– Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman, menilai keputusan pemerintah untuk mempertahankan harga BBM bersubsidi yakni Pertalite, Bio-Solar dan LPG 3 kilogram merupakan langkah yang tepat dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan ekonomi global.

Menurut Abdul Rahman kebijakan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat luas karena sektor transportasi publik dan distribusi barang yang menjadi tulang punggung perekonomian masih didominasi penggunaan BBM bersubsidi.

"Keputusan untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan langkah yang tepat karena dapat menjaga daya beli masyarakat dan menahan tekanan inflasi," kata Abdul Rahman, Minggu (21/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa distribusi barang dan jasa di Indonesia mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi sehingga penyesuaian harga Pertamax tidak akan berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok.

"Untuk distribusi barang dan jasa, mayoritas masih menggunakan BBM bersubsidi sehingga tidak berdampak signifikan terhadap biaya logistik maupun harga kebutuhan pokok. Karena itu, dampak kenaikan Pertamax terhadap inflasi relatif terbatas," ujar mantan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin ini.

Abdul Rahman menilai kenaikan harga Pertamax yang merupakan BBM non-subsidi perlu disikapi secara lebih bijak.

Menurutnya, penyesuaian harga Pertamax pada dasarnya mengikuti nilai keekonomian energi, termasuk dampak kenaikan harga minyak mentah dunia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik internasional, termasuk konflik di kawasan Selat Hormuz yang mendorong kenaikan harga minyak global.

"Kenaikan harga Pertamax bukanlah keputusan yang mudah. Semakin lama Pertamina menahan penyesuaian harga di bawah nilai keekonomiannya, maka semakin besar pula beban keuangan yang harus ditanggung oleh Pertamina maupun pemerintah," jelasnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa konsumen Pertamax umumnya berasal dari kelompok masyarakat menengah ke atas yang memiliki kemampuan lebih besar untuk menyesuaikan pola konsumsi mereka.

"Sementara itu, penyesuaian harga Pertamax pada dasarnya hanya mengharuskan konsumennya menyesuaikan pola pemakaian. Konsumen Pertamax umumnya memiliki kemampuan untuk melakukan penyesuaian tersebut," katanya.

Menurut Abdul Rahman, penggunaan Pertamax juga berkaitan dengan preferensi terhadap kualitas bahan bakar dan kenyamanan berkendara. Oleh karena itu, dampak kenaikan harga Pertamax lebih banyak dirasakan dalam bentuk penyesuaian kenyamanan dan pola konsumsi pengguna dibandingkan memengaruhi kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah.

"Saya ingin mempertegas bahwa dampak utama kenaikan Pertamax adalah pada penyesuaian kenyamanan pengguna terhadap harga baru. Dari situ akan terbentuk pola konsumsi baru, di mana pada kelompok pendapatan tertentu mungkin terjadi pengurangan volume penggunaan. Namun dampaknya terhadap kelompok masyarakat menengah ke bawah sangat terbatas," ujar Abdul Rahman.

Ia juga menegaskan bahwa kenaikan Pertamax tidak akan memberikan dampak berarti terhadap laju inflasi nasional karena transportasi publik maupun distribusi barang masih mengandalkan BBM bersubsidi.

"Kenaikan Pertamax tidak akan terlalu berdampak terhadap peningkatan inflasi karena transportasi publik, baik untuk angkutan orang maupun barang, masih menggunakan BBM bersubsidi," tambahnya.

Karena itu, Abdul Rahman mengajak masyarakat untuk merespons penyesuaian harga Pertamax secara rasional dengan melakukan penyesuaian pola konsumsi energi dan penggunaan kendaraan secara lebih efisien.

(*)

https://www.tribunnews.com/nasional/7844819/abdul-rahman-farisi-mari-bijak-sikapi-penyesuaian-harga-pertamax