PANGKALPINANG, BABEL NEWS - Perombakan pejabat kembali terjadi di Pemerintah Kota Pangkalpinang.

Kali ini Wali Kota Saparudin melantik para pejabat administrator atau eselon III, pengawas, dan fungsional.

Total ada 169 pejabat yang dilantik. Pelantikan berlangsung pada Jumat (19/6) di Balai Besar Betason, kantor Wali Kota Pangkalpinang.

Mereka yang dilantik di antaranya Muhammad Thamrin sebagai Direktur UPTD RSUD Depati Hamzah, Nugroho sebagai Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagja Tito Nugra sebagai Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Abdus Sihabudin sebagai Camat Girimaya, Yansyah Tri Darmawan Putra sebagai Camat Taman Sari, dan Yudi Januar Putra sebagai Camat Gabek.

Saparudin menegaskan, rotasi jabatan tersebut bukan sekadar perpindahan posisi, melainkan bagian dari strategi untuk memastikan setiap perangkat daerah diisi oleh figur yang tepat sesuai kapasitas dan kebutuhan organisasi.

Dia menyebutkan, proses pergeseran pejabat kali ini juga tidak dilakukan secara tiba-tiba.

Sebelum pelantikan berlangsung, pembahasan terkait penempatan pejabat telah melalui serangkaian evaluasi dan rapat bersama jajaran pejabat eselon II atau kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Rapat tersebut dilakukan untuk memetakan kebutuhan masing-masing OPD sekaligus menyesuaikan kompetensi pejabat yang akan ditempatkan.

"Penataan ini bukan keputusan mendadak. Kita sudah duduk bersama, berdiskusi, dan mengevaluasi kebutuhan di masing-masing perangkat daerah. Karena pejabat eselon III ini nantinya akan menjadi penghubung utama dalam pelaksanaan program di lapangan," kata Saparudin kepada Bangka Pos, Sabtu (20/6/2026).

Menurut Saparudin, peran pejabat eselon III sangat strategis dalam birokrasi karena menjadi simpul koordinasi antara pimpinan OPD di level eselon II dengan jajaran pelaksana di bawahnya. Karena itu, kemampuan beradaptasi dan membangun komunikasi yang cepat dinilai menjadi kunci agar roda pemerintahan berjalan efektif.

Ia pun meminta seluruh pejabat yang baru dilantik untuk segera menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru dan tidak membutuhkan waktu lama untuk mulai bekerja optimal.

Sebab, masyarakat membutuhkan birokrasi yang responsif, bukan birokrasi yang lamban dalam mengambil keputusan maupun menjalankan pelayanan.

"Jangan terlalu lama beradaptasi. Jabatan baru harus diikuti semangat dan kinerja baru. Pelayanan kepada masyarakat harus makin baik, koordinasi antarlembaga juga harus makin kuat," ujar Saparudin.

Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarsektor agar program pembangunan berjalan selaras dengan target pemerintah daerah.

"Yang kita inginkan adalah birokrasi yang sehat, profesional, dan mampu bekerja cepat. Semua harus saling mendukung agar pemerintahan berjalan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya," tuturnya. (t2)