BERI PENJELASAN - Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak saat ditemui seusai Rapat Paripurna DPRD Jatim, Senin (22/6/2026). Emil menanggapi terkait pemadaman listrik bergilir yang terjadi belakangan ini.
SURYA.CO.ID SURABAYA - Pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Jawa Timur menuai keluhan dari masyarakat dan pelaku usaha.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan telah melakukan koordinasi intensif dengan PT PLN untuk memastikan gangguan pasokan listrik dapat ditekan, terutama pada sektor-sektor vital dan pelaku usaha kecil yang terdampak langsung.
Kondisi ini terjadi di tengah meningkatnya kebutuhan listrik masyarakat pada malam hari, sementara pasokan energi mengalami keterbatasan sehingga dilakukan pengaturan beban di sejumlah titik.
Pemerintah daerah kini juga memantau dampak pemadaman terhadap layanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak menjelaskan bahwa pemadaman bergilir dilakukan karena adanya kekurangan pasokan listrik yang berdampak pada perlunya pengurangan beban hingga ratusan megawatt.
Baca juga: Listrik Sering Padam, DPRD Jatim Ingatkan Risiko Besar bagi Pasien ICU dan Ruang Operasi
"Total 445 MW yang harus dipadamkan. Tetapi itu posisi per kemarin lusa. Nah, kemarin kemudian ada kabar bahwa Minggu ini sudah berangsur-angsur meningkat pasokan sehingga kebutuhan pemadaman bergilir bisa dikurangi," kata Emil saat dikonfirmasi, Senin (22/6/2026).
Emil menambahkan, Pemprov Jatim telah meminta PLN agar setiap pemadaman yang sudah direncanakan dapat disampaikan lebih awal kepada pemerintah daerah maupun instansi terkait.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keberlangsungan layanan publik seperti rumah sakit, perlintasan kereta api, sistem lalu lintas, hingga distribusi air bersih.
Di sisi lain, pemadaman listrik bergilir turut memberikan dampak signifikan terhadap pelaku UMKM yang sangat bergantung pada pasokan listrik dalam kegiatan produksi.
Baca juga: Soroti Pemadaman Bergilir PLN, KADIN Surabaya Ingatkan Dampak Pemadaman pada UMKM
Sejumlah pelaku usaha mengaku mengalami penurunan produktivitas hingga kerugian akibat terganggunya operasional.
Emil menegaskan bahwa Pemprov Jatim melalui dinas terkait terus melakukan pemantauan terhadap dampak yang timbul di lapangan. Meski sebagian penanganan berada di luar kewenangan pemerintah daerah, upaya mitigasi tetap dilakukan untuk meringankan beban masyarakat.
"Kalau ada dampak kesulitan dari sisi tertentu, bagaimana kita bisa meringankan beban itu," ungkap Emil.
Sementara itu, Anggota Komisi B DPRD Jatim Ony Setiawan menilai koordinasi antara PLN dan pemerintah daerah harus diperketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha kecil.
Menurutnya, transparansi informasi menjadi kunci utama untuk meminimalkan dampak ekonomi sekaligus menjaga stabilitas aktivitas masyarakat di tengah kondisi defisit daya listrik di Jawa Timur.
