TRIBUNBATAM.id - Fenomena bergugurannya bisnis bahan bakar modular atau Pertashop di berbagai daerah, dijadikan pelajaran oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Tumang di Kecamatan Cepogo, Boyolali.
Ketika hampir 50 persen Pertashop di wilayah sekitar gulung tikar dan mati suri, unit usaha milik desa ini tetap kokoh berdiri, bahkan bertransformasi menjadi pusat ekosistem bisnis baru yang ramah masa depan.
Keberhasilan ini bukanlah sebuah kebetulan belaka, melainkan buah dari strategi penempatan lokasi yang cerdas, manajemen kemitraan yang humanis, serta dukungan pendanaan yang kuat dari perbankan nasional.
Langkah besar BUMDes Tumang dimulai saat mereka berhasil menyabet penghargaan tingkat nasional dalam program Desa BRILiaN tahun 2021.
Tidak tanggung-tanggung, desa ini berhasil menembus jajaran 10 besar nasional (Best of the Best). Prestasi inilah yang membuka gerbang emas bagi perkembangan ekonomi desa.
“Waktu itu kita ditanya ‘kalian mau apa’, lalu kita ingin bisa mengakses Pertashop. Itu hak desa, jadi setiap desa harusnya dapat,” kata Direktur BUMDes Tumang, Felani Ade Widakdo, Senin (11/5/2026).
Sebelum memenangkan penghargaan tersebut, proses pengajuan izin operasional tergolong sangat rumit dan penuh hambatan.
Namun, status sebagai pemenang Desa BRILiaN menjadi katalisator penting yang memangkas jalur birokrasi.
“Waktu itu kita mengajukan saja susah, begitu kita menang Desa BRILiaN jarak tiga hari langsung disetujui,” tambah Felani.
Menolak Jadi Predator Usaha Warga
Ketika ditanya mengenai rahasia bertahannya unit usaha ini di tengah rontoknya bisnis Pertashop lain, Felani menekankan pentingnya etika bisnis berbasis kerakyatan.
Sejak awal didirikan, ada komitmen kuat bahwa BUMDes tidak boleh menjadi predator bagi usaha yang sudah dijalankan oleh warga lokal.
Jika pengelola Pertashop di tempat lain memandang pedagang bensin eceran sebagai kompetitor yang harus disingkirkan, BUMDes Tumang justru mengambil langkah sebaliknya.
Mulai dari penempatan lokasi di luar desa, hal ini diambil agar keberadaan Pertashop tidak mematikan mata pencaharian para pengecer tradisional di dalam kawasan desa.
Kemudian sistem kemitraan kulakan, yakni dengan merangkul para penjual eceran di sekitar wilayah operasional untuk mengambil pasokan (kulak) langsung di Pertashop mereka.
Dengan menjadikan pengecer sebagai mitra, volume penjualan harian tetap terjaga dan stabilitas bisnis lebih aman dari konflik sosial.
Selain itu, efisiensi internal juga terus ditingkatkan. BUMDes memaksimalkan produktivitas karyawan yang berasal dari Desa Cepogo.
Dua karyawan Pertashop yang bekerja dalam sistem shift (jam 07.00–12.00 dan 12.00–17.00) dilatih untuk mengelola administrasi di kantor Cepogo saat waktu senggang mereka.
Langkah cerdas ini berhasil menghemat biaya operasional karena desa tidak perlu menambah staf baru.
Perjuangan Melawan Masalah Regulasi
Mendirikan Pertashop atas nama institusi desa bukanlah perkara mudah. Kepala Desa Cepogo, Mawardi, menceritakan bagaimana proses awal pendirian yang disebutnya penuh perjuangan.
Hal ini dikarenakan pada tahun-tahun tersebut, mayoritas Pertashop dikelola oleh pihak ketiga atau CV swasta, bukan oleh pemerintahan desa melalui BUMDes.
Kendala legalitas sempat mengadang karena status BUMDes yang belum berbadan hukum resmi.
Manajemen desa harus bergerak aktif hingga ke Jakarta untuk melakukan pendekatan langsung ke Kementerian Desa serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia guna menuntaskan administrasi hukum.
Tantangan berikutnya hadir dari sisi modal. Proyek Pertashop saat itu memerlukan dana segar hampir Rp 500 juta merupakan nilai yang terlampau besar jika hanya mengandalkan pos anggaran kas desa.
“Sehingga kita kerja sama dengan BRI untuk mengajukan pinjaman kemitraan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Transaksi di awal sangat luar biasa, sehari bisa tembus 800 hingga 1.000 liter. Hitung-hitungan kami 3 tahun sudah bisa lunas,” kenang Mawardi.
Namun, prediksi tersebut sempat meleset akibat hantaman pandemi Covid-19 dan dinamika isu bisnis energi makro yang sempat menurunkan kepercayaan konsumen terhadap bahan bakar nonsubsidi.
Selama masa sulit tersebut, omzet menurun drastis hingga operasional hanya diprioritaskan untuk bertahan hidup dan menutupi gaji karyawan.
Kendati demikian, ketahanan bisnis ini teruji. Guna menjaga stabilitas kas desa, pemerintah desa mengajukan relaksasi perpanjangan pinjaman hingga tahun 2027.
Saat ini, kondisi keuangan operasional dikonfirmasi telah kembali sehat dan membaik, bahkan alokasi anggaran desa untuk dua tahun ke depan sudah siap menutup sisa pinjaman secara penuh.
Dilirik Produsen Mobil Listrik
Keberhasilan BUMDes Tumang dalam membangun ekosistem usaha yang legal, aktif, dan memiliki aset fisik yang jelas menjadikannya magnet investasi baru.
Baru-baru ini, sebuah merek mobil listrik ternama yang tengah berekspansi ke wilayah Boyolali mempercayakan titik pengisian dayanya di kawasan strategis milik BUMDes.
“Kemarin kita dapat tawaran dari salah satu merek mobil listrik, kebetulan dia mau masuk ke daerah Boyolali,” ujar Felani.
Karakteristik BUMDes yang memiliki banyak unit usaha resmi menjadi nilai tambah utama di mata para investor.
Kerja sama ini menggunakan sistem sewa lahan murni tanpa beban target penjualan bagi pihak desa.
Seluruh infrastruktur stasiun pengisian daya disediakan langsung oleh produsen mobil listrik sebagai bagian dari strategi promosi masif mereka di daerah.
“Ternyata mereka cocok dan tinggal dipasang oleh mereka rencananya tahun ini. Jadi sistemnya mereka sewa dan kita tidak ditarget, jadi itu fasilitas merek mobil listriknya.”
“Biasanya sales mobil listrik itu kalau promosi sekalian tempat pengisian daya, jadi mereka masif melakukan pemasangan di banyak tempat,” tutupnya.
Melalui penyesuaian antara penyediaan BBM konvensional yang inklusif dan penyediaan energi bersih masa depan (stasiun pengisian mobil listrik), BUMDes Tumang Cepogo berhasil membuktikan bahwa inovasi bisnis, kolaborasi perbankan, dan kepedulian sosial dapat berjalan beriringan demi mendongkrak kesejahteraan ekonomi desa di era modern.
(TribunBatam.id/Khistian Tauqid)
