SRIPOKU.COM - Kader sejumlah partai politik menyampaikan kritik atas cara berpolitik yang diterapkan PDI Perjuangan (PDIP).

Meski sering menyebut diri sebagai pihak oposisi pemerintah, sumbangsih partai berlambang banteng moncong putih itu dinilai belum terlihat hingga kini.

Kader dari berbagai partai menilai kebijakan politik PDIP membingungkan.

Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, menanggapi kritik tersebut.

Ia menyatakan, keputusan partainya untuk memposisikan diri sebagai penyeimbang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bukanlah sikap politik yang abu-abu.

Baca juga: Dia Sudah Kami Pecat, PDIP Ogah Komentari Kemungkinan Jokowi Jadi Dewan Pembina PSI

Said menegaskan, pilihan tersebut merupakan mandat resmi hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP.

"Sikap ini bukan sikap abu-abu. Kita tidak bisa membandingkan dengan negara-negara Barat, yang menjalankan sistem oposisi," kata Said.

Tanggapan juga disampaikan Ketua DPP PDIP lainnya, Deddy Yevri Sitorus. 

Deddy secara terbuka menyindir balik partai koalisi pemerintah, khususnya Partai Golkar, yang dinilainya terlalu sibuk mencampuri urusan internal partai lain.

"PDI Perjuangan bukanlah partai seperti sebagian yang lain, yang kalah atau menang tetap ingin berkuasa. Kami tidak memiliki bakat candu kekuasaan—seolah tanpa berkuasa kami akan mati atau tidak berkembang," tegas Deddy Sitorus.

Menurut Deddy, keberadaan partai di luar pemerintahan sangat penting untuk menjaga fungsi pengawasan dan keseimbangan, checks and balances. 

Jika seluruh partai politik bergabung ke dalam pemerintahan, ia mengkhawatirkan parlemen hanya akan menjadi pemberi stempel, rubber stamp, bagi eksekutif.

"Jika seluruh fraksi di DPR hanya mampu patuh dan setuju terhadap eksekutif, apa bedanya kita dengan era Orde Baru? Indonesia adalah negara demokrasi, dan perbedaan posisi politik adalah hal yang wajar dan menyehatkan bagi demokrasi itu sendiri," tambahnya.

Kritik dari Berbagai Partai

Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI), Mukhamad Misbakhun, menilai partai politik perlu menunjukkan posisi yang jelas dan konsisten dalam merespons dinamika politik nasional. 

Menurutnya, sikap politik yang ambigu atau "dua kaki" tidak elegan di mata publik.

Pernyataan tersebut disampaikan Misbakhun saat menanggapi respons sebagian elite PDI Perjuangan terhadap dinamika politik dan gelombang protes publik yang terjadi belakangan ini.

"Silakan berbeda pandangan dan memberi kritik. Tetapi jangan sampai publik menangkap kesan adanya ambiguitas sikap politik. Tidak bisa satu pihak mengambil poin dari program pemerintah yang bagus, tetapi mengambil jarak dan mengkritik keras ketika ada program pemerintah yang sedang bermasalah. Posisi politik dua kaki seperti itu tidak elegan," kata Misbakhun kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Posisi politik PDIP sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan. 

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi salah satu pihak yang secara terbuka mempertanyakan sikap politik PDIP.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid meminta PDIP bersikap tegas dan tidak berada di posisi "abu-abu", terutama setelah politikus PDIP Andi Widjajanto terlihat ikut dalam aksi demonstrasi mahasiswa.

Menurutnya, jika memilih berada di luar pemerintahan, maka PDIP sebaiknya mengambil posisi oposisi secara jelas.

Kritik serupa juga datang dari Partai Golkar. 

Sekretaris Jenderal Golkar Muhammad Sarmuji mengaku menghormati pilihan PDIP berada di luar pemerintahan, namun mempertanyakan makna posisi "penyeimbang" yang selama ini diklaim partai tersebut.

Menurut Sarmuji, belum terlihat secara jelas apa yang sebenarnya diseimbangkan oleh PDIP, sehingga penilaian terhadap peran tersebut diserahkan kepada publik.

Sikap kritis juga disuarakan oleh Partai NasDem. Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni merespons soal sikap politik PDIP yang dinilai tidak tegas terhadap pemerintah.

Dia mengatakan seharusnya PDIP bersikap tegas jika benar-benar mengambil posisi oposisi.

"Begini. Jadi kalau PDIP gentelmen, ya harus beroposisi. Jangan hanya mau enaknya saja, tetapi pada saat susah tidak mau," kata Sahroni.