TRIBUNTRENDS.COM - Pembangunan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur masih terus berlangsung hingga saat ini, meskipun belum resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Negara Indonesia.
Proyek besar ini tetap berjalan secara bertahap dengan berbagai fokus pembangunan di sejumlah sektor strategis.
Menurut Juru Bicara Otorita IKN, Troy Pantouw, pembangunan di kawasan tersebut terus menunjukkan perkembangan positif.
Ia menjelaskan bahwa minat investor, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, masih terus mengalir.
“Total angka estimasi investasi sebesar Rp72,39 triliun, ini menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap IKN terus berjalan," kata Troy dikutip dalam laman OIKN, Minggu (21/6/2026).
Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap proyek IKN masih cukup tinggi.
Dari sisi pendanaan, total investasi tersebut terbagi dalam beberapa kategori utama.
Baca juga: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Komarudin PDIP Minta Gibran Tetap Ngantor di IKN
Investasi swasta murni tercatat mencapai sekitar Rp60,29 triliun.
Sementara itu, sisanya berasal dari fasilitas publik serta penugasan Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp12,10 triliun.
Hingga saat ini, terdapat 75 Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang telah disepakati dengan 65 pelaku usaha di sektor swasta murni.
Selain itu, terdapat 15 penugasan yang diberikan kepada berbagai Kementerian dan Lembaga terkait.
Dari total tersebut, 11 PKS berasal dari investor asing dengan keterlibatan 8 perusahaan dari 6 negara berbeda.
Negara tersebut meliputi Korea Selatan, Tiongkok, Uni Emirat Arab, Rusia, Malaysia, dan Singapura.
Sementara itu, 64 PKS lainnya berasal dari pelaku usaha dalam negeri yang turut berpartisipasi dalam pembangunan.
Secara keseluruhan, investasi ini mencakup berbagai sektor seperti hunian, infrastruktur, energi, akomodasi, pusat olahraga, hingga fasilitas komersial.
Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) bersama Pemerintah Korea Selatan pertengahan Juni 2026, melaksanakan groundbreaking Smart City Cooperation Center (SCCC) dengan total nilai hibah kerja sama sebesar 9,9 miliar KRW atau sekitar Rp115,94 miliar.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Sub Wilayah Perencanaan Permukiman Barat 1A, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.
Dari total nilai kerja sama tersebut, komponen pembangunan gedung SCCC memiliki nilai 5,5 miliar KRW atau sekitar Rp64,41 miliar.
Bangunan seluas sekitar 1.098 meter persegi ini direncanakan terdiri atas dua lantai, dengan lantai pertama untuk control room dan ruang pertemuan, sedangkan lantai kedua untuk area pameran serta AI & Robotics Lab.
Area luar bangunan akan dimanfaatkan untuk urban farming sebagai bagian dari demonstrasi teknologi kota cerdas.
Selain pembangunan gedung, hibah SCCC juga mencakup penyusunan Smart City Masterplan dan Smart Building Protocol oleh KICT, serta Nusantara Smart City Forum dan Capacity Building Program oleh University of Seoul.
Komponen tersebut diarahkan untuk mendukung transfer pengetahuan, penguatan kapasitas, jejaring akademik, dan kerja sama Indonesia–Korea di bidang smart city.
"Di lokasi ini (pembangunan SCCC) nantinya sangat strategis dan semoga dengan ini, kita akan terus melanjutkan kerja sama ke depan," papar Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono.
Otorita IKN berharap SCCC dapat menjadi pusat kolaborasi kota cerdas Indonesia-Korea, laboratorium digital dan lingkungan, termasuk bagi ekosistem pendidikan di delineasi IKN, ruang demonstrasi solusi kota cerdas, serta wadah pengembangan ekosistem teknologi di Nusantara.
Pembangunan gedung SCCC ini berlangsung selama sepuluh bulan serta ditargetkan selesai pada akhir 2027.
Baca juga: Deddy Sitorus PDIP Skakmat Ajakan Gibran Berkantor Bareng di IKN: di Sana DPR Mau Ngapain?
Pembangunan kawasan Kompleks Legislatif dan Yudikatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berlanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, dengan target penyelesaian pada 2027–2028.
Proyek tersebut dikatakan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mencakup pembangunan gedung-gedung utama lembaga negara sekaligus infrastruktur pendukung dan jalan kawasan.
Basuki menegaskan, pembangunan kedua kawasan tersebut tetap menjadi prioritas meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini tengah berlangsung.
"Pembangunan kompleks lembaga yudikatif dan legislatif tidak termasuk dalam efisiensi. Pembangunan tetap berjalan, jadi tidak perlu ragu," ujar Basuki dalam keterangan resmi yang diterima, Minggu (12/4/2026).
Pada kawasan legislatif Basuki menyebut, pembangunan direncanakan meliputi lima gedung utama, yakni Gedung Paripurna, Gedung DPR, Gedung DPD, dan Gedung MPR.
Adapun Gedung Paripurna akan menjadi pusat kegiatan dengan kapasitas hingga 1.579 orang dengan proses penyempurnaan desain terhadap proyek tersebut tengah menunggu persetujuan Presiden.
Selain itu, pembangunan jalan kawasan sepanjang 3,7 km juga tengah disiapkan untuk mendukung konektivitas antarbangunan. "Tahapan awal berupa pembersihan lahan telah dilaksanakan," kata dia.
Sementara, pada pembangunan kawasan yudikatif dibagi dalam dua paket pekerjaan.
Dimana paket pertama kata Basuki, mencakup pembangunan Gedung Mahkamah Agung beserta kawasan pendukung dan Plaza Keadilan.
Sedangkan paket kedua meliputi pembangunan Gedung Mahkamah Konstitusi, kawasan yudisial, serta masjid. Seluruh area ini dilengkapi dengan pembangunan jalan kawasan sepanjang 8 km.
Tak hanya dari segi pembangunan gedung, Basuki juga menyebut, penguatan infrastruktur air juga terus dilakukan melalui pembangunan embung dan kolam retensi diantaranya embung EC-08 dan kolam retensi TR01.
"Jaringan perpipaan air minum tengah dibangun dan akan terintegrasi melalui Multi-Utility Tunnel (MUT) untuk mendukung kawasan di KIPP IKN," tukas dia.
(TribunTrends/Tribunnews)
