TRIBUNJAMBI.COM – Gelombang penolakan terhadap meroketnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 ke angka Rp16.250 per liter terus menggelinding panas.
Kebijakan yang memicu demonstrasi masif di berbagai daerah, termasuk kepungan massa di Jakarta, kini mendapat sorotan tajam dan kritik dari internal parlemen.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, menilai lonjakan tajam harga Pertamax merupakan imbas nyata dari rapuhnya ketahanan energi nasional.
Lemahnya fondasi ini membuat Indonesia selalu menduduki posisi rentan terhadap setiap guncangan geopolitik dan ekonomi global.
"Negara-negara lain biasanya punya cadangan minimal 3 sampai 6 bulan ke depan, tetapi Indonesia hanya punya 20-25 hari saja. Hal ini membuat harga BBM di Indonesia sangat rentan terhadap volatilitas harga dunia," ujar Deddy saat dimintai tanggapannya oleh Tribunnews.com, Minggu (21/6/2026).
Selain tipisnya cadangan minyak nasional, Deddy Sitorus membongkar borok infrastruktur energi di tanah air.
Ia membeberkan bahwa spesifikasi teknis kilang minyak milik Indonesia saat ini sangat berbeda dengan mayoritas standar BBM dunia.
Celah teknologi ini dinilai menciptakan inefisiensi harga yang masif dari hulu ke hilir.
Baca juga: Daftar Mobil Bermesin 2.000 cc yang Dilarang Isi BBM Subsidi Pertalite dan Solar
Baca juga: Sengkarut Ijazah Jokowi: Rismon Sianipar Tuding Roy Suryo Bias Konfirmasi
Mirisnya, Deddy menyebut seluruh beban inefisiensi operasional tersebut pada akhirnya harus dipikul secara paksa oleh rakyat selaku konsumen akhir, khususnya kelompok masyarakat kelas menengah.
"Ada inefisiensi harga berkelanjutan yang harus ditanggung konsumen Indonesia karena spesifikasi kilang kita yang berbeda," lanjut legislator partai banteng tersebut.
Situasi kian kritis akibat efek domino melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang berbarengan dengan melambungnya harga minyak mentah dunia.
Tekanan fiskal yang luar biasa berat ini dinilai membuat pemerintah panik, lalu mengambil jalan pintas dengan mengorbankan kelas menengah demi menyelamatkan kas negara atau APBN.
"Pemerintah tidak punya pilihan lain selain membebani kelas menengah dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi secara drastis. Pilihan ini diambil karena menaikkan BBM bersubsidi dianggap tidak populis dan memiliki risiko politik serta ekonomi yang terlalu tinggi," sergah Deddy Sitorus secara lantang.
Atas kondisi dilematis ini, Deddy mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi total kebijakan harga Pertamax.
PDIP mengusulkan penerapan skema burden sharing atau pembagian beban fiskal antara BBM bersubsidi dan non-subsidi secara berkeadilan.
Langkah darurat ini krusial agar kelas menengah tidak terus dihantam dari berbagai arah ditengah gempuran kenaikan pajak dan penurunan daya beli.
Baca juga: Mengenal BBM B50 hingga Komposisi Biodiesel Berbahan Sawit yang Tersedia di SPBU per 1 Juli 2026
Baca juga: Beredar Rumor Zelensky Tewas dalam Ledakan Besar di Kyiv, Fakta atau Hoaks?
"Kenaikan BBM nonsubsidi ini juga menekan UMKM, kontraktor, sektor logistik, hingga industri. Pada akhirnya, kalau ini terus berlanjut, akan mendongkrak harga-harga barang (inflasi) dan menurunkan pertumbuhan ekonomi kita," pungkas Deddy memperingatkan risiko resesi.
Sebagai informasi, penyesuaian harga Pertamax yang dilakukan Pertamina bersama pemerintah secara diam-diam pada malam hari tersebut telah memukul telak para pengguna kendaraan pribadi serta pelaku usaha kecil di berbagai daerah, hingga memicu kemarahan publik yang berujung pada aksi unjuk rasa beruntun di jalanan ibu kota.
Baca juga: Roy Suryo dan Dokter Tifa Dilimpahkan Hari Ini ke Kejari Jaksel dari Polda Metro Jaya
Baca juga: Berapa Harga Sawit di Petani Jambi? Di Pabrik Rp3.706 per Kg
Baca juga: Perhiasan di Jambi Rp8,650 Juta per Mayam, 22/6/2026 Emas Antam Rp2.668.000
