Laporan Reporter TribunBengkulu.com, Panji Destama

TRIBUNBENGKULU.COM, BENGKULU - Polemik KK yang ditumpangi oknum lurah berinisial GU di Kota Bengkulu berujung anak lurah tak mendapat sekolah melalui jalur domisili.

Sebelumnya, oknum lurah di Kota Bengkulu menggunakan KK nenek Tukiyem, warga Padang Jati, Kota Bengkulu, untuk mendaftarkan anaknya ke SMA Negeri di kawasan Jalan Mahoni, Kota Bengkulu.

Namun sayang, rencana tersebut gagal lantaran diketahui oleh nenek Tukiyem saat pembagian bantuan sosial (bansos).

Alhasil, nenek Tukiyem mendatangi Kantor Dukcapil Kota Bengkulu untuk memisahkan nama anak oknum lurah dari dirinya.

Terkait bansos itu, oknum lurah Kota Bengkulu sudah bertanggung jawab hingga nanti nenek Tukiyem mendapatkan bansos kembali.

Namun, nasib anak oknum lurah kini tak bisa mendapatkan sekolah lantaran jalur domisili sudah ditutup.

Jalur Redistribusi dan Alternatif Sekolah

Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Bengkulu memastikan peserta didik yang belum mendapatkan sekolah dalam proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tetap memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Zulhendri, mengatakan pihaknya telah menyiapkan sejumlah langkah agar tidak ada anak yang tidak sekolah akibat belum tertampung di sekolah tujuan.

Menurut Zulhendri, saat ini masih tersedia jalur redistribusi yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik yang belum diterima di sekolah.

“Kebijakan kami adalah memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah. Saat ini masih ada jalur redistribusi yang dapat dimanfaatkan oleh siswa yang belum mendapatkan sekolah,” kata Zulhendri saat diwawancarai TribunBengkulu.com di Danau Dendam Tak Sudah, Kota Bengkulu, Senin (22/6/2026).

Ia menjelaskan, peserta didik dapat mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu pada 24 hingga 25 Juni 2026 untuk mendapatkan arahan terkait sekolah yang masih memiliki kuota penerimaan siswa baru.

“Nantinya kami akan mengarahkan siswa ke sekolah-sekolah yang masih memiliki daya tampung,” ujarnya.

Selain jalur redistribusi, Zulhendri menyebut sekolah menengah kejuruan (SMK) juga masih membuka peluang bagi siswa yang belum tertampung pada jenjang SMA.

Menurutnya, SMK tetap akan menerima peserta didik selama kuota masih tersedia.

“Kalaupun melalui redistribusi belum terpenuhi, SMK masih tetap dapat menampung siswa yang belum mendapatkan sekolah,” jelasnya.

Sebagai alternatif terakhir, Disdikbud Provinsi Bengkulu juga menyiapkan program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Program tersebut rencananya akan dibuka melalui SMA Negeri 11 Kota Bengkulu untuk memberikan akses pendidikan kepada siswa yang belum memperoleh sekolah reguler.

“Pilihan terakhir adalah Pendidikan Jarak Jauh atau PJJ yang akan dibuka melalui SMA Negeri 11. Ini menjadi salah satu solusi agar seluruh anak tetap mendapatkan hak pendidikan," tutup Zulhendri.

Anak Oknum Lurah Tak Masuk Sekolah

Polemik penggunaan Kartu Keluarga (KK) milik Nenek Tukiyem untuk kepentingan pendaftaran sekolah masih menyisakan dampak bagi berbagai pihak.

Oknum lurah berinisial GU mengaku anak keduanya hingga kini belum mendapatkan sekolah tingkat SMA.

GU mengatakan anaknya mengalami tekanan psikologis setelah kasus tersebut viral di berbagai platform media sosial.

“Anak saya sekarang terkena dampak secara mental dan psikologis. Untuk keluar rumah saja terkadang tidak berani karena kasus ini sudah viral di mana-mana, baik di TikTok maupun Facebook,” ujar GU saat diwawancarai.

Ia menjelaskan bahwa anak keduanya memang sedang mengikuti proses penerimaan siswa baru tingkat SMA.

Namun hingga saat ini belum memperoleh sekolah tujuan, termasuk melalui jalur domisili.

“Belum dapat sekolah sampai sekarang. Jalur domisili juga belum berhasil. Kartu keluarga yang sebelumnya digunakan juga sudah dikeluarkan kembali, sehingga saat ini kami masih menunggu proses selanjutnya,” katanya.

Di tengah persoalan tersebut, GU mengaku harus tetap memenuhi kebutuhan keluarganya.

Ia memiliki empat orang anak dengan kondisi pendidikan yang berbeda-beda.

Anak pertamanya saat ini sedang menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia (ISI) Bali.

Sementara anak keduanya masih berupaya mendapatkan sekolah tingkat SMA.

Sedangkan dua anak lainnya masih duduk di bangku sekolah dasar (SD).

Selain itu, GU menyatakan akan membantu kebutuhan Nenek Tukiyem selama bantuan sosial yang bersangkutan belum kembali diterima.

Menurutnya, bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan nominal bansos yang sebelumnya diterima Tukiyem.

“Untuk bantuan sosial yang terhambat kemarin sudah saya berikan. Untuk bulan berikutnya, saya masih akan membantu sampai nama Budhe kembali mendapatkan bantuan sosial. Nilainya sama seperti bantuan yang biasa diterima, yaitu Rp1,2 juta,” ungkapnya.

GU juga berharap hubungan baik dengan Tukiyem tetap terjalin meski persoalan tersebut telah menjadi perhatian publik.

“Saya berharap ke depan silaturahmi bisa terjalin lebih baik lagi. Kalau ada rezeki, saya ingin membantu Budhe,” tuturnya.

Kasus ini sebelumnya menjadi sorotan setelah nama anak GU tercantum dalam KK milik Tukiyem yang merupakan warga Kelurahan Padang Jati, Kota Bengkulu.

Kondisi tersebut diduga berkaitan dengan kebutuhan administrasi dalam proses pendaftaran sekolah.

Hingga kini berbagai pihak, mulai dari Dinas Sosial hingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, masih memberikan penjelasan terkait persoalan administrasi yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.

Pengakuan Lurah

Polemik Kartu Keluarga ditumpangi anak oknum lurah di Kota Bengkulu berakhir secara kekeluargaan.

Sebelumnya, Nenek Tukiyem (74), warga Padang Jati, Kecamatan Ratu Samban, Kota Bengkulu, tak mendapatkan bantuan sosial (bansos) akibat data KK miliknya ditumpangi oknum lurah di Kota Bengkulu.

Setelah kejadian ini viral, akhirnya oknum lurah berinisial GU mendatangi rumah nenek Tukiyem untuk menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan, Sabtu (20/6/2026).

Dalam pertemuan itu dihadiri oleh oknum lurah berinisial GU, Bhabinkamtibmas, pihak Kecamatan Ratu Samban, Lurah Padang Jati, dan Ketua RT 11 tempat nenek Tukiyem.

Oknum lurah tersebut meminta maaf kepada nenek Tukiyem atas tindakan yang dilakukannya.

GU mengaku akan memberikan bantuan dengan nominal yang sama seperti bansos yang sebelumnya diterima Tukiyem, yakni sebesar Rp1,2 juta.

“Untuk bansosnya saya sendiri yang akan menalangi. Yang terhambat kemarin sudah saya berikan. Kemudian untuk bulan berikutnya, saya masih akan menalangi sampai nama Budhe kembali mendapatkan bansos,” kata GU saat diwawancarai di rumah nenek Tukiyem, Sabtu (20/6/2026).

Menurutnya, bantuan yang diberikan akan disesuaikan dengan nominal yang biasa diterima Tukiyem dari program bantuan sosial pemerintah.

“Sama dengan jumlah bansos yang Budhe dapat, yaitu Rp1,2 juta,” ujarnya.

Selain itu, GU berharap ke depan hubungan baik dengan Tukiyem dan keluarganya tetap terjalin.

“Mungkin ke depannya bisa menjalin silaturahmi lebih baik lagi. Jika saya ada rezeki, mungkin bisa membantu Budhe,” ucapnya.

Dalam kesempatan tersebut, GU juga mengungkapkan alasan dirinya menggunakan kartu keluarga (KK) Tukiyem dalam proses pendaftaran sekolah anaknya.

Ia mengakui langkah tersebut dilakukan karena anaknya sedang mengikuti proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA.

“Memang untuk anak saya yang akan masuk sekolah,” katanya.

Namun hingga saat ini, anak GU disebut belum mendapatkan sekolah tujuan.

“Belum dapat juga. Jadi belum tahu nanti masuk sekolah di mana,” ujarnya.

GU mengatakan persoalan yang viral di media sosial turut berdampak pada kondisi psikologis anaknya.

“Anak saya sekarang sudah terkena mentalnya, psikisnya. Keluar rumah saja tidak berani karena sudah viral di mana-mana, baik di TikTok maupun Facebook,” ungkap GU.

Meski sempat menggunakan KK Tukiyem untuk keperluan domisili, GU menyebut data anaknya kini telah dikeluarkan dari kartu keluarga tersebut.

“Anak saya sudah dikeluarkan dari KK Ibu Tukiyem, sehingga KK itu sudah tidak digunakan lagi,” katanya.

Gabung grup Facebook TribunBengkulu.com untuk informasi terkini