TRIBUNTRENDS.COM - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan pada tahun anggaran 2027.
Besarnya kebutuhan dana yang harus disiapkan masih jauh melampaui alokasi anggaran yang telah ditetapkan pemerintah.
Untuk melanjutkan berbagai proyek strategis di kawasan ibu kota baru tersebut, Otorita IKN memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai Rp22,2 triliun.
Dana tersebut dibutuhkan guna menjaga kelangsungan pembangunan serta mempercepat penyelesaian sejumlah infrastruktur prioritas.
Di sisi lain, pagu indikatif yang diterima Otorita IKN untuk tahun 2027 hanya sebesar Rp6,7 triliun.
Meskipun mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, jumlah tersebut dinilai belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pembangunan yang telah direncanakan.
Baca juga: Batal jadi Ibu Kota, Pembangunan IKN Mandek? Investasi Masuk Rp 72,39 T, Ini Kata Basuki Hadimuljono
Sebagai perbandingan, pagu anggaran pada tahun sebelumnya berada di angka Rp5,5 triliun.
Artinya, terdapat tambahan alokasi sekitar Rp1,2 triliun untuk tahun 2027.
Namun, kenaikan tersebut belum cukup untuk menjembatani kebutuhan riil yang mencapai lebih dari tiga kali lipat anggaran reguler yang tersedia.
Kondisi ini menciptakan kesenjangan pendanaan yang cukup lebar dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan IKN.
Besarnya selisih antara kebutuhan dan anggaran yang tersedia membuat Otorita IKN harus mencari solusi tambahan agar target pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Karena itu, lembaga tersebut mengajukan permohonan tambahan anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dengan nilai yang tidak sedikit.
Total dana tambahan yang diusulkan mencapai Rp15,5 triliun.
Angka tersebut diharapkan dapat menutup kekurangan anggaran sekaligus mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor strategis.
Usulan tambahan dana ini menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan yang tengah disiapkan Otorita IKN untuk menjaga kesinambungan pembangunan ibu kota baru.
Dengan dukungan anggaran yang memadai, berbagai proyek prioritas di kawasan inti pemerintahan dapat terus berjalan tanpa hambatan berarti.
Tambahan pendanaan juga dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur dasar dan fasilitas penunjang dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Otorita IKN menilai kebutuhan tersebut tidak dapat ditunda mengingat sejumlah pekerjaan fisik masih memerlukan dukungan pembiayaan yang besar.
Ketersediaan dana menjadi faktor penentu dalam menjaga momentum pembangunan yang selama ini terus dikebut pemerintah.
Selain itu, tambahan anggaran diharapkan mampu mempercepat kesiapan kawasan inti pemerintahan sebagai pusat aktivitas administrasi negara di masa mendatang.
Melalui dukungan pendanaan yang lebih besar, target penyelesaian pembangunan fisik sebelum berakhirnya tahun anggaran diharapkan dapat tercapai sesuai rencana.
Struktur pagu indikatif reguler tahun 2027 senilai Rp 6,7 triliun terserap sepenuhnya ke dalam dua program utama.
Porsi pertama dialokasikan untuk Dukungan Manajemen Otorita IKN dengan serapan dana Rp 922,6 miliar.
Porsi kedua dikonsentrasikan pada Pengembangan Kawasan Nusantara dengan nilai dominan mencapai Rp 5,77 triliun.
Ketiadaan sisa ruang fiskal dari pagu reguler memaksa manajemen mengajukan tambahan Rp 15,5 triliun untuk mendanai operasional harian serta fasilitas pelayanan dasar populasi awal.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menjabarkan bahwa pendanaan ekstra tersebut ditujukan langsung untuk penyelesaian fasilitas umum, perawatan infrastruktur fungsional, dan penguatan jaringan digital makro kota.
"Target kami adalah memastikan IKN siap beroperasi penuh sebagai pusat pemerintahan baru yang fungsional," urai Basuki, dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.
Secara terperinci, usulan dana tambahan Rp 15,5 triliun tersebut didistribusikan ke dalam lima sektor pemanfaatan utama di lapangan:
1. Penyediaan Layanan Air Bersih dan Sanitasi (Rp 4,1 triliun)
Menyerap porsi terbesar untuk pembangunan jaringan pipa distribusi akhir ke blok hunian aparatur sipil negara (ASN) serta infrastruktur pengolahan limbah domestik terpadu.
2. Teknologi Informasi dan Jaringan Siber Kota Pintar (Rp 3,5 triliun)
Diperuntukkan bagi pengadaan perangkat keras pusat kendali data (data center) serta instalasi kabel serat optik bawah tanah di seluruh wilayah Sub Wilayah Perencanaan (SWP) 1A.
3. Operasional dan Pemeliharaan Gedung KIPP (Rp 3,2 triliun)
Dialokasikan khusus untuk biaya perawatan berkala seluruh gedung kementerian koordinator, istana negara, dan kantor lembaga tinggi negara yang telah rampung konstruksi agar terhindar dari kerusakan depresiasi fisik.
4. Pembangunan Sarana Pendidikan dan Fasilitas Kesehatan (Rp 2,8 triliun)
Difokuskan pada konstruksi fisik bangunan Sekolah Rakyat serta penyediaan pusat pelayanan medis darurat di sekitar kawasan permukiman.
5. Ganti Rugi Lahan dan Restorasi Lingkungan (Rp 1,9 triliun)
Digunakan untuk penyelesaian kewajiban finansial pengadaan tanah masyarakat serta pembiayaan proyek penghijauan wilayah penyangga kota.
Baca juga: Putusan MK Tegaskan Jakarta Masih Ibu Kota, Komarudin PDIP Minta Gibran Tetap Ngantor di IKN
Ketergantungan yang tinggi terhadap suntikan dana APBN mendorong Otorita IKN menerapkan strategi penataan lini masa konstruksi secara ketat.
Manajemen menghentikan pembukaan kontrak proyek baru yang jor-joran dan mengalihkan seluruh fokus anggaran untuk penyelesaian kontrak kerja berjalan (ongoing contracts) yang telah mencatat kemajuan fisik lebih dari 80 persen.
Guna menghalau risiko pembengkakan biaya (cost overrun) pada pengadaan material, sistem pengawasan berlapis dijalankan secara ketat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pemeriksaan akuntansi secara berkala diterapkan pada setiap laporan penyerahan volume pekerjaan fisik kontraktor harian.
Dalam jangka panjang, strategi efisiensi anggaran dilakukan dengan mempercepat realisasi investasi dari sektor swasta melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Skema ini difokuskan sepenuhnya untuk mendanai fasilitas komersial seperti pusat perbelanjaan, hotel, dan area hiburan.
Melalui pemisahan fungsi pendanaan ini, alokasi dana APBN dapat sepenuhnya dipusatkan untuk membiayai infrastruktur pelayanan dasar masyarakat secara tepat waktu dan efisien.
(TribunTrends/Kompas)
