TRIBUNBANYUMAS.COM, PURWOKERTO – Forum Masyarakat Peduli Program Makan Bergizi Gratis (FMP2MBG) Banyumas mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan momentum "bersih-bersih" dan evaluasi total terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini menyusul mencuatnya berbagai persoalan krusial di lapangan, mulai dari kasus belasan siswa keracunan susu, kualitas menu yang buruk, hingga salah sasaran lokasi operasional dapur umum.
Koordinator FMP2MBG Banyumas, Edo Damaraji, mengungkapkan momentum libur sekolah Juni 2026 ini harus dimanfaatkan sebagai masa jeda total. Pihaknya menolak keras opsi pemaksaan distribusi makanan ke sekolah saat liburan karena dinilai naif serta membebani biaya transportasi operasional sekolah.
"Masalah butuh, ya memang butuh. Tetapi momentum libur sekolah ini sangat krusial untuk melakukan evaluasi secara total," tegas Edo kepada Tribunbanyumas.com, Jumat (19/6/2026).
Bongkar Kasus Keracunan Susu di SD Larangan
Salah satu temuan paling menonjol yang disoroti oleh forum adalah kasus keracunan susu yang menimpa 16 siswa di SD Larangan beberapa waktu lalu setelah mengonsumsi paket MBG.
Edo mengecam keras dalih dari pelaksana lapangan yang mengaburkan fakta dengan menyebut anak-anak tersebut hanya mengalami alergi medis.
"Alasannya disebut alergi susu. Padahal sebelumnya siswa yang bersangkutan sudah pernah diberi susu dan tidak ada masalah. Peristiwa seperti ini jangan dianggap hal yang biasa atau mudah dimaklumi," cecar Edo.
Baca juga: 120 Pensiunan Ancam Duduki Bank Mandiri Taspen Purwokerto, Buntut Penipuan Eks Karyawan Rp25 Miliar
Ia membeberkan, banyak wali murid yang mengeluhkan rendahnya mutu gizi dan standar higienitas masakan hingga berujung pada aksi siswa membuang makanan gratis tersebut.
Namun, para orang tua tidak berani bersuara ke publik karena takut mendapat intimidasi dan persekusi. Menanggapi hal itu, FMP2MBG menyatakan siap memberikan pendampingan hukum gratis bagi seluruh wali murid yang berani speak up.
Kritik Keras Dominasi SPPG di Wilayah Kota
Selain masalah higienitas, FMP2MBG juga mengkritik tajam buruknya pemetaan persebaran infrastruktur SPPG Banyumas. Berdasarkan data resmi yang dikantongi forum, saat ini terdapat sekitar 216 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah terdaftar secara resmi.
Namun, mayoritas titik dapur umum tersebut justru menumpuk di wilayah perkotaan. Akibatnya, menu makanan gratis sering terbuang sia-sia karena anak-anak kota memiliki akses pangan yang jauh lebih variatif.
Edo mendesak Pemkab Banyumas mengusulkan pencabutan unit di kota untuk dialihkan ke daerah pinggiran, pegunungan, dan wilayah rawan yang memiliki angka stunting di Banyumas yang tinggi.
"Di Banyumas itu kan ada pemetaan daerah yang paling banyak stuntingnya. Harusnya Pemda aktif mengusulkan pendirian SPPG di daerah yang memang banyak terjadi stunting dan kurang gizi. Itu akan lebih tepat sasaran," usulnya.
Baca juga: Dua Kasus Intoleransi Pecah di Jateng, Gubernur Ahmad Luthfi Klaim Kerukunan Warga Masih Bagus
Ancam Investigasi Korupsi Anggaran dan Standar Lingkungan
FMP2MBG juga mensinyalir adanya tekanan dari oknum tertentu terhadap para supplier untuk menekan harga bahan baku serendah mungkin. Hal ini diduga kuat menjadi pemicu merosotnya kualitas makanan anak-anak di bawah standar kelayakan.
Oleh karena itu, Edo meminta keterlibatan aktif masyarakat untuk memelototi kesesuaian anggaran porsi senilai Rp10 ribu di lapangan dan berani mendokumentasikannya jika ditemukan kecurangan. Jangan sampai komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas perilaku korup di tubuh BGN dinodai oleh permainan anggaran di daerah.
Ke depan, forum masyarakat sipil ini juga akan melebarkan sayap pengawasan ke ranah lingkungan. Mereka bersiap melakukan investigasi mandiri terkait kepatuhan standardisasi IPAL BGN (Instalasi Pengolahan Air Limbah) serta kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) pada tiap gedung SPPG Banyumas demi memastikan kenyamanan dan kesehatan warga sekitar terjamin total. (jti)
