Tribunlampung.co.id, Bandar Lampung – Ketua DPRD Lampung Ahmad Giri Akbar meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilaksanakan sesuai ketentuan.

Baca juga: Ribuan Warga Bandar Lampung Gelar Aksi Damai MBG, Sampaikan Enam Tuntutan

Hal itu disampaikan Giri untuk menanggapi aksi damai Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Makan Bergizi Gratis (Amal MBG) di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Menurut Giri, yang perlu dilakukan bukan menghentikan program MBG, melainkan memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

“Bukan program yang dihapus, tapi implementasinya harus berjalan sesuai dan sepatutnya ketentuan yang ada,” kata Giri.

Dia juga menyinggung oknum yang diduga memainkan pelaksanaan program MBG demi kepentingannya.

Dia meminta oknum tersebut untuk segera memperbaiki diri dan menghentikan praktik yang merugikan masyarakat. 

Giri menjelaskan, program MBG merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang secara regulasi telah diatur secara ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Namun, tantangan yang muncul berada pada aspek implementasi di lapangan hingga tingkat bawah.

“Saya sependapat bahwa MBG itu program utama Presiden dan secara regulasi sudah sangat rigid dari BGN, tapi memang bagaimana implementasinya hingga tingkat bawah,” tutur Giri.

Ia juga menyoroti berbagai persoalan yang sempat mencuat, mulai dari dugaan praktik jual beli titik SPPG hingga nilai penerima manfaat yang disebut masih dimainkan oleh pihak tertentu. “Terkait persoalan yang ada seperti jual-beli titik dan nilai penerima manfaatnya yang masih dimain-mainkan, pesan saya bertobatlah,” tegasnya.

Giri menekankan bahwa program tersebut seharusnya dijalankan dengan baik agar benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. “Jadi kita jalankan program ini benar-benar bagus, harapannya membawa manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Sementara terkait aspirasi massa aksi yang meminta MBG tetap berjalan selama masa libur sekolah, Giri menyebut kebijakan tersebut berada di tangan BGN. DPRD Lampung, kata dia, pada prinsipnya mendukung kebijakan yang ditetapkan pemerintah pusat.

Gubernur: Perlu Dibenahi

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengakui pelaksanaan program MBG masih memiliki sejumlah kekurangan yang perlu dibenahi.

Menurutnya, pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai evaluasi yang muncul dan justru menjadikannya sebagai bahan perbaikan ke depan.

“Kita tahu MBG masih banyak kekurangan di dalamnya. Kita harus semangat berbenah memperbaiki program ini,” kata Mirza.

Ia menegaskan pemerintah pada prinsipnya ingin program MBG tetap dilanjutkan, namun pelaksanaannya harus dikelola secara lebih baik dan akuntabel.

“Tentu kita ingin melanjutkan MBG, namun tetap harus dikelola dengan baik, harus ada perbaikan,” ujarnya.

Mirza juga menyebut pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan telah berkomitmen untuk melakukan pembenahan terhadap pelaksanaan program tersebut.

“Tadi juga bersama stakeholder termasuk Pak Kajati berkomitmen membantu memperbaiki MBG itu sendiri,” pungkasnya.

Enam Tuntutan

Ribuan warga yang tergabung dalam Amal MBG menggelar aksi damai di kawasan Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (22/6/2026).

Aksi yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program MBG sekaligus menyampaikan aspirasi agar program tersebut tetap berjalan dan diperbaiki tata kelolanya.

Massa melakukan long march dari Jalan Sriwijaya menuju Jalan Tulang Bawang, kemudian melintas di Jalan Raden Intan hingga tiba di titik aksi di Bundaran Tugu Adipura.

Penanggung jawab aksi, Isnan Subkhi, mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk partisipasi masyarakat dalam mendukung program MBG yang dinilai berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

Menurutnya, program MBG merupakan salah satu program strategis yang memiliki manfaat besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak, pelajar, dan kelompok masyarakat penerima manfaat.

“Program ini kami nilai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga perlu dipertahankan dan dilanjutkan. Namun jika ada dugaan penyimpangan, maka harus dibenahi tanpa menghentikan programnya,” kata Isnan.

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan enam tuntutan. Pertama, mempertahankan dan melanjutkan program MBG sebagai program prioritas nasional.

Kedua, menjamin keberlangsungan dan perluasan manfaat MBG agar menjangkau seluruh sasaran penerima secara tepat dan merata.

Ketiga, meminta aparat menangkap dan mengadili pihak yang terlibat korupsi dalam pelaksanaan maupun penggunaan anggaran program MBG.

Keempat, mendesak dilakukannya audit dan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program guna memastikan transparansi dan efektivitas pelaksanaan.

Kelima, meminta sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan kecurangan dan merugikan negara maupun masyarakat.

Keenam, memperkuat pengawasan publik dengan melibatkan masyarakat, lembaga pengawas, serta unsur terkait dalam pengawalan program MBG.

Amal MBG menegaskan aksi dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku. Mereka juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut mengawal pelaksanaan MBG agar tetap berjalan, tepat sasaran, serta bebas dari praktik korupsi.

“Mendukung program rakyat, memperkuat tata kelola, dan mengawal keadilan sosial menuju Indonesia Emas,” menjadi pesan yang disampaikan dalam aksi tersebut. 

(Tribunlampung.co.id/Riyo Pratama/Bayu Saputra)