasan kuliner dan perhotelan dan Fasilitas olahraga.
Pembangunan masif IKN dinilai sebagai bukti nyata keberlanjutan program pemerintah.
Inisiasi besar yang dimulai oleh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, kini dilanjutkan secara konsisten oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga manfaatnya mulai dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Nofalia menegaskan bahwa GARUDA bersama para pelaku usaha nasional siap menyukseskan agenda besar negara di masa mendatang.
"Kami selaku pelaku usaha sangat menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melaksanakan Perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.
Investasi Rp73 Triliun
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono mengungkap nilai investasi swasta yang telah masuk dan dikontrak untuk pembangunan IKN mencapai Rp 73 triliun.
Investasi tersebut berasal dari sejumlah investor luar negeri yang akan membangun berbagai fasilitas seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, hingga kawasan wisata.
Basuki menjelaskan, pembangunan IKN saat ini ditopang tiga sumber pendanaan, yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), investasi langsung swasta, serta skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
"Komitmen yang sudah berkontrak mencapai Rp 73 triliun. Ada yang berasal dari Abu Dhabi, China, Korea Selatan, termasuk investasi untuk kawasan komersial, perhotelan, dan fasilitas publik lainnya," kata Basuki dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Dia merinci, investor dari Abu Dhabi menggelontorkan dana sekitar Rp 10 triliun untuk pembangunan kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Sementara investor asal China melalui proyek Sunbright mengembangkan apartemen dan perkantoran dengan nilai investasi sekitar Rp 1,4 triliun.
Selain itu, investor dari Korea Selatan juga terlibat dalam pembangunan gedung perkantoran dan hotel dengan nilai investasi sekitar Rp 1,2 triliun.
Tak hanya itu, sejumlah proyek lain juga mulai berjalan, seperti pengembangan kawasan kuliner di Teras Kota hingga pembangunan Taman Safari yang ditargetkan mulai dikerjakan tahun ini.
Di sisi lain, Basuki mengungkapkan pemerintah juga tengah memproses proyek KPBU senilai Rp 135 triliun melalui Kementerian Keuangan.
Satu proyek yang telah memperoleh persetujuan yakni pembangunan hunian aparatur sipil negara (ASN) berupa delapan tower dengan nilai sekitar Rp 6 triliun.
Selain menjelaskan perkembangan investasi, Basuki juga menyinggung pengaturan lahan di kawasan IKN.
Dia mengatakan Otorita IKN memiliki mekanisme pengawasan terhadap transaksi tanah masyarakat yang berada di wilayah deliniasi pembangunan.
"Kalau lahannya memang diperlukan untuk program pembangunan IKN, akan kami ambil lebih dulu. Namun apabila tidak masuk kebutuhan pembangunan, masyarakat tetap bebas melakukan transaksi dengan pihak lain," ujarnya.
Menurut Basuki, kebijakan tersebut diterapkan untuk mengantisipasi perubahan tata ruang pasca berlakunya Undang-Undang IKN dan memastikan kebutuhan lahan strategis pemerintah tetap terjaga.
